Meeting Depekab, Selasa, 21 Oktober 2014, Dicancel Dan Diundur Sehari

Informasi yang beredar hari ini, bahwa meeting Depekab Purwakarta hari Selasa, 21 Oktober 2014, dibatalkan dan rencananya akan dilakukan sehari setelahnya, Rabu, 22 Oktober 2014.

Alasan pengunduran jadwal ini belum diketahui secara pasti. Ada yang bilang ini permintaan dari aparat keamanan, terkait faktor keamanan mengingat baru sehari setelah pelantikan presiden. Tapi memang kepastian alasan pengunduran jadwal ini belum bisa dipastikan dengan jelas.

Sedangkan dari kalangan buruh, terutama mereka yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta (ABP), menduga ini sengaja dilakukan oleh Pimpinan Depekab Purwakarta setelah melihat fenomena pergerakan buruh di Purwakarta yang mulai bangkit kembali dengan bergandengannya kembali SP/SB di Purwakarta dalam wadah Aliansi Buruh Purwakarta. Hal ini patut diwaspadai dan diantisipasi karena bisa melemahkan semangat yang telah terbangun dalam beberapa minggu terakhir ini.

Meeting Depekab Purwakarta, Selasa, 21 Oktober 2014, yang sedianya akan dijadikan momen bangkitnya kembali perlawanan buruh Purwakarta dengan melakukan pengawalan meeting depekab pada akhirnyapun ikut dimundurkan mengikuti jadwal Meeting Depekab selanjutnya.

Sementara ini, informasi yang masuk ke ABP meeting Depekab Purwakarta dilaksanakan Hari Rabu, 22 Oktober 2014, jam 09:00 WIB di Kantor Disnaker Purwakarta.

Tetap jaga semangat juang...

NASIB BURUH DITANGAN BURUH

Bukan ditangan APINDO...Pemerintah...apalagi wakil buruh palsu yang ternyata seorang owner perusahaan...seorang pengusaha...anggota APINDO?

Buruh Menolak Penetapan KHL Kab. Purwakarta

Dewan Pengupahan Kab. Purwakarta yang baru saja menepatkan KHL di Kab. Purwakarta untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1.955.595 atau naik dari sekitar Rp. 1.815.121 dari tahun ini. Atau naik sekitar 7.74% dibanding tahun lalu.

Angka ini masih jauh dari tuntutan buruh karena survey yang dilakukan terbukti tidak transparan dan banyak angka-angka yang asal tembak dari angka survey KHL tahun kemarin.

Untuk itu, ribuan buruh dalam aksi hari ini, Kamis, 16 Oktober 2014, di Kantor Disnaker Kab. Purwakarta menolak hasil survey KHL yang telah ditetapkan oleh Depekab Purwakarta.

KHL merupakan komponen utama yang akan menentukan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang rencananya akan diketuk palu pada 5 November 2014 mendatang.

Dari aksi buruh tersebut, setelah perwakilan aksi diterima oleh pihak dari Disnaker Kab. Purwakarta, disepakati angka KHL yang telah ditetapkan akan di revisi lagi dengan melakukan survey ulang yang lebih transparan dan sesuai dengan riil yang ada. Buruh silahkan melakukan pengawalan terhadap revisi dan survey yang akan dilakukan hari Selasa, 21 Oktober 2014.

Dengan penetapan KHL dari hasil survey yang terindikasi penuh kecurangan dan kongkalikong antara Pemerintah, wakil pengusaha dan wakil SP hitam, bagi buruh ini adalah dimulainya kembali rezim upah murah akan diterapkan di Purwakarta.

NASIB BURUH DITANGAN BURUH

Bukan ditangan APINDO...Pemerintah...apalagi wakil buruh palsu yang ternyata owner sebuah perusahaan...seorang pengusaha...anggota APINDO...???

JANGAN LUPA...!!!

Selasa, 21 Oktober 2014, di Kantor Disnaker Kab. Purwakarta

Gelar event pengawalan meeting Depekab Purwakarta

"PERJAMUAN KOPI GELAS PLASTIK"

Hari Ini, 16/10/2014, Ribuan Buruh Kepung Kantor Disnaker Purwakarta

Langkah awal persatuan pergerakan buruh sepertinya sudah dimulai hari ini, 16/10/2014. Seperti tahun-tahun sebelumnya, langkah awal ini selalu dimulai dari pergerakan buruh dari Kawasan Industri BIC dibawah komando dari FSPMI. Genderang perlawanan terhadap upaya sistematis melegalkan upah murah 2015 di Purwakarta telah dimulai.

