Benar Adalah Benar, Salah Adalah Salah

"Terimalah kebenaran dari siapapun yang mengatakannya, walau dia adalah orang yang engkau benci. Tolaklah kebatilan dari siapapun yang mengatakannya, walau dia adalah kekasihmu", demikian ungkapan yang bisa kita dapatkan dalam kitab Madarij al-Salikin.

Nasehat ini penting karena ada kecenderungan kita untuk menerima apapun yang dilakukan oleh kekasih kita, kelompok kita, atau orang-orang kita sebagai suatu kebenaran, walaupun itu salah. Alasan bisa dicari dan dibuat, katanya.

Sebaliknya, ada juga kecenderungan untuk menolak apapun yang dikemukakan oleh musuh kita, kelompok oposisi atau di luar orang-orang kita sebagai sesuatu yang salah.

Argumentasi bisa dibuat dan dicari, katanya. Hanya orang-orang berbudi luhur yang senantiasa istiqamah menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Andai saja Depekab Purwakarta, pimpinan serikat buruh/pekerja, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif Kabupaten Purwakarta berisikan orang-orang seperti ini, betapa indahnya kehidupan buruh Purwakarta.

The Battle of PANDAWA LIMA vs KURAWA

Kami ini anak kemarin sore, pasukan kami gak sebanyak MEREKA...

DULU kami di hina bahkan di buli...

TAPI...sekarang kami melihat sikap mereka yang seperti itu, kami sadar SIAPA YANG LEBIH HINA DAN PANTAS DIBULI?

DULU kami dianggap penghianat karena bertentangan dengan mereka...

TAPI...sekarang kami melihat sikap mereka yang seperti itu, kami jadi sadar SIAPA YANG SEBENARNYA PENGHIANAT?

DULU kami diibaratkan sebuah duri di lapangan bola yang bisa mengganggu kenikmatan bermain bola (padahal bisa pake sepatu...kampungan...)...

TAPI sekarang kami melihat sikap mereka yang seperti itu, kami jadi sadar KALAU MEREKA IBARAT TEBARAN PAKU DI JALAN YANG TAK HANYA BIKIN BAN BOCOR TAPI JUGA MENCELAKAKAN PENGENDARANYA...

Jadi teringat orasinya ibu CALEG tanggal 29-10-2013 tahun lalu dalam aksi pemanasan sebelum monas, beliau berkata: "Jangan tunjuk siapa yang benar dan siapa yang salah, yang benar dan yang salah akan ditunjukkan oleh Allah SWT"

Yaaa...benar sekali

Sekarang Allah telah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah (jawab sendiri)

Tapi ya sudahlah toh semua sudah tau kok...lupakan tentang mereka dan fokus pada tujuan awal

Ibarat dalam cerita pewayangan (mahabaratha)

Kami PANDAWA LIMA berkomitmen untuk terus berjuang melawan para KURAWA

Kalaupun perjuangan PANDAWA LIMA mentok kami berharap ada bantuan dari GATOTKACA, MAHA DEWA bahkan KRISHNA...

Bukan kemudian muncul CEPOT yang bisa membuat kami tergelitik dan tertawa melihat tingkah dan sikap nya

Terus berjuang dan tetap istiqomah

(Anks Cienta Garuda)

Air Mata Orang Terdzalimi

Air mata orang yang didzalimi barangkali hanya terlihat oleh orang yang mendzalimi sebagai air biasa yang menetes tanpa pengaruh apa-apa.

Padahal di sisi Allah air mata itu bagaikan petir yang siap meluluhlantahkan kehidupan orang yang mendzaliminya itu. Hanya soal waktu tentang kapan petir itu akan menyambar.

Hati-hatilah, jangan berbuat dzalim. Sekecil apapun seseorang, serendah apapun posisi sosialnya, dan semiskin apapun status ekonominya ketahuilah bahwa dia memiliki hati yang sama yang diciptakan oleh Tuhan yang sama.

Bisa jadi hatinya jauh lebih bersih dari hati mereka yang merasa lebih berpangkat dan berharta, karena merasa lebih adalah tanda-tanda rendahnya budi seseorang.

Ketika hati yang hancur bersepakat dengan air mata untuk bersama mengadukan yang terjadi pada Tuhannya, maka cerita hidup akan berubah, yang merasa lemah akan dikuatkan dan yang merasa kuat akan dilemahkan. Maka, hati-hatilah dalam bersikap.

Sayyidina Ali berkata: "Pikirkan sebelum berkata dan berbuat."

Kalau ini yang dilakukan, insyaAllah selalu terbuka jalan untuk lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang.

Buruh Purwakarta...tetap semangat, walaupun hari ini angka KHL dengan 24 item yang mengalami penurunan dibanding tahun lalu telah ditetapkan dan ditandatangani oleh semua anggota Depekab Purwakarta kecuali 2 orang anggota Depekab Purwakarta dari FSPMI yang membawa aspirasi dari kawan-kawan yang tergabung di Aliansi Buruh Purwakarta menolak untuk menandatangani angka KHL tersebut.

Tetap bergerak...berjuang...melawan tirani UPAH MURAH.

Bila saatnya telah ditentukan maka untuk seluruh buruh Purwakarta yang masih mempunyai izzah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, siapkan mental, dan pasti dengan kerelaan turun ke jalan dan tinggalkan mesin-mesin produksi.

Pandawa Lima...!!! Are you ready to rock this city?

Semangat Baratayudha Buruh Purwakarta Telah Siap Menggema Di Bumi Purwakarta...Menuju Purwakarta Istimewa

Alhamdulillah...

Gelombang perlawanan, pergerakan, perjuangan buruh Purwakarta untuk Menolak Upah Murah semakin meluas dan mendapat sambutan dari berbagai pihak.

Pandawa Lima ABP (FSPMI, SPN, KASBI, PPMI'98 dan FSPNI) yang telah kembali dari pertapaannya siap turun gunung memenuhi Padang Kurusetra dengan membawa Semangat Baratayudha melawan Bala Kurawa yang telah sekian lama dibiarkan semakin kurang ajar, tidak tahu aturan dan tidak mengenal tata krama.

Hari ini, Selasa, 21 Oktober 2014, tidak hanya Pandawa Lima ABP, KSPSI Purwakarta-pun lewat pernyataan resminya telah berkomitmen untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap praktek upah murah di Purwakarta. Mereka akan menyambut kedatangan kawan-kawan Pandawa Lima ABP di depan gerbang Kantor Disnaker Purwakarta saat meeting Depekab Purwakarta, Rabu, 22 Oktober 2014, untuk bersama-sama menyerukan LAWAN UPAH MURAH.

Kawan-kawan dari PPMI, FSPS dan yang lain masih ditunggu konfirmasi-nya untuk bersama-sama berkomitmen menyerukan LAWAN UPAH MURAH. Akan menjadi sangat luar biasa bila seluruh elemen pergerakan buruh bersatu padu...lebur menjadi satu di Padang Kurusetra membawa Semangat Baratayudha.

Bisa dipastikan...nyali Bala Kurawa akan menciut, lari terbirit-birit dan terkencing-kencing di celana.

Sepertinya ini akan menjadi sejarah baru pergerakan buruh di Purwakarta.

Awalan yang baik...niatkan dengan baikdan kita lakukan dengan baik pula...

NASIB BURUH DITANGAN BURUH

Bukan ditangan APINDO...Pemerintah...apalagi wakil buruh palsu yang ternyata owner sebuah perusahaan...seorang pengusaha...anggota APINDO...???

