Ketua DPP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menepis
anggapan kalau Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar janjinya membuat
kabinet ramping. Pasalnya, Jokowi tetap mengusung 34 kementerian di
kabinetnya.
Jokowi juga telah memutuskan kombinasi kabinet akan diisi 18 kursi menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri disediakan untuk kalangan profesional dari partai politik.
Menurut Puan, kombinasi itu sudah tepat dan publik tidak boleh mendikotomi kalau profesional dari kalangan partai politik tidak baik.
"Kita harus juga bisa melihat tidak adanya dikotomi para profesional dengan parpol. Kan bisa juga orang-orang dari parpol ini adalah orang-orang yang profesional yang sekarang berkiprah di parpol. Terus mempunyai kapabilitas sama baiknya juga dengan orang-orang yang ada di profesional," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Puan melanjutkan, rancangan postur kabinet Jokowi yang sama dengan jumlah kementerian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak bisa dianggap telah melanggar konsistensinya.
"Menurut saya marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini tanpa dikotomi tanpa mereka darimana berasal. Orang tersebut memang punya kapabilitas dan punya potensi-potensi dalam membantu presiden dan wakil presidennya untuk masa depan bangsa ini," tegasnya.
Dia menambahkan, dengan postur kabinet ini harus mempunyai kapabilitas. Sehingga, mampu mewujudkan kinerja Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla sesuai dengan visi misinya.
Sebelumnya diberitakan Jokowi mengumumkan susunan Kabinet yang akan diusungnya lima tahun ke depan dengan komposisi yang mirip dengan Kabinet SBY.
"Sore hari ini telah kita putuskan jumlah kementerian ada 34. Nantinya akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai," tegasnya.
Dia menegaskan, nantinya tetap ada tiga menteri koordinator untuk membantu tugas-tugasnya. "Menko tetap tiga, wakil menteri sementara ini menurut penilaian kita mungkin masih diperlukan di kementerian luar negeri," tuntasnya.
Jokowi dianggap ingkar janji dan gagal menerapkan Revolusi Mental karena selama debat Capres selalu sesumbar akan membentuk Kabinet ramping dan lepas partai.
Jokowi juga telah memutuskan kombinasi kabinet akan diisi 18 kursi menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri disediakan untuk kalangan profesional dari partai politik.
Menurut Puan, kombinasi itu sudah tepat dan publik tidak boleh mendikotomi kalau profesional dari kalangan partai politik tidak baik.
"Kita harus juga bisa melihat tidak adanya dikotomi para profesional dengan parpol. Kan bisa juga orang-orang dari parpol ini adalah orang-orang yang profesional yang sekarang berkiprah di parpol. Terus mempunyai kapabilitas sama baiknya juga dengan orang-orang yang ada di profesional," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Puan melanjutkan, rancangan postur kabinet Jokowi yang sama dengan jumlah kementerian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak bisa dianggap telah melanggar konsistensinya.
"Menurut saya marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini tanpa dikotomi tanpa mereka darimana berasal. Orang tersebut memang punya kapabilitas dan punya potensi-potensi dalam membantu presiden dan wakil presidennya untuk masa depan bangsa ini," tegasnya.
Dia menambahkan, dengan postur kabinet ini harus mempunyai kapabilitas. Sehingga, mampu mewujudkan kinerja Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla sesuai dengan visi misinya.
Sebelumnya diberitakan Jokowi mengumumkan susunan Kabinet yang akan diusungnya lima tahun ke depan dengan komposisi yang mirip dengan Kabinet SBY.
"Sore hari ini telah kita putuskan jumlah kementerian ada 34. Nantinya akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai," tegasnya.
Dia menegaskan, nantinya tetap ada tiga menteri koordinator untuk membantu tugas-tugasnya. "Menko tetap tiga, wakil menteri sementara ini menurut penilaian kita mungkin masih diperlukan di kementerian luar negeri," tuntasnya.
Jokowi dianggap ingkar janji dan gagal menerapkan Revolusi Mental karena selama debat Capres selalu sesumbar akan membentuk Kabinet ramping dan lepas partai.
Sumber: intriknews.com
0 komentar :