Relawan Jokowi akan menghadang pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BDF dinilai tidak layak lagi dilaksanakan di Indonesia karena Presiden SBY telah memberangus hak demokrasi rakyat melalui undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) yang mengatur pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Sebagai penyokong demokrasi, kami tidak boleh membiarkan BDF berlangsung. Kami akan unjuk rasa menghadang para peserta, supaya mereka langsung angkat koper dan meninggalkan arena," kata Ketua DPP Bidang Aksi, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Syafti Hidayat di Jakarta, Kamis (9/10) seperti dilansir Beritasatu.
Menurutnya, SBY harus dilihat sebagai sosok yang dalam kapasitasnya sebagai pemerintah dan menjadi pihak yang mengajukan rancangan UU Pilkada ke DPR. Tujuannya tak lain agar Pilkada langsung menjadi Pilkada melalui DPRD.
SBY juga dinilai memerintahkan kadernya di parlemen saat pengambilan suara penentuan RUU Pilkada untuk meninggalkan sidang paripurna DPR.
Sekalipun SBY telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU Pilkada yang menuai kemarahan rakyat, namun hal itu dinilai tak berguna lagi.
Dengan semua kemunduran demokrasi yang dilakukan SBY, maka BDF diangap tidak relevan dilaksanakan di Indonesia.
Malahan, kata Syafti, Indonesia malah akan bertambah malu karena ada forum demokrasi semacam BDF yang diadakan oleh perampas hak politik rakyat.
BDF dinilai tidak layak lagi dilaksanakan di Indonesia karena Presiden SBY telah memberangus hak demokrasi rakyat melalui undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) yang mengatur pilkada lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Sebagai penyokong demokrasi, kami tidak boleh membiarkan BDF berlangsung. Kami akan unjuk rasa menghadang para peserta, supaya mereka langsung angkat koper dan meninggalkan arena," kata Ketua DPP Bidang Aksi, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Syafti Hidayat di Jakarta, Kamis (9/10) seperti dilansir Beritasatu.
Menurutnya, SBY harus dilihat sebagai sosok yang dalam kapasitasnya sebagai pemerintah dan menjadi pihak yang mengajukan rancangan UU Pilkada ke DPR. Tujuannya tak lain agar Pilkada langsung menjadi Pilkada melalui DPRD.
SBY juga dinilai memerintahkan kadernya di parlemen saat pengambilan suara penentuan RUU Pilkada untuk meninggalkan sidang paripurna DPR.
Sekalipun SBY telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU Pilkada yang menuai kemarahan rakyat, namun hal itu dinilai tak berguna lagi.
Dengan semua kemunduran demokrasi yang dilakukan SBY, maka BDF diangap tidak relevan dilaksanakan di Indonesia.
Malahan, kata Syafti, Indonesia malah akan bertambah malu karena ada forum demokrasi semacam BDF yang diadakan oleh perampas hak politik rakyat.
0 komentar :