Terlihat ribuan buruh berangkat dengan semangat dan penuh keyakinan akan perjuangannya. Ini merupakan ihktiar buruh untuk menentukan nasibnya sendiri karena apa yang diharapkan bisa dilakukan oleh Depekab Purwakarta sebagai wadah representatif penentuan UMK dengan mempertemukan Pemerintah, Pengusaha (APINDO) dan wakil buruh plus seorang akademisi sudah tidak bisa diharapkan lagi.

Aroma tidak sedap, bau bangkai di dalam Depekab Purwakarta sudah sangat mengganggu indra penciuman buruh. Dikawatirkan jika hal ini terus menerus dibiarkan akan semakin membuat nasib buruh di Purwakarta semakin tidak karuan. Apalagi dengan adanya wakil buruh di depekab yang ternyata owner sebuah perusahaan...seorang pengusaha!

NASIB BURUH DITANGAN BURUH

Bukan ditangan APINDO...Pemerintah...apalagi wakil buruh palsu yang ternyata owner sebuah perusahaan...seorang pengusaha...anggota APINDO...???

Hari ini Goyang Ria...

Selasa, 21 Oktober 2014, Purwakarta Goyang Heboh...di Kantor Disnaker Purwakarta, special event "PERJAMUAN KOPI GELAS PLASTIK"

Udar Sebut Jokowi Di Sidang Perdana Praperadilan Dalam Kasus Pengadaan Transjakarta

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bus TransJakarta Udar Pristono

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan peremajaan Bus Transjakarta tahun 2012-2013, Udar Pristono melalui kuasa hukumnya, Eggi Sudjana menggugat Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui jalur praperadilan sekaligus meminta mantan Gubernur DKI Joko Widodo datang ke persidangan, Senin (13/10).

Pasalnya, Udar Pristono merasa penahanan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung tidak sesuai prosedur. “Berkaitan dengan predikat crime yang dituduhkan, kaitannya dengan busway yang berasal dari putusan SK Gubernur No 2082 tidak terbukti," ujar Eggi.

Ia pun meminta majelis hakim untuk menghadirkan Jokowi untuk memberikan kesaksian pada Rabu, (15/10) mendatang sebagai pembuktian alasan mencopot Udar.

Sidang perdana praperadilan tersebut berlangsung 45 menit yang dipimpin Hakim tunggal Nur Aslam. Sebelumnya, Udar sendiri ditahan oleh penyidik pidana khusus gedung bundar pada Rabu 17 September lalu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan peremajaan Bus Transjakarta anggaran 2013.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/13/nddgsh-tersangka-pengadaan-transjakarta-minta-jokowi-hadiri-sidang

Demokrasi; Pokoknya Yang Berbeda Dengan KITA Berarti Anti Demokrasi

Relawan Jokowi akan menghadang pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

BDF dinilai tidak layak lagi dilaksanakan di Indonesia karena Presiden SBY telah memberangus hak demokrasi rakyat melalui undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) yang mengatur pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Sebagai penyokong demokrasi, kami tidak boleh membiarkan BDF berlangsung. Kami akan unjuk rasa menghadang para peserta, supaya mereka langsung angkat koper dan meninggalkan arena," kata Ketua DPP Bidang Aksi, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Syafti Hidayat di Jakarta, Kamis (9/10) seperti dilansir Beritasatu.

Menurutnya, SBY harus dilihat sebagai sosok yang dalam kapasitasnya sebagai pemerintah dan menjadi pihak yang mengajukan rancangan UU Pilkada ke DPR. Tujuannya tak lain agar Pilkada langsung menjadi Pilkada melalui DPRD.

SBY juga dinilai memerintahkan kadernya di parlemen saat pengambilan suara penentuan RUU Pilkada untuk meninggalkan sidang paripurna DPR.

Sekalipun SBY telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU Pilkada yang menuai kemarahan rakyat, namun hal itu dinilai tak berguna lagi.

Dengan semua kemunduran demokrasi yang dilakukan SBY, maka BDF diangap tidak relevan dilaksanakan di Indonesia.

Malahan, kata Syafti, Indonesia malah akan bertambah malu karena ada forum demokrasi semacam BDF yang diadakan oleh perampas hak politik rakyat.

Soal Kemerdekaan Palestina...Mahasiswa Akan Turun Ke Jalan Jika Janji Mendukung Penuh Kemerdekaan Palestina Diingkari

Universitas Trisakti Rabu kemarin (8/10/2014) ini mengadakan seminar tetang Palestina yang bertemakan “Buka Mata Satukan Hati untuk Palestina”.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar kali ini adalah DR. Aji Wibowo selaku Ketua Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Universitas Trisakti, Sylviani Abdul Hamid, SH.I, MH Sekjen Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan DR. Syaiful Bahri, MA (Ketua Asia Pasific Community For Palestine/ASPAC for Palestine).

