Jakarta - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar
(KJP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) diduga
terindikasi korupsi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, dikhawatirkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ingin digagas Jokowi ketika menjadi presiden, justru membuka peluang untuk praktek korupsi baru.
"Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya, kalau mau menerapkan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, benarkan dulu data kemiskinannya," ujar Febri, di Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014), seperti diberitakan INILAH.COM.
Ia menjelaskan, kelemahan dari program-program ini adalah dengan data yang tumpang tindih. "Data kemiskinan yang dipakai harus jelas dulu, apakah berasal dari BPS atau BKKBN atau institusi lain? Kalau sudah jelas, baru jalankan programnya," cetusnya.
Ia juga menambahkan, selain data kemiskinan yang jelas, agar tidak terjadi korupsi pada program ini, pelaksaanaanya harus transparan.
"Datanya harus transparan di buka ke publik. Tata kelolanya juga dibuka ke publik, biar masyarakat dapat menilai program itu tepat sasaran atau tidak," tandasnya.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, dikhawatirkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ingin digagas Jokowi ketika menjadi presiden, justru membuka peluang untuk praktek korupsi baru.
"Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya, kalau mau menerapkan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, benarkan dulu data kemiskinannya," ujar Febri, di Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014), seperti diberitakan INILAH.COM.
Ia menjelaskan, kelemahan dari program-program ini adalah dengan data yang tumpang tindih. "Data kemiskinan yang dipakai harus jelas dulu, apakah berasal dari BPS atau BKKBN atau institusi lain? Kalau sudah jelas, baru jalankan programnya," cetusnya.
Ia juga menambahkan, selain data kemiskinan yang jelas, agar tidak terjadi korupsi pada program ini, pelaksaanaanya harus transparan.
"Datanya harus transparan di buka ke publik. Tata kelolanya juga dibuka ke publik, biar masyarakat dapat menilai program itu tepat sasaran atau tidak," tandasnya.
0 komentar :