BURUH BERSATU PASTI MENANG

Malam Selasa...Detik-detik Gak Jadi Aksi

Menjelang detik-detik gak jadi aksi

Saya pikir bukan gak jadi

Tapi orang-orang itu lagi bersiasat untuk berbuat makar pada buruh

Mereka pasti mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa orang yang bisa di ajak kerjasama mengelabui kita

Kaum Buruh Purwakarta

Atau lagi berusaha cari preman bayaran untuk bikin kegaduhan pas aksi nanti biar kita yang disalahkan

Hati-hati kawan, kirim trik sandi di antara pendemo...agar kita tak terprovokasi, awasi setiap orang yang ada, dan siapkan kamera pengintai

Yang ada team media

(Fuad Boke)

*judul asli -> Malam Selasa

Gak Habis Pikir...Purwakarta "ISTIMEWA"?

Tung-Tung-Tung-Tung!!!

Gak habis pikir...

Buruh masih banyak makan siang seadanya, uang makan 3rb-5rb dapat apa?

Yang dah pake catering mau ditarikin pajak per porsi 10%.

Gak malu...

Kadang gak habis pikir...

Masih banyak buruh yang ga punya rumah...

Ribuan yang nrima ngontrak di petak...

Sebulan 400rb-500rb, disurvey KHL hanya 290rb...Survey Agustus salah pula, cuma 216rb...Tau dah gimana ngitungnya...

Lewat Bazis buruh diminta tarikan wajib 1rb tiap bulan buat rehab/bedah rumah...

Lha rumah siapa? (wong faktanya masih banyak buruh yang ngontrak)

Ga malu...

Tadi ketua depekab bicara kalau buruh itu harusnya paham kalau dah disubsidi hidupnya...

Sekolah tingkat dasar gratis, kesehatan juga gratis...(Ceunah)...

Sudah saya sampaikan: "Silahkan dicek di tiap rumah sakit. Apa benar semua serba gratis? Tanyakan kenapa ada yang harus nombok berobat? Tanyakan knp harus bermasalah unt. layanan BPJS?"

Kalau bisa jalan itu kita pengawasan layanan BPJS, saya yakin berderet-deret itu kasus-kasusnya.

Akhirnya, sekalipun harga-harga kebutuhan hidup lebih mahal di Purwakarta, KHL tahun lalu Karawang sekalipun, ga terkejar...

Ga malu...

Kadang ga habis pikir...

Begitu diminta supaya UMSK diterapkan, APINDO balik nanya: "Kapan kita pakai UMSK?"

"Iya! KJU deh!" Kita bilang.

Mau KJU, mau UMSK mustinya mereka peka. Jangan sampai kisah CKA dan yang lainnya terulang lagi!

Faktanya, ternyata depekab unt survey aja ada aja yg gak datang.

Faktanya, mereka kurang serius urusin nasib buruh Purwakarta.

Faktanya, ketua team survey dari BPS baru menyadari: "Sebenarnya inginnya sebelum survey kita tentukan lebih dulu jenis yang harus disurvey (lebih detail-red)"

Faktanya, wakil FSPMI diganjal sama wakil kaka tua shg ga masuk team survey.

Faktanya, wakil kaka tua itu pengusaha...anggota APINDO?

Demikianlah istimewanya Purwakarta.

Dan yg beginian hanya ada di Purwakarta.

Ga malu...

#setidaknya dah ku sampaikan di meeting td...

TEU ACAN ISTIMEWA SAUPAMI BURUH NA TEU ACAN SEJAHTERA!

(AaKobar Masih Poenja Mimpi)

Fuad Boke: Mereka sudah bersekongkol...Disnaker, wakil pengusaha dan wakil SP hitam

Kami dari Purwakarta telah memulai perlawanan tolak upah murah hari ini, 16 Oktober 2014. Kami menolak putusan KHL yang telah ditetapkan Depekab Purwakarta. Bila tuntutan tak dipenuhi, kami akan mogok daerah, saya berharap daerah-daerah lain segera bergerak.

Gak ada pilihan selain turun ke jalan dan aksi, suara kita tak pernah didengar, survey yang ngawur dan main asal tembak aja angka-angka KHL.

Mereka sudah bersekongkol...Disnaker, wakil pengusaha dan wakil SP hitam.

Tanggal 21, 30 Oktober dan 5 November 2014, puncaknya...kami akan kawal terus perundingan Depekab Purwakarta.

Solidarity Forever

(Fuad Boke)

Ada Yang Kepo Tentang "Perjamuan Kopi Gelas Plastik", 21/10/2014

Menanggapi keingintahuan pihak-pihak yang terkait, termasuk dari APINDO maupun dari Pemerintah dengan meeting Depekab Purwakarta, Selasa, 21 Oktober 2014, apakah benar ini akan menjadi awal persatuan kembali pergerakan buruh Purwakarta atau bahkan ini bisa jadi titik pertemuan yang bisa mempersatukan kembali seluruh elemen-elemen pergerakan buruh Purwakarta?

Untuk kalangan buruh sendiri tentu besar sekali harapannya itu bisa terwujud tapi bagaimana caranya, kalau untuk datang pengawalan meeting Depekab saja tidak mau...???

 

APINDO maupun Pemerintah begitu besar sekali perhatian dan kekawatiran mereka akan kembali bersatunya kekuatan buruh di Purwakarta. Tak bisa dipungkiri, bersatunya kekuatan buruh menjadi sesuatu hal yang paling ditakuti oleh mereka bahkan bisa jadi melebihi ketakutan mereka kepada Sang Khaliq. Sebuah ketakutan yang tidak masuk akal dan diluar nalar umat beragama. Sebuah ketakutan karena merasa akan berkurangnya rejeki yang telah didapat selama ini. wallahu a'lam bishawab

Kami sendiri juga belum tahu apakah ini bakal terwujud menjadi sebuah pergerakan permanen ataukah hanya sebuah pergerakan sporadis atau bahkan hanya sebuah mimpi tanpa akhir. Jangankan itu, siapa saja yang akan hadir atau datang dalam "perjamuan kopi gelas plastik"-pun kami tidak tahu. Seberapa banyak massa yang akan berkumpul dan menyuarakan "Tolak Upah Murah", "Stop Pembodohan Buruh Terstruktur Lewat Depekab", "Depekab...Stop Melacurkan Diri", dan berbagai macam teriakan-teriakan perlawanan lainnya kamipun tidak tahu.

Yang pasti kawan-kawan buruh beserta elemen-elemen-nya sudah tahu dan sepakat dengan keyakinan dan semangat-nya masing-masing bahwa semua sepakat serta berkata "tanpa SP/SB kami kalian pasti gagal".

So...silahkan datang dan buktikan serta tentukan sendiri nasib anda...

NASIB BURUH DITANGAN BURUH

Bukan ditangan APINDO...Pemerintah...apalagi wakil buruh palsu yang ternyata owner sebuah perusahaan...seorang pengusaha...anggota APINDO...???

Selasa, 21 Oktober 2014, di Kantor Disnaker Purwakarta

Kutunggu goyangan kalian...dalam "PERJAMUAN KOPI GELAS PLASTIK"

Nasib Depekab Purwakarta Makin Tidak Jelas

Dewan Pengupahan Kabupaten - Purwakarta hingga saat ini masih saja melakukan hal-hal yang diluar nalar kemanusiaan. Sudah wakil pemerintah yang lebih pro ke pengusaha (APINDO), masih ditambah pula dengan menunjuk wakil buruh yang ternyata owner sebuah perusahaan yang artinya seorang pengusaha menjadi salah satu wakil buruh di Depekab Purwakarta.