Diskusi yang diprakarsai oleh Mahasiswa Trisakti ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan manambah pengetahuan tentang Palestina dari nara sumber yang mumpuni.

Edward Febrianto selaku ketua Panitia Acara menyatakan dalam siaran persnya bahwa dari ketiga narasumber ini mampu memberikan pencerahan kepada para mahasiswa dan sebagai langkah awal Trisakti dalam mendorong kemerdekaan Palestina. Ia menuturkan bahwa sudah seharusnya pemerintah Indonesia memiliki peran katif dalam mendukung pengakhiran kejahatan kemanusiaan yang di alami oleh Palestina akibat serangan Israel.

Edward menegaskan apabila Presiden terpilih dilantik nanti dan lupa akan janjinya ketika kampanye kemarin untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina maka ia dan kawan-kawan mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengingatkan janji yang sudah disampaikan; karena kami lihat sampai dengan saat ini tidak ada sepatah katapun yang disampaikan oleh Presiden terpilih tentang kondisi Palestina yang lebih dari 50 hari diserang oleh Israel tegas Edward.

Sementara Sylviani (Sekjen PAHAM) dalam kesempatan itu menyampaikan terkait perkembangan dari konferensi Internasional yang baru saja diikutinya di Tunisia mengenai Monitoring of the Palestinian Political and Legal Issue, in Light of Israel’s Aggression on Gaza.

Diantaranya adalah para peserta yang hadir dalam Konfrensi setuju mendorong Palestina meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk membawa Israel ke International Criminal Court (ICC) disamping meminta pertanggung jawaban dari Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina berupa pembangunan kembali fasilitas umum, Rumah, Jalan dan Rumah Sakit yang hancur akibat serangan Israel.

LSI: Jokowi Berpotensi Jadi Presiden Terlemah Sepanjang Sejarah

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai Joko Widodo berpotensi menjadi Presiden terlemah dalam sejarah politik Indonesia. Meski Jokowi terpilih melalui pemilu langsung oleh rakyat.

"Ini suatu hal yang sangat memprihatinkan. Jokowi dipilih melalui pemilihan langsung, tetapi dia jadi yang terlemah," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014. Demikian dilansir VIVAnews.

Menurut Adjie, setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan Jokowi bisa menjadi Presiden terlemah. 

Pertama, posisi parlemen yang dikuasai oleh kekuatan oposisi.

"Total kursi Koalisi Merah Putih (KMP) 353 kursi, atau 63 persen. Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya 207, atau 37 persen," ujarnya.

Kedua, menurut Adjie, tak ada satu pun partai politik yang dikontrol langsung oleh Jokowi. Padahal, sebelumnya setiap Presiden Indonesia memiliki kekuatan mengendalikan partai politik di DPR.

"Dari Presiden Soekarno sampai SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), selalu ada partai politik yang dikontrol langsung. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dikontrol Megawati bukan Jokowi," ujarnya.

Adjie melanjutkan, posisi Jokowi sampai saat ini hanya sebagai petugas partai yang mencalonkannya. Sedangkan, komando mengontrol koalisi tidak dia miliki. "Megawati harus legowo dengan memberikan komando koalisi ke Jokowi sebagai Presiden," katanya.

Sementara itu, faktor ketiga adalah fakta bahwa kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 tidak mutlak. Selisih dengan kompetitornya yakni Prabowo Subianto tipis yakni 53,15 persen berbanding 46,85 persen.

"Dengan dukungan yang berselisih tipis, dukungan terhadap Jokowi potensial dengan cepat berubah, jika ada kebijakan publik yang tidak popular," ujarnya.

Adjie menambahkan, salah satu kebijakan publik yang harus diambil Jokowi-JK di masa awal pemerintahannya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika BBM dinaikkan di masa awal pemerintahan, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan merosot drastis.

LSI kembali menggelar survei terbaru pada 6-7 Oktober 2014. Tema yang mereka ambil adalah mengenai respons publik atas persaingan KMP dan KIH.

Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden. Margin of error sebesar +/- 2,9 persen.

Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. LSI juga melengkapi kegiatan ilmiah tersebut, dengan penelitian kualitatif seperti analisis media, focus group discussion, dan in depth interview.

Nasdem : Menteri Jokowi Dipilih Surya Paloh

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014 sudah semakin dekat. Nama-nama calon pengisi kabinet masih digodog.

Proses penetapan menteri dari kader partai politik (parpol) akan ditetapkan oleh ketua umum (ketum) partai pendukung, bukan oleh Jokowi-JK.

"Kalau partai kan sudah tahu kemampuannya, sehingga nanti yang menentukan itu ketua umum," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Patrice Rio Capella di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014.

Jelasnya, Surya Paloh lah yang akan memutuskan nama menteri dari Nasdem, bukan Jokowi seperti yang dikira publik selama ini.

