Jokowi dan PDIP harus gigit jari. Pasalnya keinginan mereka
agar SBY menaikkan harga BBM sebelum pelantikan Presiden baru ditolak
mentah-mentah.
Menteri ESDM Jero Wacik memastikan sampai saat ini
pemerintah tidak berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi.
"Sampai hari ini tidak ada pembahasan (kenaikan harga BBM) itu," katanya di Jakarta, Senin (25/8/2014), seperti diberitakan Bisnis.
Ketika Jero Wacik ditanya apakah akan memasukkan klausul
kenaikan harga BBM dalam RAPBN 2015, menurutnya, masih menunggu
pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden
Terpilih Joko Widodo.
"Tunggu pemimpin negara bertemu dulu. Nanti, apa arahan beliau berdua, kita kerjakan," katanya seperti dikutip Antara.
Jero mengatakan, kedua pimpimpin tersebut mempunyai niat baik, sehingga hasil pertemuannya pasti untuk kebaikan rakyat juga.
"Untuk masa transisi ini, harus saling menjaga," tambahnya.
Kalangan seperti pengamat, pengusaha, dan anggota DPR
meminta pemerintah segera menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi
beban anggaran.
Subsidi BBM dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp291 triliun.
Menurut catatan Bisnis, selama beberapa tahun pemerintah
sudah mencoba beberapa langkah pengendalian konsumsi BBM subsidi, namun
menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di lapangan.
Terakhir, untuk memenuhi kuota APBN Perubahan 2014 sebesar
46 juta kiloliter, konsumsi terpaksa dibatasi, namun menyebabkan antrean
kendaraan di SPBU di sejumlah daerah.
PT Pertamina (Persero) mengurangi jatah SPBU untuk premium sekitar lima persen dan solar 10%-15% sejak 18 Agustus 2014.
KUOTA TAK DITAMBAH
Kendati kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah
daerah, Kemenkeu menyatakan kuota BBM bersubsidi tidak boleh ditambah
karena sudah ditetapkan dalam undang-undang APBN-Perubahan 2014.
“Saat ini saya sedang di luar kota. Tetapi, kuota BBM
bersubsidi itu tidak boleh dinaikkan karena sudah dipatok di
undang-undang,” ujar Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam pesan
singkatnya.
Dia mengaku pemerintah telah meminta adanya tambahan kuota
BBM bersubsidi sebelumnya. Akan tetapi, usulan tersebut mendapatkan
penolakan dari DPR, sehingga kuota BBM bersubsidi hanya dipatok 46 juta
kiloliter.
Sebelumnya diberitakan Jokowi dan PDIP meminta pemerintah
SBY mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM sebelum ia dilantik. Hal
itu karena Jokowi menginginkan agar beban subsidi BBM tidak hanya
ditanggung oleh pemerintahannya mendatang.
#Tolak Kenaikan BBM...mencabut subsidi untuk rakyat CIRI pemerintahan berwatak NEOLIB
0 komentar :