Arya, Usia 14 Tahun Jadi Mahasiswa UGM

Di saat teman-teman sebayanya asyik belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia justru memulai pembelajaran di universitas.

Sebuah proses belajar yang sangat berbeda dengan jenjang belajar sebelum-sebelumnya, inilah yang dialami Arya Bagus Kevin (14 tahun) yang terdaftar sebagai mahasiswa termuda di kampus Universitas Gajah Mada (UGM).

“Ya senang sih, akhirnya diterima kuliah di UGM jalur ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi. Tepatnya 14 tahun, 6 bulan 9 hari,” kata Arya Bagus di Lapangan Grha Sabha Pramana, Senin (18/08/2014) dikutip laman resmi UGM.

Ditemui di sela-sela upacara penerimaan mahasiswa baru UGM tahun akademik 2014/2015, Arya terlihat kalem. Raut wajahnya terlihat dewasa.

Arya mengaku bisa kuliah di usia 14 tahun gara-gara program akselerasi di tingkat SMP dan SMA. Saat duduk di bangku SMA Negeri 3 Solo, iapun tidak mengalami hambatan yang berarti.

“Semua lancar-lancar saja, mengalir gitu dan yang mengenalkan program akselerasi orang tua, terus ada ketertarikan, dan saya masuk SD di umur 4 tahun,” ujar pemuda kelahiran Solo, 23 Februari 2000.

Kini setelah kuliah di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil UGM, Arya berharap bisa belajar dengan lebih baik. Jurusan Teknik Sipil merupakan jurusan pilihannya sekaligus arahan ayahnya, Aris Murtopo yang bekerja di Dinas Pekerjaan Karanganyar, Solo.

“Saya memilih Teknik Sipil karena selama pembangunan di negeri  terus berjalan, lulusan-lulusan teknik sipil akan terus digunakan. Ya, kalau cita-cita sih pinginnya  jadi menteri,” katanya malu-malu.*

Setelah Hendro, Wanandi, Gay dan Lesbian...Dapat Lagi Bonus Baru, Cabut TAP MPRS No XXV/ 1966 Tentang PKI

Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Beathor Suryadi mengajak kader-kader partai lain untuk mencabut TAP MPRS No XXV/ 1966.

"Hanya dengan mencabut TAP MPRS No XXV/ 1966, bangsa ini kembali "mampu" membentengi Bangsa, Negara dan Rakyat dari rongrongan ideologi dan maksud bangsa lain," paparnya seperti diberitakan Aktual.co, Minggu (17/8).

Alasan pencabutan itu, lanjutnya, karena Indonesia yang kaya raya ini sekarang menjadi "rebutan" gerakan internasional baik Ekonomi Liberal maupun gerakan bersenjata ISIS ( Islamic State Irak dan Suriah) serta gerakan lainnya.

"Untuk itu Saya "memprakarsai" pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati SoekarnoPutri dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY untuk membahas pencabutan TAP ini," tutupnya.

Seperti diketahui, TAP MPRS No XXV/ 1966 yakni Ketetapan Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai Organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/ Marxisme-Lenininisme.

Lowongan CPNS di 30 Kementerian

Sesuai dengan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Abubakar nomor B/2870/M/.PANRB/7/2014, tepat hari ini 11 Agustus 2014, penetapan rincian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai dilakukan.

Hasil penetapan tersebut akan diumumkan dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat di situs resmi panitia seleksi CPNS 2014 dengan alamat http://panselnas.menpan.go.id

Daftar formasi jabatan yang dibuka oleh masing-masing intansi dapat di lihat di situs resmi masing-masing intansi yang telah disetujui rincian formasinya oleh Menteri PAN RB hari ini.

Berikut nama-nama intansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang akan membuka lowongan CPNS 2014:

Kementerian Koordinator:

1. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam 28 lowongan
2. Kementerian Koordinator Bidang Kesra 36 lowongan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 23 lowongan

Kementerian Pusat:

1. Kementerian Dalam Negeri 1.500 lowongan
2. Kementerian Hukum dan Ham 1.000 lowongan
3. Kementerian Keuangan 9.000 lowongan
4. Kementerian ESDM 800 lowongan
5. Kementerian Perindustrian 147 lowongan
6. Kementerian Perdagangan 124 lowongan
7. Kementerian Pertanian 690 lowongan
8. Kementerian Kehutanan 580 lowongan
9. Kementerian Perhubungan 850 lowongan
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan 518 lowongan
11. Kementerian Nakertrans 212 lowongan
12. Kementerian Kesehatan 785 lowongan
13. Kementerian Pekerjaan Umum 135 lowongan
14. Kementerian Pendidikan 4.250 lowongan
15. Kementerian Sosial 136 lowongan
16. Kementerian Agama 596 lowongan
17. Kementerian Parekraf 141 lowongan
18. Kementerian Komunikasi 105 lowongan
19. Kementerian Ristek 65 lowongan
20. Kementerian Lingkungan Hidup 129 lowongan
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 26 lowongan
22. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 38 lowongan
23. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 20 lowongan
24. Kementerian BUMN 30 lowongan
25. Kementerian Perumahan Rakyat. 44 lowongan
26. Kementerian Pemuda dan Olahraga 63 lowongan
27. Kementerian Sekretariat Negara 169 lowongan