Jokowi-JK hanya memutuskan nama untuk menteri dari kalangan profesional.

"Dari kalangan profesional nanti yang putuskan Pak Jokowi sendiri," ujar Patrice.

PKB Dukung Koalisi Merah Putih Untuk Revisi UU Berbau Liberal

Rencana Koalisi Merah Putih (KMP) melakukan revisi terhadap 122 undang-undang yang sudah berlaku dan berbau liberal, salah satunya UU Perbankan mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPP PKB Abdul Qadir Karding sepakat dengan rencana KMP yang akan merevisi 122 UU. Khususnya UU yang akan direvisi adalah yang berbau liberalisme.

“Saya sepakat kalau revisi UU yang liberal direvisi dan diarahkan ke masyarakat kita. Kalau tidak, kita akan habis oleh kapitalisme yang kuat. Malah senang kami kalau diubah UU yang berbau liberal itu,” kata Karding di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014) dini hari dikutip dari Detik.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra Fadli Zon menyebut lembaganya akan merevisi sejumlah undang-undang. Dua undang-undang yang akan direvisi di antaranya yakni UU Perbankan dan UU Migas.

“Pokoknya (yang diubah) yang semangatnya terlalu pro liberal. Misalnya saja UU Perbankan dan UU Migas,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2014).

Ketika alat kelengkapan sudah dibentuk maka DPR akan melakukan pengkajian terhadap undang-undang tersebut. Para ahli pun akan diundang untuk melakukan pengkajian.

“Ini yang harus kita koreksi dan mengembalikan undang-undang yang bersifat liberal ke nasional dan akan kita sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar,” imbuh Fadli. [yq/detik/dakwatuna]

Bisakah MPR Lakukan Impeachment?

Koalisi Merah Putih (KMP) melengkapi kemenangannya di parlemen dalam pemilihan Pimpinan MPR, Rabu, 8 Oktober 2014 dini hari yang dimenangkan paket bentukan koalisi ini.

Kemenangan paket Pimpinan MPR yang didorong Koalisi Merah Putih (KMP) menambah deretan kesuksesan koalisi ini di parlemen. Mulai saat koalisi ini digagas jelang Pilpres dengan mengesahkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Tatib DPR, UU Pilkada, paket pimpinan DPR dan yang terbaru paket Pimpinan MPR.

Kemenangan demi kemenangan yang dipetik koalisi ini mau tidak mau dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi-JK yang resmi bakal dimulai pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pada titik ekstrem, kemenangan KMP di parlemen tidak jarang dimaknai sebagai upaya penjegalan kepada pemerintahan Jokowi-JK, benarkah demikian?

Pemikir Hukum Ketatanegaraan Universitas Indonesia (UI) AB Kusuma menilai anggapan tentang dominasi Koalisi Merah Putih di Parlemen bakal menyulitkan pemerintahan Jokowi merupakan hal yang tidak tepat.

"Anggapan itu salah. Apalagi perbandingan pemilihan paket Pimpinan MPR hanya 17 suara, kalau mau impeach Presiden, butuh 75 persen," ujar AB Kusuma, di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014.

Kendati demikian, AB menuturkan sistem presidensial yang dianut di Indonesia melalui amandemen UUD 1945, sedikit banyak meniru sistem presidensialisme di Amerika. Namun tidak berlaku jika terjadi kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif. "Di Indonesia tidak ada sistem yang mengatur di saat terjadi gridlock (kemacetan) atau terjadinya divided government (pemerintahan yang terbelah)," urai AB Kusuma.

Padahal, kata AB Kusuma, sistem presidensial yang diterapkan di Amerika berhasil dikarenakan memiliki mekanisme pemecahan kebuntuan dengan adanya veto presiden dan sistem " two third rule" (2/3). Menurut AB Kusuma, presidensial di Amerika tidak mengenal suara 50+1. "Namun Presiden itu pemimpin cabang kekuasaan. Dia punya hak veto dan kekuasannya itu baru bisa diveto kalau 2/3 (two third rule) dari anggota kongres (mengajukan keberatan). Jadi kekuasaan presiden jauh lebih besar dari 50+1," papar AB Kusuma.

Terkait masa depan pemerintahan Jokowi dengan komposisi parlemen dikuasai KMP, AB Kusuma menyebutkan jika menerapkan sistem presidensial, maka DPR tidak bisa menjegal Jokowi hanya bermodalkan suara 50+1 lantaran baik presiden dan DPR sama-sama mendapat mandat yang sama dari rakyat.

"Jadi, agar kekuasaan presiden juga besar, kita kembali pada sistem semi presidensialisme. Jika terjadi kebuntuan, kembalikan kepada rakyat dengan cara referendum seperti di Prancis," saran AB Kusuma.