Dengan adanya itu, sudah jelas menunjukkan kemana arah yang akan dituju oleh Depekab Purwakarta. Bisa jadi APINDO, Pemerintah tengah bermesraan threesome dengan seorang pengusaha, owner sebuah perusahaan yang menjadi wakil buruh. Sang wakil tersebut dalam satu kesempatan pernah bilang ke kami bahwa beliau akan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Profesional...ya profesional sepertinya sekarang menjadi sebuah kata yang ampuh untuk mengaburkan tujuan yang sebenarnya. Rasanya seperti mengikuti kata-kata dari presiden terpilih jokowi yang menggunakan kata "profesional" didepan partai untuk calon menteri-menteri-nya yang berasal dari partai politik.

Dalam wikipedia disebutkan seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan dengan sah.

Pertanyaan yang berkecamuk di kepala kami, profesional yang mana yang lebih dominan didalam diri sang wakil buruh tersebut, profesional sebagai pengusaha atau profesional sebagai pekerja?

Dalam litelatur yang lain disebutkan seorang profesional adalah orang yang menyadari betul arah kemana ia menjurus, mengapa ia menempuh jalan itu, dan bagaimana caranya ia harus menuju sasarannya.

Bisa kacau nasib buruh di Purwakarta kalau langkahnya sekarang adalah merupakan salah satu cara culasnya sebagai seorang pengusaha untuk meraih sasarannya sebagai Profesional Pengusaha, sebagai owner sebuah perusahaan.

Selasa, 21 Oktober 2014, kita buktikan bersama-sama dengan mengawal meeting Depekab Purwakarta di Kantor Disnakertrans Purwakarta.

NASIB BURUH DITANGAN BURUH

Bukan ditangan APINDO...Pemerintah...apalagi wakil buruh palsu yang ternyata owner sebuah perusahaan...seorang pengusaha...anggota APINDO..???

Bukan Isapan Jempol...Buruh Hancur Oleh Buruh...!

Yang menghancurkan perjuangan buruh adalah teman buruhnya itu sendiri, yang selalu berada setiap saat bermanis-manis disamping perjuangan buruh. Berkaca pada perkembangan pergerakan buruh di Purwakarta, sepertinya ini menjadi sebuah hal yang benar-benar nyata terjadi.
 

2014...dimulai dengan penujukan wakil buruh di Depekab. Aroma tak sedap mulai tercium dengan ditunjuknya wakil buruh dari salah satu SP terbesar yang notabene adalah seorang PENGUSAHA bahkan kemungkinan besarnya juga merupakan anggota APINDO. Dan benar adanya, ketika pemilihan wakil buruh yang masuk dalam team survey KHL...si wakil tersebut disodorkan sebagai wakil buruh dalam team survey KHL dan didukung oleh sebagian besar wakil buruh yang duduk di Depekab yang kebetulan pula sang pendukung tersebut semuanya masih dalam satu Konfederasi Serikat Pekerja.

Klop sudah...buruh tidak punya wakil di team survey KHL Depekab.

Hasilnya sudah seperti perkiraan...beberapa item KHL mengalami penurunan harga dan ini memang real sesuai survey. Begitulah hasil survey-nya kalau kualitasnya diturunkan...yang mungkin terjadi hanya 2 hal, yaitu: 1. Harga-harga mengalami penurunan; 2. Harga-harga tetap, tidak ada perubahan dibanding tahun lalu.

Yang cukup signifikan dan membuat semakin terasa aroma tak sedap di Depekab...ketika harga kontrakan turun tajam dibanding tahun lalu. Padahal semua orang juga tahu...GAK ADA SATUPUN KONTRAKAN YANG TURUN HARGA SEWANYA di Purwakarta ini!

Begitu sistematis dan terstruktur-nya pelemahan kehidupan dan pemiskinan buruh di Purwakarta.

Cara teman menghancurkan kita, persis seperti cara kerja iblis menyesatkan manusia halus, lemah lembut, tak kasat mata tapi mematikan. Yang menghancurkan buruh bukan APINDO yang meradang karena kenaikan upah yang tinggi tapi teman buruhnya sendiri yang menikam buruh tanpa terasa. 

Siapa yang menghancurkan diponegoro? Siapa yang menghancurkan Cut Nyak Dien? Siapa yang menghancurkan Bung Karno? Teman terdekatnya sendiri...orang yang berada dalam lingkarannya sendiri...dari kelompoknya sendiri...

Nasihat seorang teman yang salah, jauh lebih berbahaya daripada strategi hebat semua musuh musuhmu. Teman terdekatmu mudah menghancurkan dirimu karena dia tahu dimana dan kapan dia menjerumuskanmu ego dan ambisimu jadi senjatanya.

Tangkaplah seekor lebah dan pelajarilah batasan kebaikan hati. Manusia lebih siap membalas sakit hati daripada membalas budi. Rasa syukur adalah beban dan membalas dendam adalah kesenangan.

Seorang teman tak pernah puas dan selalu berharap lebih banyak kemurahan hati kita dan Seorang mantan musuh tak mengharapkan apa-apapun. Semakin banyak kemurahan hati kau berikan kepada temanmu semakin sedikit ucapan dan rasa terima kasih diberikannya padamu. Semakin banyak hadiah kau berikan kepada temanmu semakin besar tumbuh iri hati dan dengkinya terhadap dirimu dan ia menghitung-hitung milikmu.

Musuhmu membuatmu kuat, membuatmu rajin, membuatmu tetap waspada, membuatmu makin hebat setiap hari berterima kasihkah pada musuhmu. Jangan pernah menawarkan pertolongan dan bantuan pada orang yang tidak meminta, karena kau dapatkan hanyalah fitnah dan prasangka.

NASIB BURUH DITANGAN BURUH ITU SENDIRI

Bukan ditangan APINDO...Pemerintah...atau bahkan wakil buruh palsu yang ternyata seorang PENGUSAHA...anggota APINDO...?

Kutunggu kalian...Selasa, 21 Oktober 2014, di Kantor Disnaker Kab. Purwakarta.

JOKOWI DIPREDIKSI MENJADI PRESIDEN TERKUAT

Nourman Hidayat

Jokowi diprediksi menjadi presiden terkuat dalam sejarah Indonesia. Hal ini kebalikan dari pendapat pengamat politik terkemuka indonesia, Denny JA beberapa waktu lalu.
 
Pernyataan Denny ini terkait kemenangan Koalisi Merah Putih menguasai parlemen melalui lembaga DPR RI dan terakhir pimpinan MPR RI.
Asumsi yang menyebutkan bahwa Jokowi akan menjadi presiden terlemah dalam sejarah Indonesia adalah penyesatan opini yang merendahkan harga diri Presiden Terpilih.

Memang, dalam beberapa kesempatan, kubu Jokowi terlalu over estimate terhadap kemenangan dalam pilpres beberapa waktu lalu. Mulai dari rencananya mau menghapus syariat islam, sebagai isu yang paling sensitif di Indonesia, sampai membentuk tim transisi pemerintahan yang disiapkan mengambil alih pemerintahan secara sistematis. Mereka melangkahi wewenangnya memanggil para menteri, bahkan berani mengatur apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden SBY meskipun Jokowi belum dilantik sebagai presiden.

Didukung oleh MetroTV sebagai media partner bagi kubu Jokowi-JK, serangan dan stigmatisasi negatif menghujani Koalisi Merah Putih. Mulai dari judul berita Jokowi vs Tirani atau Mufakat vs Haus Kekuasaan.