Lembaga Negara dan Sekretariat Lembaga Negara:

1. Kejaksaan Agung RI 600 lowongan
2. Sekretariat Kabinet 39 lowongan
3. Sekretariat Jendral BPK 254 lowongan
4. Sekretariat Jedral MPR 56 lowongan
5. Sekretariat Mahkamah Agung 362 lowongan
6. Sekretariat Jendral DPR RI 140 lowongan
7. Sekretariat Mahkamah Konstitusi 15 lowongan
8. Sekretariat Komisi Yudisial 13 lowongan
9. Sekretariat KPU 250 lowongan
10. Sekretariat Ombudsman 76 lowongan

Lembaga Pemerintah Non Kementerian:

1. ANRI 42 lowongan
2. LAN 49 lowongan
3. BKN 242 lowongan
4. Perpusnas 35 lowongan
5. BPS 593 lowongan
6. BIN 276 lowongan
7. Lemsaneg 100 lowongan
8. BKKBN 121 lowongan
9. LAPAN 35 lowongan
10. BIG 77 lowongan
11. BPKP 164 lowongan
12. BPPT 81 lowongan
13. BKPM 15 lowongan
14. BPN 513 lowongan
15. BPOM 400 lowongan
16. Lemhanas 22 lowongan
17. BMKG 355 lowongan
18. BNP2TKI 150 lowongan
19. BNPB 134 lowongan
20. Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa 18 lowongan
21. Basarnas 330 lowongan
22. BNN 393 lowongan
23. BSN 83 lowongan
24. BATAN 98 lowongan
25. BAKORKAMLA 220 lowongan
26. PPATK 26 lowongan
27. Bawaslu 193 lowongan
28. BNPT 18 lowongan

Pemerintah Daerah:

1. 10 Provinsi di Pulau Sumatera 11.347 lowongan
2. 9 Provinsi di Pulau Jawa dan Bali 8.376 lowongan
3. 5 Provinsi di Pulau Kalimantan 6.644 lowongan
4. 6 Provinsi di Pulau Sulawesi 4.920 lowongan
5. 4 Provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua 7.537 lowongan

Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PAN RB Syamsul Rizal mengatakan, ada beberapa instansi yang sudah mengirimkan surat ke Kementerian PAN RB yang menyatakan tidak siap melaksanakan seleksi CPNS tahun ini.

"Ada beberapa penyebab dari pembatalan instansi untuk terlibat dalam pelaksanaan seleksi CPNS. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala masing-masing instansi. Selain itu, ada juga instansi yang ingin fokus dalam penyelesaian saringan CPNS tahun lalu," kata Syamsul, Senin (11/8/2014).

Adapun daftar instansi yang batal menyelenggarakan saringan penerimaan CPNS tahun ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
2. Pemerintah Kota Palembang
3. Pemerintah Kota Bengkulu
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
5. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
6. Pemerintah Kota Denpasar

Setelah mendapat penetapan, panitia seleksi akan segera memerintahkan panitia seleksi di tingkat kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengumumkan persyatan pendafataran untuk masing-masing formasi jabatan yang dibuka mulai 18-29 Agustus 2014.

Pendaftaran secara online sendiri dapat mulai dilakukan 20 Agustus hingga 3 September 2014. Sedangkan pelaksanaan tes menggunakan sistem computer assisted test (CAT) akan dilakukan mulai 8 September 2014 sampai selesai.

Sumber: detik.com

Polemik Tim Transisi...Keluarga Besar NU Kecewa, Merasa Diperalat Jokowi

Polemik terbentuknya Tim Transisi “pemerintahan Jokowi” yang juga seksi disebut rezim “Revolusi Mental” sesuai janji misi Jokowi selama kampanye Pilpres– semakin menajam. Tudingan bahwa tim transisi tidak merepresentasikan kelompok atau partai pendukungnya selama proses Pilpres, bahkan berdampak melebar.