Dominasi KMP tak hanya di pusaran Pemimpin parlemen (baik DPR maupun MPR). KMP juga diyakini akan menyapu bersih pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Romo Benny: Tak ada Kompromi dengan Koalisi Merah Putih

Nada ketakutan nampaknya ditunjukkan rohaniawan Romo Antonius Benny Susetyo terhadap kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

Ia menilai, bahwa KMP, yang mendominasi di DPR, dapat kapan saja menjegal dan menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di masa yang akan datang dengan segala cara apapun.

“Menggunakan segala cara dalam menjegal Jokowi,” ucapnya alam diskusi berjudul “Pak Jokowi: Tinggalkan KMP, Bentuk Kabinet Rakyat Anti Mafia!”, di Kafe Deli, Jl. Sunda No 7, Menteng, Jakarta Pusat, (06/10/2014).

Rohaniawan Kristen ini juga menuduh, politik yang dimainkan Koalisi Merah Putih (KMP) adalah politik Machiaveli. Di mana landasan dasar ajarannya “menghalalkan segala cara demi tujuan”.

“KMP menggunakan politik Machiaveli,” tambahnya.

Tidak hanya sampai di situ. Selain ketakutan, Romo Beni pun mengklaim bahwa partai-partai yang tergabung dalam KMP, bukan merupakan partai yang berjasa atas lahirnya demokrasi di Indonesia.

“KMP tidak berjasa dalam demokrasi di Indonesia,” cetusnya.

Di akhir sebagai pembicara dalam diskusi yang diadakan di salah satu kafe di bilangan Jakarta, Romo Beni pun berpesan agar pemerintahan Jokowi-JK tak perlu dengan KMP. Alasannya, Romo menyebut, dengan pemerintahan Jokowi akan lahir peradaban baru.

“Tak perlu ada kompromi dengan KMP demi peradaban baru,” pesannya.

Acara diskusi ini dihadiri beberapa pembicara. Di antaranya Ray Rangkuti dan Dani Setiawan.

Remo Beni, yang juga sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi WaliGereja Indonesia (KWI) ini adalah salah satu Tim Sukses (Timses) Jokowi yang pernah bikin heboh terkait artikel kembar “Revolusi Mental”.

*sumber: Hidayatullah.com

PDIP dan DPD Saling Tuding

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan menuding Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menjadi penyebab kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pertarungan pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung hingga Rabu (8/10) dini hari. Seharusnya, kata Trimedya, jika DPD solid maka KIH yang akan memenangkan pemilihan tersebut.

“Kalau kita hitung mungkin sekitar 60-70 (yang memilih paket Koalisi Merah Putih). DPD-nya terpecah seperti itu, ya kita harus menerima,” katanya di Kompleks Parlemen sebagaimana dikutip dari Dakwatuna. Dia juga mengatakan adanya anggota DPD yang berasal dari parpol yang mendukung KMP sehingga DPD tidak solid.

“Kalau di PPP kita yakin solid,” imbuhnya. Selanjutnya, Trimedya mengaku bahwa PDIP akan fokus pada pemilihan ketua komisi dan alat kelengkapan. ”

Sementara anggota DPD I Gede Pasek membalas tudingan PDIP bahwa suara dari DPD-lah yang banyak membantu perolehan suara dalam voting paripurna pemilihan MPR dini hari tadi. “Kan selisihnya tadi cuma 17 suara. Kalau tidak ada DPD, coba 70 suara saja, itu selisihnya akan banyak lagi. Kalau timnya bagus tambah sembilan suara saja pasti sudah menang,” kata Pasek.

I Gede Pasek menambahkan, hingga saat ini DPD sudah memberikan peran besar DPD di parlemen. Bagi DPD, ujar I Gede Pasek itu merupakan sumbangsih yang riil. “DPD sudah menjadi sejarah besar karena sampai detik terakhir DPD tetap menjadi “bandul” penentu kemenangan,” tambahnya.

Diketahui, pemilihan pimpinan MPR dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) dengan jumlah suara 347 lembar. Sementara KIH hanya mendapatkan 330 lembar. Selisih 17 lembar.

Terpilih sebagai Ketua MPR periode 2014-2019 Zulkifli Hasan dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua terdiri dari E.E. Mangindaan dari Fraksi Demokrat, Mahyudin dari Fraksi Golkar, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS dan Oesman Sapta dari DPD.

Masalah Ahok Bukan Sekadar dengan FPI Tapi dengan Umat Islam!

Desakan Front Pembela Islam (FPI) untuk meminta Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mundur dari jabatan dipastikan akan terus disuarakan. Hal itu ditegaskan Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri.