Dengan stigma ini, seolah siapapun diluar Jokowi adalah kriminil, koruptor atau maling yang dibenarkan untuk dilawan melalui serangkaian demo dan kerusuhan serta ancaman serius bagi kedaulatan rakyat.

Sikap negatif destruktif ini disikapi dengan cara paling demokratis dan damai oleh Koalisi Merah Putih. Tanpa caci maki dan sumpah serapah, kesolidan dan saling menghargai diantara anggota koalisi membuat mereka menang mudah dalam menjalankan demokrasi dan menguasai parlemen. Demokrasi Indonesia menjadi indah.

Kini saatnya Jokowi mengubah semua kesombongan dan pencitraan sebagai tool demokrasinya. Politik Indonesia mencapai titik kematangannya dengan oposisi yang konstruktif. Sepuluh tahun terakhir dunia dibuat tak percaya, karena partai oposisi, yang kini mengusung Jokowi, adalah partai paling korupsi nomor wahid dan tak tergoyahkan meski di luar kekuasaan.

Isu pemakzulan Jokowi dari kursi presiden dengan gencar dihembuskan oleh media-media pendukungnya justru saat Koalisi Indonesia Hebat membutuhkan kawan seperjuangan. Faktanya, Koalisi Merah Putih tetap anak bangsa yang secara konstitusional diberikan hak mengawal agar Jokowi tidak menjual negara dan agar bangga sebagai bangsa Indonesia yang merdeka.

Dan sesederhana itu saja yang Koalisi Merah Putih minta. Jika itu yang dipenuhi oleh mereka, maka Jokowi menjadi PRESIDEN TERKUAT dalam sejarah Indonesia. Didukung penuh oleh bangsa Indonesia melalui Parlemen Indonesia.

Mengenang Munir dan Pengkhianatan Kontras - Suciwati

Advokat dan pembela hak asasi manusia Munir Said Thalib, akrab kita sapa dengan nama Munir, dibunuh telah sepuluh tahun yang lalu. Dia meninggal di ruang kabin pesawat Garuda Indonesia milik negaranya sendiri saat menuju Amsterdam, Belanda pada 7 September 2004. 

Di dalam ruang kabin penumpang pesawat Garuda ini ia menghembuskan nafas terakhir, memenuhi undangan Sang Khalik yang begitu mencintainya, hingga kita semua tidak diberi kesempatan untuk mengarungi hidup dan perjuangan bersama-sama.

Munir lahir di kota Batu, 20 kilometer dari Malang di Jawa Timur. Ia memulai keterlibatannya dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, seusai menempah dirinya sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang. 

Dalam waktu singkat, Cak Munir telah menjadi tokoh terkenal di Indonesia dan di seluruh dunia. Popularitas Munir adalah buah dari apresiasi dan penghargaan masyarakat Indonesia dan dunia atas dedikasinya memperjuangkan keadilan bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. 

Tak cukup sampai di situ, Munir konsisten memperjuangkan penegakkan hukum yang adil, transparan dan independen bagi para pelaku pelanggar HAM, tak peduli siapa pun oknum pelanggar HAM itu.

Kota Batu, Jawa Timur dijuluki sebagai 'kota bunga', adalah sebuah kota wisata, terkenal keindahan alamnya dan kesuburan tanahnya, dengan mata air alami pegunungan dan hasil pertanian yang melimpah. 

Rumah Munir terletak di jalan utama ke Selecta, sebuah tempat mandi yang indah yang telah lama populer bagi wisatawan asing dan nusantara. Batu adalah kota di mana Munir mengabiskan masa kecilnya.  

Munir remaja menyambut kedewasaannya dengan menjadi aktivis mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang, sebelum bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) sebagai pengacara. Dalam aktivitasnya sebagai pengacara dan pembela hukum rakyat kecil ia bertemu Suciwati wanita yang kemudian menjadi istrinya. 

Menjadi Aktivis HAM

Keterlibatan Munir pada advokasi hak-hak tenaga kerja pada tahun, memperjuangkan keadilan atas pembunuhan aktifis serikat buruh Marsinah,  membela hak petani dan rakyat pada sengketa tanah di Madura, dan dedikasinya mengungkap kejahatan militer dan milisi Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999, mengantarkan sosok Munir menjadi pejuang HAM terkemuka di Indonesia.

Kehebatan seorang Munir tidak terletak pada kerasnya teriakan - yang memang ia tak punya. Bukan pada kebesaran LBH- lembaga yang menaunginya. Bukan pada aksi massa yang berdemo setiap hari di jalanan - yang ia sangat jarang lakukan. Atau pada sosok glamour seorang tokoh pengacara terkenal? Bukan. Bukan pada semua itu asal muasal atau sumber  kehebatan seorang Munir.

Munir hebat karena dia jujur 

Munir hebat karena dia ikhlas

Munir hebat karena dia berani

Munir hebat karena dia kepala batu

Munir hebat karena dia konsisten

Munir hebat karena dia berdedikasi

Munir hebat karena dia hidup untuk memperjuangkan HAM

Munir hebat karena dia bersahaja

Munir hebat karena dia segera meminta maaf jika salah dan keliru

Munir hebat karena dia segera koreksi kesalahan dan menerima kebenaran

Munir hebat karena dia tak pernah jadi pelacur

Munir hebat karena dia tak pernah khianati rakyat yang dibelanya

Munir hebat karena dia punya harga diri, martabat dan kehormatan

Munir hebat karena dia memang hebat ...

Sebuah Pembunuhan Yang Tak Pernah Dihukum

Pada sosok Munir, bangsa Indonesia kini dan selamanya dapat mengambil pelajaran sangat berharga. Seorang pejuang HAM dan pembela rakyat kecil mati dibunuh oleh oknum aparat negara difasilitasi BUMN maskapai penerbangan milik negara, dan para dalang pelaku pembunuhannya tak pernah tersentuh hukum karena mereka memang berdiri di atas hukum.

Pada Oktober 2013, Mahkamah Agung Indonesia memotong hukuman 20 tahun pria dihukum karena menjadi pion dalam konspirasi besar pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, menjadi 14 tahun penjara. 

Mantan pilot Garuda Indonesia yang juga dikenal sebagai binaan para petinggi badan intelijen negara itu, dengan sejuta alasan mendapat keringanan atas perbuatannya turut serta dalam pembunuhan Munir, Tokoh  Pejuang HAM terkemuka Indonesia.

Fakta hukum menunjukan bahwa pembunuhan Munir dapat ditelusuri ke tokoh dalam komunitas intelijen negara. Jenderal Muchdi, mantan Deputi BIN (Badan Intelijen Negara) terbukti sering melakukan kontak dengan Pollycarpus pada periode seputar kematian Munir. 

Muhcdi didakwa dengan kejahatan pembunuhan tetapi anehnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008. Istri Munir, Suciwati telah merasa sangat kecewa dengan sistem peradilan Indonesia. Ketika perjuangan menegakkan hukum dan keadilan atas pembunuhan Munir melalui  pengadilan atas diri terdakwa Muchdi gagal diwujudkan, perjuangan menyeret terduga otak pelaku Jenderal Hendropriyono berubah menjadi utopia.

Kontras dan Suciwati Mengkhianati Munir

Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kesalahan fatal dilakukan oleh istri Munir, Suciwati dan organisasi yang didirikan Munir, Kontras. Entah apa sebab dan motifasinya, Suciwati dan Kontras malah bersatu padu mendukung calon presiden Joko Widodo, yang terbukti merupakan tokoh boneka ciptaan musuh besar mereka selama ini, Hendropriyono.