Salah satu kelompok Ormas pemenangan Jokowi-JK, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) khawatir terbentuknya tim transisi itu malah memecah belah kekuatan pendukung Jokowi-JK. Termasuk, menimbulkan tafsir bahwa Jokowi selama berpolitik Pilpres sengaja memperalat keluarga besar NU

Ketua Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU), Sulthonul Huda mempertegas bahwa tidak adanya satu pun perwakilan NU di Tim Transisi, membuat warga Nahdliyin yang berkeringat mendukung Jokowi, sangat kecewa berat.

“Ya, kita kecewa dengan tidak adanya perwakilan NU di tim transisi. Padahal, banyak kader muda NU potensial yang mampu mengisi tim transisi,” kata Sulthon di Jakarta, pekan lalu, (8/8/2014) sebagaimana dilansir Gebraknews.

Seperti diketahui, Tim transisi yang dibentuk Jokowi diketuai Rini Suwandi mantan Menteri Perindustrian dan Perdangangan era Presiden Megawati. Dan,beranggotakan dua kader muda PDI Perjuangan berlatarbelakang Kristiani, Hasto Kristyanto (fungsionaris DPP PDIP) dan Andi Widjojanto (doktor kajian strategi UI, anak alm. Jenderal Prn TNI Theo Syafei). Dua lainnya, Anies Baswedan (Rektor Paramadina berlatar Masyumi), dan Akbar Faizal dari Partai Nasdem.

Menurut Sulthon, Jokowi harus menjelaskan ke masyarakat bawah, khususnya warga Nahdliyin yang telah mendukungnya untuk menjadi Presiden. “Agar kekecewaan ini tidak melebar, Jokowi perlu menjelaskan. Warga Nahdliyin itu berperan besar memenangkan Jokowi-JK, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” tandasnya.

Sulthon menyarankan, agar Jokowi merombak ulang tim transisi yang terdiri dari tiga orang profesional dan dua orang perwakilan partai. Tim Transisi, menurut Sulthon, harus terdiri dari partai pendukung dan kelompok potensial pendukung Jokowi.

“NU harus terlibat didalamnya. Sebagai Ormas Islam terbesar, NU berperan penting dalam pemenangan Jokowi,” tegasnya, mewakili aspirasi menolak keberadaan kompisi Tim Transisi yang ada sekarang. Dan, wajar muncul kenapa kok Nahdliyin ditinggalkan?

Komnas HAM "bermain"?

Novela Nawipa, saksi Prabowo-Hatta asal Papua berhasil mengguncang dan menyadarkan publik seantero nusantara tentang kecurangan pilpres di sidang Mahkamah Konstitusi. Kubu yang berseberangan pun meradang. Namun kenapa Komnas HAM ikut bermain?

Pernyataan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang meminta kubu Prabowo-Hatta untuk menyudahi politisasi saksi mandat kubu Merah Putih asal Papua, Novela Nawipa, ternyata merupakan permainan politik kotor yang sengaja dilakukan Natalius untuk menjatuhkan kualitas Novela sebagai saksi.

"Saya menghimbau kepada tokoh politik, jangan memanfatkan Nowela dengan opini benar dan tidak benar saya kira itu,” ujar Natalius Kantor Komnas HAM, Jalan Laturharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (17/8).

Natalius juga diketahui telah menjebak dan memaksa Novela untuk mengaku saat usai menjadi saksi di sidang MK, Novela tidak pernah mendapat ancaman dan tekanan dari pihak manapun.

“Bahkan seakan-akan adik ini berada dalam ancaman yang serius. Padahal kalau kami lihat kondisi di kampung, maupun di kondisi sendiri, tidak ada sesuatu yang serius. Tidak ada ancaman, tidak sebagaimana yang diceritakan teman-teman di media,” lanjut Natalius.

Tujuan Natalius adalah untuk mengelabui publik bahwa pernyataan kubu Prabowo-Hatta yang menyebut Novela mendapat tekanan usai memberi saksi di sidang MK adalah fitnah. Dengan demikian publik akan menilai pernyataan kubu Prabowo hanya mengada-ada.

Hal ini ditegaskan oleh Novela saat memberikan klarifikasi seputar kedatangannya ke Komnas HAM Minggu sore, (17/8). Ia mengaku secara terus terang jika kedatangannya ke Komnas HAM bukan untuk melapor, melainkan untuk bersilaturahmi dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang memang berasal dari satu daerah dengannya.

"Ditelepon oleh Bang Natalius Pigai karena sudah lama tidak berjumpa, bersua, bersilaturahim sebagai adik kakak yang satu kampung,” ceplos Novela saat ditemui dalam sebuah diskusi publik yang diadakan oleh Asosiasi Dosen Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8).