Idrus menegaskan masalah Ahok bukan hanya antara Ahok dan FPI, tetapi dengan umat Islam dan masyarakat Betawi. Idrus menuding Ahok telah menghina umat islam.

"Ahok harus ngaca dan tahu diri, masalah dia bukan sekadar dengan FPI tapi dengan umat Islam secara keseluruhan apalagi dengan warga Betawi, jangan sampai hanya ulah sosok Ahok berimbas kepada etnis tertentu," tegasnya seperti dilansir Okezone, Kamis (09/10/2014).

Idrus mengklaim umat Islam sudah cukup sabar atas penghinaan Ahok. FPI, lanjutnya, bergerak bukan sekedar atas nama organisasi tetapi atas nama umat Islam.

"Selama ini kerap selalu dilecehkan Ahok," ketusnya.

Ia juga mengkritik kinerja Ahok dan gaya bicaranya yang membuat situasi makin tak kondusif. Ahok juga dinilai tak berhasil memperbaiki Jakarta.

"Apa sih untungnya mempertahankan si Ahok yang akhirnya membuat situasi enggak kondusif? Kinerja Ahok apa sih yang baik? Banjir tetap banjir macet tetap macet, hanya pintar bacotnya doang, malah yang ada Ahok selalu membuat Jakarta enggak kondusif akibat gaya bicaranya dan memusuhi umat Islam," tegasnya.

Mengenal Zulkifli Hasan, Ketua MPR 2014-2019

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2014-2019. Dalam penghitungan suara hasil voting tertutup Pimpinan MPR RI, Rabu (8/10/2014) dini hari, Zulkifli Hasan yang masuk Paket B meraih 347 suara.

Dikutip dari Islamedia, Zulkifli Hasan dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasioal periode 2005-2010. Menamatkan sekolah di SMA 53 Jakarta, melanjutkan studi ke Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana pada 1996. Ia kemudian mengambil melanjutkan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan lulus pada tahun 2003.

Selain menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Panamas Mitra Inti Lestari, tercatat sepanjang karirnya ia pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Logistik PAN, Pelindung Yayasan Al Husna Jakarta, hingga anggota DPR Komisi VI (Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional). Selain itu ia pernah menduduki posisi Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004 – 2009.

Karier politiknya makin bersinar saat dipercaya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Menteri Kehutanan RI (2009-2014) di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

BI : Jangan Hubungkan Rupiah Merosot dan Penetapan Ketua MPR!

Rupiah merosot ke Rp12.258/USD hari ini. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara meminta kepada masyarakat agar jangan menghubungkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dengan keputusan penetapan Ketua MPR kemarin.

"Kamu ini cari-cari hubungannya nih," kata Mirza di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/10/2014). Demikian dilansir sindonews.

Sebab menurutnya, kondisi nilai tukar rupiah yang kembali keok hari ini disebabkan karena sentimen negatif yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri.

"Begini lho, saat ini memang ada trend penguatan dolar terhadap mata uang negara-negara lainnya. karena Amerika Serikat (AS) pertumbuhan ekonomi membaik kemudian suku bunga AS akan segera naik di tahun depan," jelas dia.

Kondisi tersebut, lanjut Mirza, membuat asset AS menjadi lebih menarik. Menurutnya, pelemahan nilai tukar pun tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara seperti Thailand, Filipina, dan Singapura pun juga mengalami pelemahan nilai tukar.

"Tapi kita lihat mata uang negara Thailand, Filipina, Singapura pun melemah juga terhadap mata uang euro, dolar menguat. Itu adalah trend dunianya itu, faktor ekstrenal yang kita tidak bisa hindari," kata Mirza.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk di dalam negeri, sentiment negatif lebih diakibatkan oleh defisit neraca perdagangan pada Agustus 2014 yang mencapai USD318,1 juta.

"Kalau dalam negeri kita ini masih mengalami defisit ekspor dan impor ada surplus kalau kita jumlahkan non migas ada surplus, tapi enggak banyak surplusnya," tegasnya.

Sebab itu, pihaknya akan melakukan sejumlah upaya agar neraca perdagangan Indonesia dapat kembali surplus, salah satunya melalui dorongan untuk meningkatkan ekspor manufaktur.

"Indonesia membutuhkan ekpor yang meningkat terutama manufaktur karena ekspor komoditi batu bara dan kelapa sawit harganya turun jadinya kita mendukung bagaimana memperkuat ekspor manufaktur. jadi itu faktor luar negeri itu adanya faktor penguatan suku bunga AS kalau dalam negeri defisit dari ekspor impor kita," pungkasnya.

Baca:
- Jokowi Tuding Rupiah Merosot Terimbas Penetapan Pimpinan MPR

Achmad Dimyati: PPP Khilaf Tergoda Rayuan PDIP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap di Koalisi Merah Putih (KMP) meski pada pemilihan pimpinan MPR RI mereka berbelok masuk paket Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang digawangi PDIP.

