Jelang
tanggal 20 Oktober (Hari Pelantikan Jokowi), sejumlah elit PDI-P
melancarkan teror berupa serangkaian ancaman. Yakni, bila DPR / MPR RI
menghambat pelantikan Jokowi-JK, maka PDIP akan mengarahkan massa
pendukungnya.
Bahkan Gubernur Kalbar, Cornelis yang merupakan kader PDIP kepada pers mengeaskan tengah menyiapkan gerakan separatis melalui desakan referendum untuk melepas daerah yang ia pimpin keluar dari wilayah NKRI. Sebuah ancaman yang serius dan menunjukan bahwa para elite PDIP kian kehilangan nasionalisme.
Sebelumnya, Harian Kompas secara terang-terangan memuat berita isu gerakan mobilisasi sejuta massa untuk menciptakan teror dan keresahan masyarakat.
Kompas menulis: "Jika Mau, PDI-P Klaim Bisa Kerahkan 1 Juta Orang untuk Hadang Koalisi Merah Putih". Isinya menghasut dan berupaya mengadu-domba rakyat, di tengah-tengah kian hancurkan kredibilitas Joko Widodo dan PDIP di mata rakyat.
Rencana menggerakan massa rakyat untuk mendukung pelaksanaan pelantikan Jokowi sebenarnya sudah lama digulirkan oleh jaringan Kompas dan CSIS. Sebulan sebelum pemilu presiden, dedengkot CSIS Franz Magnis Suseno mentor jaringan Kompas mengancam: "Bila Jokowi tidak terpilih sebagai presiden maka Indonesia akan rusuh".
Pernyataan provokatif dari pastur ordo jesuit itu, mendapat kecaman luas dari seluruh kalangan. Tidak pada tempatnya, seorang pastur, keturunan Belanda memaksakan kehendaknya agar menjadi kehendak rakyat Indoensia. Pernyataan menghasut itu sekaligus membuka mata rakyat mengenai siapa sesungguhnyan Jokowi itu, yakni seorang proxy (tokoh boneka) ciptaan konspirasi global, CSIS, elit katolik dan komunitas cina Indonesia.
Ironisnya, entah mengapa harian Kompas, PDIP, CSIS dan konglomerat cina begitu brutal emosional dalam membela Jokowi dan memastikan pelantikan sebagai presiden ditengah-tengah mencuatnya indikasi kuat Jokowi terlibat dalam sejumlah korupsi yang sudah disidik kejaksaan dan KPK?
Dan celakanya, bila Jokowi tidak dilantik atau diturunkan di tengah jalan lantaran terlibat kasus-kasus korupsi, maka mereka berencana dan bertekad membubarkan NKRI.
(Faizal Assegaf)
Bahkan Gubernur Kalbar, Cornelis yang merupakan kader PDIP kepada pers mengeaskan tengah menyiapkan gerakan separatis melalui desakan referendum untuk melepas daerah yang ia pimpin keluar dari wilayah NKRI. Sebuah ancaman yang serius dan menunjukan bahwa para elite PDIP kian kehilangan nasionalisme.
Sebelumnya, Harian Kompas secara terang-terangan memuat berita isu gerakan mobilisasi sejuta massa untuk menciptakan teror dan keresahan masyarakat.
Kompas menulis: "Jika Mau, PDI-P Klaim Bisa Kerahkan 1 Juta Orang untuk Hadang Koalisi Merah Putih". Isinya menghasut dan berupaya mengadu-domba rakyat, di tengah-tengah kian hancurkan kredibilitas Joko Widodo dan PDIP di mata rakyat.
Rencana menggerakan massa rakyat untuk mendukung pelaksanaan pelantikan Jokowi sebenarnya sudah lama digulirkan oleh jaringan Kompas dan CSIS. Sebulan sebelum pemilu presiden, dedengkot CSIS Franz Magnis Suseno mentor jaringan Kompas mengancam: "Bila Jokowi tidak terpilih sebagai presiden maka Indonesia akan rusuh".
Pernyataan provokatif dari pastur ordo jesuit itu, mendapat kecaman luas dari seluruh kalangan. Tidak pada tempatnya, seorang pastur, keturunan Belanda memaksakan kehendaknya agar menjadi kehendak rakyat Indoensia. Pernyataan menghasut itu sekaligus membuka mata rakyat mengenai siapa sesungguhnyan Jokowi itu, yakni seorang proxy (tokoh boneka) ciptaan konspirasi global, CSIS, elit katolik dan komunitas cina Indonesia.
Ironisnya, entah mengapa harian Kompas, PDIP, CSIS dan konglomerat cina begitu brutal emosional dalam membela Jokowi dan memastikan pelantikan sebagai presiden ditengah-tengah mencuatnya indikasi kuat Jokowi terlibat dalam sejumlah korupsi yang sudah disidik kejaksaan dan KPK?
Dan celakanya, bila Jokowi tidak dilantik atau diturunkan di tengah jalan lantaran terlibat kasus-kasus korupsi, maka mereka berencana dan bertekad membubarkan NKRI.
(Faizal Assegaf)
0 komentar :