Mendukung Joko Widodo, mantan walikota Surakarta yang selama bertahun-tahun terlibat aktif dalam rekayasa terorisme Islam di Surakarta, bersama mentor utamanya Hendropriyono. Penumpasan terorisme Islam jadi-jadian di Surakarta oleh Hendropriyono, Jokowi dan kelompoknya, tak terlepas dari segudang tindakan pelanggaran HAM. Segudang kejahatan HAM yang menjadi dedikasi perjuangan Munir untuk dihapuskan dari muka bumi Indonesia.

Bagaimana mungkin Kontras dan Suciwati mengkhianati perjuangan almarhum Munir, dengan mendukung terduga otak dan pelaku pelanggaran HAM dalam penumpasan teroisme Islam?  

Bagaimana mungkin Kontras dan Suciwati membela, mendukung dan turut serta memperjuangan kemenangan penjahat HAM Hendropriyono dan bonekanya Joko Widodo dalam pemilu presiden 2014 lalu? 

Munir dan Indonesia menangis ...

(Yudi Samara)

PDIP Ancam Kerahkan Sejuta Massa

Jelang tanggal 20 Oktober (Hari Pelantikan Jokowi), sejumlah elit PDI-P melancarkan teror berupa serangkaian ancaman. Yakni, bila DPR / MPR RI menghambat pelantikan Jokowi-JK, maka PDIP akan mengarahkan massa pendukungnya.

Bahkan Gubernur Kalbar, Cornelis yang merupakan kader PDIP kepada pers mengeaskan tengah menyiapkan gerakan separatis melalui desakan referendum untuk melepas daerah yang ia pimpin keluar dari wilayah NKRI. Sebuah ancaman yang serius dan menunjukan bahwa para elite PDIP kian kehilangan nasionalisme.

Sebelumnya, Harian Kompas secara terang-terangan memuat berita isu gerakan mobilisasi sejuta massa untuk menciptakan teror dan keresahan masyarakat.
 
Kompas menulis: "Jika Mau, PDI-P Klaim Bisa Kerahkan 1 Juta Orang untuk Hadang Koalisi Merah Putih". Isinya menghasut dan berupaya mengadu-domba rakyat, di tengah-tengah kian hancurkan kredibilitas Joko Widodo dan PDIP di mata rakyat.

Rencana menggerakan massa rakyat untuk mendukung pelaksanaan pelantikan Jokowi sebenarnya sudah lama digulirkan oleh jaringan Kompas dan CSIS. Sebulan sebelum pemilu presiden, dedengkot CSIS Franz Magnis Suseno mentor jaringan Kompas mengancam: "Bila Jokowi tidak terpilih sebagai presiden maka Indonesia akan rusuh".

Pernyataan provokatif dari pastur ordo jesuit itu, mendapat kecaman luas dari seluruh kalangan. Tidak pada tempatnya, seorang pastur, keturunan Belanda memaksakan kehendaknya agar menjadi kehendak rakyat Indoensia. Pernyataan menghasut itu sekaligus membuka mata rakyat mengenai siapa sesungguhnyan Jokowi itu, yakni seorang proxy (tokoh boneka) ciptaan konspirasi global, CSIS, elit katolik dan komunitas cina Indonesia.

Ironisnya, entah mengapa harian Kompas, PDIP, CSIS dan konglomerat cina begitu brutal emosional dalam membela Jokowi dan memastikan pelantikan sebagai presiden ditengah-tengah mencuatnya indikasi kuat Jokowi terlibat dalam sejumlah korupsi yang sudah disidik kejaksaan dan KPK?

Dan celakanya, bila Jokowi tidak dilantik atau diturunkan di tengah jalan lantaran terlibat kasus-kasus korupsi, maka mereka berencana dan bertekad membubarkan NKRI.

(Faizal Assegaf)

KMP dan DEMOKRASI INDONESIA YANG LEBIH MANTAP

Komentar-komentar para pakar di Depan ini masih menonjolkan aspek dikotomi seperti cerita wayang antara pandawa dengan kurawa, artinya hidup kenegaraan itu digambarkan sebagai warna hitam dan putih.

Dalam kehidupan yang sebenarnya dari negara tidaklah berjalan seperti dunia wayang. Dalam kehidupan negara modern yang sesungguhnya terjadi proses pembelajaran kehidupan bangsa.

Dalam contoh-contoh perkembangan tata negara di dunia justru Indonesia mirip dengan perkembangan demokrasi di AS. Kenapa? Karena pengalaman merdekanya yaitu perang melawan penjajah.

Indonesia melawan belanda, bangsa Amerika melawan Inggris. Ketika penjajah Belanda berkuasa, infra struktur pemerintahan adat di Indonesia dibabat habis sehingga bangsa Indonesia kehilangan golongan menengah dan tinggal golongan bawah atau rakyat jelata.

Bangsa Amerika juga imigran dari rakyat jelata di Eropa yang tertindas oleh rezim otoriternya. Jadi pada saat merdeka bangsa Indonesia dan bangsa Amerika tidap punya golongan menengah karena adanya hanya rakyat jelata yang berkuasa.

Bangsa Amerika perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara demokrasi besar. Bangsa Indonesia juga perlu waktu panjang untuk jadi negara demokrasi besar.

Tahun 2014 adalah tonggak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia menuju demokrasi mirip Amerika. Presiden Obama dari partai Demokrat tapi perlemen dikuasai partai Republik.

"President can do no wrong" tidak terjadi di Amerika karena pengawasan oleh parlemen terhadap presiden sangat kuat untuk mewujudkan kepentingan rakyat Amerika.

Di Indonesia presiden JKW dari koalisi Indonesia hebat, sementara parlemen (DPR/MPR) dikuasai Koalsi Merah Putih. Ini kemajuan demokrasi Indonesia yang hebat karena selama 69 tahun Indonesia merdeka baru kali ini motto "President can do no wrong" hilang dari muka bumi Indonesia akibat Koalisi Merah Putih akan menjalankan fungsi "Check and Balance" terhadap pemerintahan Indonesia tahun 2014-2019 karena Ketua MPR dan Ketua DPR ditangan Koalisi Merah Putih.

Bravo KMP! meskipun KMP dipimpin Prabowo Subianto tapi Gerindra tidak mau jadi Ketua MPR bahkan Partai Gerindra ikhlas tidak juga duduk jadi Wakil Ketua MPR karena digantikan oleh PAN dan PKS.

Jaman Orde Baru pemerintahan otoriter dengan sarana militer. Jaman refornasi pemerintahan otoriter juga dengan sarana HUKUM (Rekayasa hukum).

Jaman pembaharuan sekarang otoriterisme atau "presiden can do no wrong" digantikan dengan "Check and Balance" yang sebenar-benarnya oleh DPR/MPR kepada presiden demi kepentingan rakyat indonesia.

(Wawat Kurniawan)

Saatnya LEGOWO

Para pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selama ini rajin meledek Koalisi Merah Putih (KMP) untuk LEGOWO.

Bukan bermaksud balas dendam. Tapi sekadar "memberi pelajaran" saja kepada kubu KIH, agar mereka MIKIR.

Mari saksikan skor perolehan angka berikut:

KIH vs KMP

Pilpres = 1 - 0
Pengesahan UU MD3: 0 - 1
Pengesahan tata tertib DPR: 0 - 1
Pengesahan UU Pilkada: 0 - 1
Pemilihan pimpinan DPR: 0 - 1
Pemilihan paket pimpinan MPR: 0 - 1

Skor 5-1 untuk KMP.