"PPP tetap di KMP," kata Ketua DPP PPP Achmad Dimyati Natakusumah dalam wawancara di Tv One sesaat lalu, Kamis (9/10). Demikian dilansir rmol.

Menurutnya, dalam pemilihan pimpinan MPR Rabu dinihari kemarin, PPP tidak sabar, partai ka'bah mengalami kecelakaan kecil (khilaf) karena tergoda rayuan PDIP.

"Ketum (Suryadharma Ali) sudah sarankan tetap di KMP, tapi teman-teman tidak sabar. Konsentrasi teman-teman terganggu, apalagi ada godaan (PDIP)," beber Dimyati.

Ia menambahkan, Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar yang dijagokan PPP masuk paket pimpinan MPR, termasuk di internal PPP yang memutuskan bergabung dengan KIH.

"Waktu itu memang ada kecelakaan. Ada teman-teman yang tetap berjuang tetap di KMP, tapi ada yang mengatakan lebih menarik ke KIH," tandas anggota Fraksi DPR ini. [rus/rmol]

Kemendagri Bantah Pernyataan Ahok; Ahok Bohongi Warga...!

Pernyataan Ahok soal FPI ternyata bohong. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa FPI adalah ormas liar karena tak terdaftar di Kebangpol DKI Jakarta dan izinnya sudah habis tahun 2013 kemarin.

"Enggak pernah terdaftar di kita. Justru mereka pernah terdaftar di Kemendagri, dan berakhir di 2013 surat izinnya," ujar Ahok, Selasa, 7 Oktober 2014.

Pernyataan tersebut ditampik oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) Dodi Riyaatmadji. Menurut Dodi, FPI masih menjadi ormas yang terdaftar sah.

“Barusan konferensi pers FPI. Mereka (punya) izin di Kemendagri sampai 2019. Mereka enggak perlu punya izin di Kesbangpol DKI,” kata Dodi, Selasa, 7 Oktober 2014.

Pernyataan sepihak Ahok yang mengatakan bahwa karena izinnya habis dan melanggar Undang-Undang, maka FPI harus dibubarkan, ditanggapi datar oleh Kemendagri.

Dodi menyatakan, semestinya Ahok tahu bahwa Kemendagri harus menunggu ada laporan untuk bisa mengevaluasi izin dan memberikan sanksi bagi FPI.

Oleh karenanya Ahok tak semestinya mengeluarkan pernyataan yang terkesan membohongi dan memprovokasi warga untuk membenci FPI.

Menurut Dodi, hingga saat ini, belum ada laporan yang menjadi dasar bagi Kementerian untuk melakukan evaluasi.

“Kalau dapat laporan atau rekomendasi ya kita evaluasi. Dari Polda belum ada rekomendasi untuk bubarin FPI. Baru laporan tentang kericuhan kemarin,” ungkapnya.

Dodi pun menampik usaha untuk bubarkan FPI, seperti yang disampaikan Wakil gubernur DKI Jakarta Ahok.

Menurut Dodi, pembubaran sebuah ormas  tak mudah dilakukan. Pasalnya, sesuai UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi untuk bisa membubarkan suatu ormas.

“Untuk bubarin enggak bisa langsung, ada langkah-langkahnya yakni harus lewat teguran 3 kali ke MA. Mereka harus punya 3 teguran baru bisa dibawa ke MA untuk bisa dibubarin. Sekarang FPI sudah ada 2 teguran. Pertama dulu pas di Kemendagri dan kasus di Monas. Itu sudah lama banget,” tutupnya.

Front Pembela Islam (FPI) sendiri mengakui organisasi tersebut masih mempunyai izin di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri. (fs)

PKB Mengakui Khilaf dan Kalah Lobi

Tidak seperti PDIP yang terkesan menyalahkan DPD, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding memilih mengkoreksi diri dan menilai keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) merebut kursi pimpinan MPR salah satunya akibat kemampuan lobi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tidak maksimal untuk mengumpulkan suara dari DPD.

Ia juga mengaku pihaknya terlalu percaya dengan prediksi akan terakumulasinya secara bulat suara dari seluruh anggota DPD.

Keyakinan itu datang setelah KIH dengan mantap mengusung wakil Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Osman Sapta Odang sebagai Calon Ketua MPR 2014-2019 beserta empat wakil dari Koalisi Indonesia Hebat.

"Kami terlalu mempercayai DPD dengan logika kami bahwa mereka tidak akan lari (ke Paket Calon Pimpinan MPR Koalisi Merah Putih). Itu kekhilafan kami," kata Karding seusai menghadiri Sidang Paripurna MPR RI di Jakarta, Rabu (8/1) pagi seperti dilansir ROL.

