Ujian terberat dalam bidang hukum pemerintahan Jokowi - JK adalah kasus terbunuhnya pejuang HAM Munir.
Hal ini dikatakan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Anton Lucas, Minggu, 21 September 2014.
"Jokowi-Kalla akan menghadapi mantan-mantan elit intelijen yang akan dapat menyandera pemerintahannya dalam penegakan HAM itu," kata Anton Lucas.
PPIA mengutip keterangan tersebut berdasarkan diskusi "Munir: 10 Tahun Menolak Lupa" yang digelar PPIA Cabang Flinders University dan Adelaide University, Sabtu, 20 September 2014.
Sejumlah pengajar sejarah, sosial, agama dan budaya Indonesia di Flinders University, Australia, itu menyebut dua nama yang diduga terlibat dalam kasus Munir yaitu Hendropriyono dan Muchdi PR.
"Keduanya tergabung dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, sehingga mereka akan membuat pemerintah Jokowi melakukan (politik) imbal jasa, termasuk dalam kasus Munir," katanya.
Padahal, katanya, kasus Munir bukan saja menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan dunia internasional, terbukti Menlu AS John Kerry membuat pernyataan pers dalam laman (website) Embassy of The United State pada 6 September 2014.
"Sepuluh tahun yang lalu, seseorang membunuh Munir karena khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih manusiawi," kata Kerry sebagaimana dikutip Anton Lucas.
Kerry menyatakan turut bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan menyerukan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.
Dalam diskusi yang diawali dengan pemutaran film "His Story" tentang drama advokasi hukum kasus Munir itu, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, turut mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra. (fs)
Hal ini dikatakan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Anton Lucas, Minggu, 21 September 2014.
"Jokowi-Kalla akan menghadapi mantan-mantan elit intelijen yang akan dapat menyandera pemerintahannya dalam penegakan HAM itu," kata Anton Lucas.
PPIA mengutip keterangan tersebut berdasarkan diskusi "Munir: 10 Tahun Menolak Lupa" yang digelar PPIA Cabang Flinders University dan Adelaide University, Sabtu, 20 September 2014.
Sejumlah pengajar sejarah, sosial, agama dan budaya Indonesia di Flinders University, Australia, itu menyebut dua nama yang diduga terlibat dalam kasus Munir yaitu Hendropriyono dan Muchdi PR.
"Keduanya tergabung dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, sehingga mereka akan membuat pemerintah Jokowi melakukan (politik) imbal jasa, termasuk dalam kasus Munir," katanya.
Padahal, katanya, kasus Munir bukan saja menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan dunia internasional, terbukti Menlu AS John Kerry membuat pernyataan pers dalam laman (website) Embassy of The United State pada 6 September 2014.
"Sepuluh tahun yang lalu, seseorang membunuh Munir karena khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih manusiawi," kata Kerry sebagaimana dikutip Anton Lucas.
Kerry menyatakan turut bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan menyerukan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.
Dalam diskusi yang diawali dengan pemutaran film "His Story" tentang drama advokasi hukum kasus Munir itu, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, turut mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra. (fs)
0 komentar :