Wahai KIH, saatnya Anda LEGOWO. Jangan cuma asyik meledek dan menyuruh orang lain untuk legowo. Tapi Anda sendiri justru selalu menunjukkan sikap tak terpuji dan mental premanisme setiap kali mengalami kekalahan.

(JONRU)

Mengawal Orisinalitas Jokowi

Pasca penetapan MK terhadap hasil pilpres yang memenangkan jokowi dengan status 'zero' masalah, maka Indonesia secara resmi memiliki Presiden baru yang selanjutnya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.

Pelantikan ini menjadi awal mula seorang Jokowi memiliki wewenang mengurus negeri ini, dan tentu saja mengurus diri kita dan juga agama kita, islam, sebagai agama terbesar di indonesia.

Kita patut bersyukur karena memiliki Presiden yang senang blusukan dan kisahnya diceritakan hingga keluar negeri. Di negeri-negeri yang punya investasi di Indonesia.
Senang atau tidak senang, foto Jokowi dengan latar bendera Indonesia akan terpampang di dinding sekolah dan kantor-kantor seluruh indonesia. Kebapakan, tegas, dan tidak menggemaskan.

Jokowi, sempurna...

Dia adalah tokoh ndeso yang mengubah wajah Indonesia. Sederhana dan melayani. Melawan feodalisme. Mendukung penuntasan korupsi yang akut. Pernyataan Jokowi bahwa diapun bisa bersikap tegas. Semua itu adalah harapan rakyat Indonesia.

Tapi sebentar dulu, itu harapan 52 persen rakyat pendukung Jokowi, yang sebagian-nya adalah rakyat fiktif yang tak berwujud manusia.

Sejatinya, setengah dari indonesia tidak termakan propaganda Indonesia hebat versi Jokowi-Megawati, karena mereka tau Ihebat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang sehat walafiat, bukan koruptor nomor satu indonesia yang gagal dalam komunikasi verbal dan lazim menghujam lawan politiknya dengan cacian dan hujatan.

Sebagian rakyat Indonesia tak percaya oleh kampanye revolusi mental yang diusung oleh tokoh paling santun indonesia, Anies Baswedan. Karena disepanjang proses pencapresan, yang mereka gadang-gadangkan sebagai pemimpin Indonesia, adalah pemimpin palsu dan penuh kepalsuan.

Setting pencitraan Jokowi telah dilakukan jauh-jauh hari dengan mengorbankan akal sehat teman-teman saya yang elitis, kuliah tinggi-tinggi, sampai keluar negeri, lalu begitu nyaman saat diri mereka ditipu berulang-ulang, mencari pembenaran bahkan berusaha memahaminya sebagai cara menang Pilpres yang paling elegan. Saya tidak bisa terima.
 
Mereka, teman-teman saya itu adalah asset bangsa, dulunya...

Fenomena 'nyaman tertipu' ini adalah sesuatu yang baru dan menjungkir balikkan peradaban abad 21 kembali ke abad kegelapan saat rakyat di Eropa masih pakai goni untuk pakaiannya. Saat raja-ratu dan putri mereka yang memiliki ribuan kamar tidur istana hanya memiliki satu dua kamar mandi saja. Mereka bangsawan berkutu menyimpan kutu mereka dalam kotak ukiran emas yang indah. Tren di kalangan istana meski tak ada inovasi. 

Dan itu alasan revolusi...

Ada juga Gunawan Muhammad, lelaki tua yang masih menyisakan kehancuran dalam tulisan- tulisannya. Menjadi kiblat bagi media bohong Tempo dan KBR 68 H Jakarta, dan bapak kandung Salihara tempat penyair Sitok Srengenge bebas perkosa mahasiswi disana. Bebas sebebasnya. Menjadi idola bagi mereka yang labil aktualisasi diri.

Bagi rakyat Jokowi, tugas paling utama bukan melanjutkan caci maki dan hujatan menista. Tapi menjaga orisinalitas Jokowi sebagaimana dia apa adanya saat kampanye.

Yang paling dekat dengan rakyat dan membela mereka saat miskin mendera, jujur dan sederhana. Suka naek bajaj dan makan sayur asem.

Yang memberantas korupsi meski menyerahkan leher atas keterlibatan dirinya dalam kasus TransJakarta, juga BLBI kasus Megawati, atau penjualan gas murah ke China.

Bersikap tegas dan tak akan mencium tangan mama Mega dan merendahkan bahu begitu rupa. Perbudakan modern telah dihapus oleh Abraham Lincoln, dan kita jangan menghidupkannya kembali.

Menjadikan Indonesia hebat di mata dunia. Bukan di kalangan pendukung saja.

Bangga rasanya punya Presiden yang ditunggu-tunggu sejak di bandara.
Mendapat aplaus saat pidato kenegaraan di senat Amerika.
Atau di sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa.
Seperti Mandela, atau Moersi atau Erdogan.
Dan tak ada yg berani menghina.

Ya, mengawal orisinalitas Jokowi itu berat. Butuh energi besar dan event organizer yang profesional.


Banda Aceh, 5 Oktober 2014
Nourhman Hidayat

Kata Prof Mahfud MD terkait Perppu Pilkada Yang Dikeluarkan Presiden SBY

Presiden SBY sudah menandatangani 2 Perppu untuk mengatasi kekisruhan politik akibat RUU Pilkada. Apa tanggapan pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD? Berikut kultwit dari mantan Ketua MK tersebut sebagaimana dikutip dari Islamedia.

 

1. Perppu adalah salah satu bentuk tindakan Presiden utk mengatur dlm keadaan terpaksa (darurat) dengan peraturan setingkat UU.

2. Di dlm UUD 1945 ada 2 alasan tindakan Presiden yg bersifat darurat. 1) keadaan bahaya (Psl 12) ; 2) keadaan genting & memaksa (Psl 22).

3. Presiden hanya bisa menyatakan keadaan bahaya krn situasi yg diatur dlm UU; tapi Presiden bs membuat Perppu tanpa kriteria ttt dlm UU,

4. Perppu bs dikeluarkan berdasar hak subyektif Presiden utk menilai kegentingan situasi. Perppu hierarkinya setingkat dengan UU.

5. Krn bersifat darurat dan hanya dibuat sendiri oleh Presiden maka (tdk spt UU) berlakunya Perppu dibatasi s-d masa sidang DPR berikutnya

6. Pd sidang DPR berikutnya itu Perppu diuji (politicap/legislative review), apakah disetujui jadi UU atau ditolak.Klo disetujui jd-lah UU.

7. Perppu jg bs diuji ke Mahkamah Konstitusi. Awal 2014 MK prnah membatalkan Perppu ttg MK shg Perppu itu menjadi invalid sbl diuji DPR.

8. Tp pd 2010 ada Perppu ttg (Pimp) KPK yg lolos MK namun kemudian ditolak oleh DPR. Saat itu tak timbulkan problem krn Pim KPK sdh terisi.

9. Sbnrnya, meski alasan Perppu mrpkan hak subyektif Presiden tp MK sudah memberikan 3 rambu ttg syarat2 genting utk keluarkan Perppu.

10. Rambu (1): Ada kekosongan hkm (tdk ada UU) ttg hal yg hrs sgera dslsaikan brdasar UU. Rambu (2): UU yg ada tdk bs dipakai utk hal tsb.