Meski begitu, KIH yang beranggotakan PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Nasional Demokrat, serta partai yang baru bergabung Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilihan pimpinan MPR, kata Karding, menerima hasil pemungutan suara secara lapang dada.

Menurutnya mekanisme pemilihan pimpinan MPR yang dimenangkan wakil dari Koalisi Merah Putih dan satu wakil dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah berjalan secara adil. "Apresiasi tetap kami berikan, biasa kalah-menang begini. Kita harapkan MPR ke depan tetap seperti tradisi sebelumnya," ujar dia.

Seperti dilaporkan sebelumnya Zulkifli Hasan, dari Partai Amanat Nasional, terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014-2019, didampingi empat wakil ketua yakni Mahyudin dari Partai Golkar, E.E. Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Oesman Sapta Odang yang merupakan wakil DPD

Paket pimpinan dari KMP ini mendapat 347 suara dari total 678 suara yang diberikan anggota MPR RI pada siang paripurna Rabu dini hari tadi.

Sementara itu, paket pimpinan KIH, yang terdiri atas Calon Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang dari DPD, dan empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Patrice Rio Capella dari Partai Nasional Demokrat, dan Hazrul Azhar dari Partai Persatuan Pembangunan, mendapat 330 suara. Adapun satu suara lainnya dinyatakan abstain.

Ahok : Izin FPI Sudah Habis, Harus Dibubarkan!

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mengatakan dengan pasti bahwa Front Pembela Islam (FPI) saat ini tidak memiliki izin di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta.

Namun kata Ahok, FPI pernah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2008, tetapi izin tersebut telah habis.

"Enggak pernah terdaftar di kita. Justru mereka pernah terdaftar di Kemendagri, dan berakhir di 2013 surat izinnya," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014.

Meski enggan mengatakan sumber info yang menyebutkan bahwa FPI sudah tak terdaftar lagi di Kemendagri, Ahok mengatakan bahwa sumber yang dimilikinya valid.

"Di situ (permendagri) disebutkan, kalau tidak sesuai undang-undang harus dibubarkan," imbuh Ahok.

Ketika ditanya mekanisme pembubaran ormas, Ahok menjawab bahwa itu bukan kuasanya.

"Gak tau. Itu bukan urusan saya..", tutup Ahok.

Perseteruan Ahok dengan FPI sudah berkali-kali terjadi. Sikap Ahok yang terkesan anti Islam dituding jadi penyebab kemarahan ormas Islam yang kerap membantu pemprov DKI Jakarta saat terjadi bencana itu. (fs)

Mahasiswa Trisakti: Tak Sepatah Katapun Jokowi Singgung Palestina, Sampai Saat Ini

Pemerintah Indonesia dituntut berperan aktif dalam mendukung pengakhiran kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh Palestina akibat serangan zionis Israel.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina menjadi ulasan pokok dalam seminar bertema "Buka Mata Satukan Hati untuk Palestina" yang diadakan Universitas Trisakti pada hari ini (Rabu, 8/10). Hadir sebagai pembicara adalah DR. Aji Wibowo selaku Ketua Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Universitas Trisakti, Sylviani Abdul Hamid, SH.I, MH Sekjen Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan DR. Syaiful Bahri, MA (Ketua Asia Pasific Community For Palestine/ASPAC for Palestine).

Edward Febrianto selaku ketua panitia acara menyatakan, apabila presiden terpilih dilantik nanti, Joko Widodo lupa akan janjinya ketika kampanye Pilpres 2014 kemarin untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina maka ia dan kawan-kawan mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengingatkan janji yang sudah disampaikan.

"Karena kami lihat sampai dengan saat ini tidak ada sepatah katapun yang disampaikan oleh Presiden terpilih tentang kondisi Palestina yang lebih dari 50 hari diserang oleh Israel," jelas Edward seperti dilansir RMOL.

Lanjut Edward, diharapkan dari ketiga narasumber yang hadir dapat memberikan pencerahan kepada par para mahasiswa dan sebagai langka awal Trisakti dalam mendorong kemerdekaan Palestina.

Sylviani dalam kesempatan tersebut menyampaikan terkait perkembangan dari konferensi Internasional yang baru saja diikutinya di Tunisia mengenai Monitoring of the Palestinian Political and Legal Issue, in Light of Israel’s Aggression on Gaza. Di antaranya adalah para peserta yang hadir dalam Konfrensi setuju mendorong Palestina meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk membawa Israel ke International Criminal Court (ICC). Di samping itu meminta pertanggungjawaban dari Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina berupa pembangunan kembali fasilitas umum, rumah, Jalan dan Rumah Sakit yang hancur akibat serangan Israel. (pm)