11. Rambu (3): Waktunya sngat mndesak, tak mmungkinkan utk membuat UU yg normal krn keadaan benar2 genting. Itulah 3 rambu pmbuatan Perppu

12. Perppu Pilkada yg baru dikeluarkan memang bs jd masalah yg hrs diantisipasi sjk skrang. Klo Perppu ditolak akan ada kekosongan hukum.

13. Perppu itu lgsng membatalkan UU Pilkada. UU Pilkada sdh dimatikan tp klo ditolak DPR maka Perppu ikut mati. Trjdilah kekosongan hkm itu.

14. Mslh-nya pertengahan 2015 hrs ada penggantian banyak kepala daerah. Memakai dasar hukum apa? Ini yang harus diantisipasi oleh negara.

15. Bnyk yg nanya: bgm jln keluarnya. Jujur sy blm tahu. Baru prtama trjadi UU dicabut tp diganti dgn Perppu yg belm tentu disetujui DPR.

16. Para ahli HTN pun blm ada yg mmberi jln keluar scr hukum klo hal itu terjadi. Jln keluar yg paling mungkin, DPR menyetujui Perppu tsb.

17. Ketiadaan hukum (rechtsvacuum) ttg Pilkada Ini bisa menjadi bom waktu. Perlu kearifan parpol2 utk menghindari kekisruhan2 baru.

18. Andai sj, Perppu itu tak mencabut UU Pilkada tp hanya menangguhkan berlakunya s-d pembahasan Perppu di DPR, masalahnya tentu lbh mudah.

19. Tp problem yuridis (praktis maupun teoretis) sdh ada di depan kita. Mari berdiskusi utk mencari jln keluar sblm segalanya jd terlanjur.

sumber : kultwit mahfudz MD @mohmahfudmd

Yth. Ketua KPK

Ketua KPK kecewa atas terpilihnya Setya Novanto sbg ketua DPR.

Emang pak...
Saya juga kecewa bapak terpilih jadi ketua KPK.
Saya juga kecewa Jokowi terpilih jadi Presiden.
Saya juga kecewa Megawati sudah tua tapi gak bijaksana.
Saya juga kecewa, sejak ada KPK, korupsi di Indonesia merajalela.
Saya juga kecewa, maksiat resmi dan terlembaga.

Tapi saya gak seperti Jokowi atau Mega yang mengancam ‪#‎peoplepower‬.
Saya juga ndak mengajak orang untuk demo.
Saya hanya bisa cuap-cuap di status media.
Saya hanya rakyat bukan ketua KPK terhormat.
Jadi kalau ketua KPK hobinya komentar, mengapa tidak jadi pengamat?
Jadi kalau ketua KPK hobinya pilih-pilih kasus korupsi, mengapa tidak jadi pemandu bakat saja pak?

Jadi kalau Setya Novanto korup, habisi saja pak seperti LHI.
Kalau bisa hukum gantung atau hukum mati.
Tapi jangan lupakan SBY, Ibas, Megawati, Jokowi.
Masalahnya, apakah bapak berani?
Sudahlah pak, sejak kasus SPRINDIK, bapak AS makin pandai NGeles.
Bocor..bocor..bocor...

(Nandang Burhanudin)

JANGAN JUALAN RAKYAT!!!

Masih segar dalam ingatan, ketika rakyat Indonesia bergembira ria dalam proses pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 ini.

Rakyat merasa suara mereka didengar dan menjadi penentu arah politik di Indonesia.

Sebagian rakyat yang memilih PDI P dan Jokowi, menggantungkan harapan mereka pada PDI P dan Jokowi sebagai pelaksana pemerintahan mendatang.

Harapan itu tentu tak muncul tiba-tiba. Harapan itu dibangun dari janji-janji para legislator dan Jokowi ketika kampanye.

Namun, dalam kenyataannya, sebelum memerintah, Jokowi sudah mengkhianati rakyat. Jokowi dan PDI P yang selama 10 tahun ini menyatakan sebagai pembela rakyat kecil dan selalu walk out dalam pembahasan rapat paripurna DPR yang dianggap tak berpihak kepada rakyat, tiba-tiba mendukung kenaikan subsidi BBM. Satu tamparan telak kena di wajah rakyat.

Rakyat banyak yang kecewa dengan kebohongan Jokowi. Padahal menurut Ari Junaedi, Dosen di Universitas Diponegoro Semarang, membahagiakan rakyat itu mudah. "Buatlah dan perjuangkan terus ikhtiar untuk memajukan kehidupan rakyat. Angkat derajat rakyat miskin dan buatlah kami bangga dengan Indonesia Hebat. Berantas terus korupsi, tidak peduli itu keluarga mantan presiden ataupun ketua DPR. Perkuat KPK dan perkuat NKRI, maka rakyat ada dibelakang Jokowi-JK”, demikian ungkap Ari Junaedi.

Namun, telinga PDI P dan Jokowi tak hendak mendengar masukan itu. Mereka terlalu asyik dalam euphoria kemenangan dan kekuasaan.

Bersyukurlah, sebagian besar wakil rakyat itu mau mendengar keluhan konstituen mereka Wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan gagah berdiri berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat yang didukung kubu Jokowi.

Beberapa momentum politik di DPR pun menjadi saksi kegigihan Koalisi Merah Putih, wakil rakyat yang ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyat harus berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat,  koalisi wakil rakyat yang haus kuasa.

Uniknya, dalam beberapa pertarungan politik di parlemen, kubu Jokowi selalu mengalami kekalahan yang bertubi-tubi. Sehingga banyak rakyat yang menyindir kubu Jokowi dengan kalimat: “Salam Gigit Jari” sebagai plesetan dari “Salam Dua Jari”, salam yang digunakan dalam kampanye presiden Jokowi – JK.

Jika kubu Koalisi Merah Putih kalah, maka kubu Jokowi meminta Koalisi Merah Putih dan pendukungnya untuk legowo, seperti dalam sengketa Pilpres 2014 kemarin. Kubu KMP yang mengusung Prabowo dinilai sebagai kubu yang tidak legowo oleh Jokowi-JK dan sekutunya, ketika KMP mengajukan gugatan Pilkada ke MK.

Hal ini ternyata tidak berlaku bagi kubu Jokowi jika mengalami kekalahan. Contoh paling telak adalah penolakan UU MD3 yang diklaim Puan Maharani sebagai perampasan hak.

"Sebagai pemenang pemilu, hak-hak kami diambil, digergaji dan dirampas dalam tanda kutip," ungkap putri Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2014.

Senada dengan Puan, Ahmad Basarah pun menegaskan bahwa ada pasal dalam UU MD3 yang membuat suara rakyat yang dititipkan di PDI P, dirampas oleh Undang-Undang.

"Pasal ini kami anggap merampas suara rakyat yang sudah diberikan kepada kami," ujar Ahmad Basarah, ketua Fraksi PDI P, di kantor Partai Nasdem, Sabtu, 4 Oktober 2014.

Pernyataan ini menggelikan. Setiap kali PDI P kalah, mereka selalu menjadikan rakyat sebagai perisai dalam upaya meraih kekuasaan di pemerintahan.

UU MD3 yang dituduhkan PDI P sudah merampas amanat rakyat yang dititipkan ke PDI P, sudah disahkan dalam rapat paripurna tanggal 8 Juli 2014. ( Perlu dicatat, saat itu PDI P walk out dalam pengesahannya).

PDI P baru mengajukan Uji Materi UU MD 3 setelah MK memutus perselisihan pilpres dan melihat Kubu Prabowo tak melanjutkan gugatan ke MA. Ini artinya, PDI P melihat peluang kegagalan menduduki kursi pemimpin DPR karena Koalisi Merah Putih secara faktual lebih kuat.

Hal yang sama terjadi dalam pembahasan UU Pilkada. PDI P yang selama kampanye meneriakkan efisiensi APBN dan menyitir pendapat Soekarno mengenai pilkada tak langsung, tiba-tiba mendukung pilkada langsung.

Arya Bima, juru bicara PDI Perjuangan mengatakan, pilkada langsung dianggap sebagai perwujudan demokrasi yang paling mengadaptasi keinginan rakyat. PDI P menuding, Pilkada lewat DPRD, memasung hak rakyat.

"Rakyat akan marah karena partai-partai yang mengambil alih hak rakyat di dalam menentukan kepala daerah, tentunya akan ada sabotase politik, mungkin juga sabotase dukungan," ujar Arya, di Jakarta, 7 September 2014.

Sikap PDI P ini berbanding lurus dengan Partai Demokrat yang sejak dulu mendukung pilkada langsung. Partai Demokrat, melalui SBY sebagai ketua Dewan Pembina,  ikut menjanjikan dukungan kepada PDI P, dengan catatan, harus ada 10 poin koreksi dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut.

Namun sayang PDI P dalam lobi fraksi jelang pengesahan UU Pilkada, tidak menyatakan dengan jelas akan mendukung 10 poin perbaikan yang diusulkan Partai Demokrat.

Hal ini ditanggapi Partai Demokrat sebagai penolakan PDI P. Buntutnya, Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang dan membiarkan mekanisme voting terjadi.

Akibatnya, seperti yang sudah diketahui bersama, Koalisi Merah Putih berhasil menghantar RUU Pilkada menjadi UU Pilkada.

Pasca pengesahan UU Pilkada, sejumlah elite PDIP Termasuk Jokowi buka suara.

Jokowi mengaku tak percaya pilkada akan dilakukan lewat DPRD lagi, sebab dukungan rakyat terhadap pilkada langsung begitu besar.

"Saya saja kaget, apalagi rakyat," ujar Jokowi

"Coba bayangkan pilkada tak langsung, mana bisa saya jadi walikota? Mana bisa saya jadi gubernur?", kata Jokowi di Bali, 27 September 2014.

Sekali lagi, rakyat digunakan sebagai tameng. Jokowi tidak berani mendefinisikan rakyat mana yang ia maksud.

'Rakyat kecewa, rakyat marah, rakyat menggugat pilkada tak langsung'.. Kenyataannya, itu semua hanya provokasi semata. Karena sesungguhnya rakyat sudah mulai paham trik-trik politisi PDI P dan kroninya.

Upaya PDI P menihilkan kekuatan rakyat pemilih yang sudah mendudukkan wakilnya sebagai anggota dewan, justru perlu ditelusuri penyebabnya. Jangan lupa, anggota dewan adalah perwujudan rakyat!!

Penegasan Jokowi "tanpa pilkada langsung, ia tak mungkin berkuasa", semakin memperjelas, sekali lagi rakyat dipakai sarana memperoleh kekuasaan. Tentu akan lain nuansanya, jika Jokowi mengatakan, "Tanpa Pilkada langsung, saya tak mungkin melayani rakyat,".

Hasutan agar rakyat berontak dan melawan keputusan DPR mengenai UU Pilkada sempat ramai di ranah media sosial. Anehnya, alih-alih mempertanyakan hak rakyat yang terampas sesuai klaim PDI P, tudingan keji terarah kepada SBY yang dianggap menggagalkan upaya PDI P meraih kekuasaan di daerah.

Belum usai kisruh Pilkada, PDI P dibuat keok lagi dengan penolakan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materi UU MD3.

Meski awalnya PDI P terlihat legowo, namun akhirnya PDI P menyatakan menggugat 7 hakim MK.

MK menilai bahwa bahwa dalil-dalil yang digunakan pemohon (PDI P)dalam permohonan uji materi UU MD3 tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangan, Mahkamah menyatakan, Pemilu diselengarakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di parlemen. Sedangkan, masalah pemilihan pemimpin DPR menjadi hak anggota DPR untuk memilih dan menentukan pemimpinnya sendiri. Hal demikian lazim dalam sistim presidensial dan multi partai.

Menurut mahkamah, mekanisme pemilihan pemimpin DPR merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legalicy.

"Sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945," tegas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum.

Patrialis juga menyinggung di DPR tidak ada parpol yang menang mutlak. Artinya, tidak ada parpol yang menguasai DPR.

Jadi, bukan masalah amanat rakyat yang "digergaji", melainkan PDI P tak memperoleh kursi pemimpin DPR. Rakyat? Entahlah...

Sekarang, setelah kegagalan berkali-kali, PDI P mencoba lagi melakukan Uji Materi UU MD3 ke MK. Tujuannya jelas bukan untuk kebaikan rakyat. Tujuannya agar PDI P bisa lolos sebagai pemimpin MPR.

Jadi, semua kesibukan PDI P yang bertudungkan rakyat selama ini, ternyata sama sekali tak ada hubungannya rakyat.

Semua ini dilakukan untuk kuasa, kuasa dan kuasa. PDI P ingin berkuasa mutlak, dari hulu sampai hilir, tanpa check and balance dari parlemen.

Rakyat? Ah, rakyat hanya komoditas yang sangat mudah dijual ke asing dan aseng. Rakyat hanya tameng yang digunakan untuk meraih kuasa tanpa ketahuan rakus.

Sebaiknya, rakyat tidak diam, bersama-sama Koalisi Merah Putih, rakyat harus meneriakkan : PDI P, STOP JUALAN RAKYAT!! (fs)

Kenapa Terus-terusan Mengatasnamakan Rakyat Kalau Hanya Untuk Menyiapkan Alibi?

Pemerintah pilihan KPU curang gencar menyebar isu menghasut rakyat, seakan akan KMP (Koalisi Merah Putih) akan menjegal pemerintah, padahal KMP melalui Prabowo Subianto dan Hidayat Nur Wahid telah menyatakan tidak akan menjegal bahkan akan mendukung selama pemerintah pro rakyat, pro Pancasila, pro UUD 1945, akan membela kepentingan bangsa Indonesia, kekayaan Indonesia di tangan orang Indonesia.

Walaupun KMP tidak berniat untuk menjegal program pemerintah, tetapi mengapa jelas sekali upaya menjadikan KMP sebagai penjegal dan musuh, bahkan berupaya keras menggiring opini rakyat untuk menjadikan KMP musuh bersama.

Bila berniat menjalankan pemerintahan dengan baik, selayaknya dorong dengan memotivasi Prabowo Subianto dan Hidayat Nur Wahid untuk mewujudkan pernyataannya sebagai penyeimbang pemerintah, kalau perlu buat kesepakatan dan kesepahaman yang dibuat bersama disaksikan masyarakat luas sebagai jaminan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagai pemerintah pilihan rakyat bukan pemerintah pilihan orang/pihak tertentu.

Bukan hanya tidak produktif menjadikan KMP sebagai penjegal dan musuh, sementara KMP tidak pernah bermaksud menjadi penjegal atau musuh, tetapi memancing dugaan rakyat bahwasanya pemerintah baru tidak mampu menjalankan pemerintahan dan merasa akan mengalami kegagalan dalam menjalankan pemerintahan, maka sebelum dilantik berupaya menggiring opini rakyat agar KMP dijadikan sebagai penyebab kegagalan, bukan kemampuannya yang tidak selesai di tingkat kota atau propinsi.

(Yurlis Aryunanda)