Setibanya di kantor Komnas HAM, Novela terkejut karena banyak sekali wartawan yang telah berkumpul. Jelas Novela merasa jika dirinya telah dijebak oleh Komnas HAM.

“Eh tahu-tahunya saya sampai di sana kawan media sudah ada, malah digiring masuk ke sana, seolah saya ini dijebak," ujar Novela.

Selanjutnya Novela dan Natalius melakukan pertemuan tertutup di lantai tiga Gedung Komnas HAM. Saat itu Novela dipaksa oleh Natalius untuk mengakui terkait ancaman dan intimidasi yang ia terima saat ini.

Novela menjawab bahwa sebelum memberikan kesaksian di MK, ia tak dalam tekanan. Dan kondisi seketika berubah setelah dirinya bersaksi di sidang MK. Berbagai tekanan, teror, dan ancaman datang bertubi-tubi. Bahkan rumah tinggalnya pun mendapat teror.

"Informasi terakhir di Paniai, rumah saya, rencana mau dibakar. Keluarga lagi waswas," ucap Novela.

Namun Novela terkejut saat Komnas HAM mengungkapkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan. Komnas HAM melalui Natalius Pigai malah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berada di bawah ancaman.

(berbagai sumber)

Di Sukoharjo, Perusak Surat Suara di Vonis 12 Bulan Penjara

Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis 12 bulan penjara dan denda Rp 12 juta terhadap Sukini (54), terdakwa perusak puluhan surat suara Pemilu Presiden 2014 di TPS 01, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam sidang yang berlangsung Rabu (13/8), majelis hakim menilai Sukini terbukti bersalah melakukan perusakan 34 surat suara pada penghitungan perolehan suara Pilpres 2014, sehingga mengakibatkan surat suara milik Prabowo-Hatta dinyatakan tidak sah. Sukini didakwa melanggar Pasal 234 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan anggota KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang seharusnya menjadi panutan.

Atas vonis ini, Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah mengapresiasi Majlis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

"Meskipun vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Sukoharjo terhadap Sukini adalah vonis hukuman minimal dari pasal yang digunakan, namun kami tetap memberikan apresiasi," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Teguh Purnomo, seperti diberitakan suaramerdeka.com.

Menurut dia, apresiasi terhadap PN Sukoharjo patut diberikan karena dari beberapa kasus pelanggaran pidana pemilu di Jateng, hampir semua terbukti dan dihukum. Namun rata-rata hukumannya hanya percobaan.

Namun demikian, Bawaslu tetap berharap kasus pelanggaran pilpres ini tidak berhenti pada pelaku lapangan tapi harus diusut tuntas dalangnya.

"Meskipun vonis telah dijatuhkan terhadap Sukini, namun aparat penegak hukum termasuk Bawaslu Jateng tetap harus mengusut tuntas siapa orang yang menyuruh dan berada dibalik perusakan surat suara Pemilu Presiden 2014 itu," ujarnya.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu Jateng, kepolisian dan kejaksaan. Sebab terdakwa dalam persidangan tidak menceriterakan hal tersebut secara gamblang.

Seperti diketahui, pilpres 2014 ini sangat kentara terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistemis dan masif.

Isak Buruh

"tok tok tok...selamat siang pak..."

seprang buruh perempuan mengetuk pintu kantor menteri tenaga kerja.

"siapa"?, tanya pak imin sang menaker.

"saya pak, seorang buruh perempuan", jawab buruh tersebut.

"ada apa wahai buruh perempuan?", berkata pak imin, bertanya pasa sang buruh perempuan itu.

"saya datang dengan baik-baik kesini, untuk meminta bapak supaya merubah item KHL menjadi 84 item, atau kenaikan upah sebesar 30%", jawab buruh tersebut sambil menatap tajam wajah pak imin.

"ha ha ha...permintaan yang menarik...tapi bukankah pemerintah harus memikirkan juga para pengusaha? bukan hanya memikirkan kepentingan buruh saja? apalagi produktivitas buruh rendah, ditambah kami mempunyai rencana untuk menaikkan upah setiap dua tahun sekali", jawab sang menaker sambil tersenyum melihat lugunya sang buruh perempuan tersebut.

"jika anda tidak mau memenuhi permintaan ini, maka kami akan konsolidasikan kekuatan buruh. kami akan melawan dengan kekuatan buruh yang besar", kata sang buruh sambil bertolak pinggang.

"ha ha ha...kalian para buruh lucu, bahkan teramat lucu...kekuatan apa yang kalian miliki? bukankah MPBI sudah bubar? bukankah KNGB sudah tidak tau dimana rimbanya? kekuatan apa yang masih kalian miliki? lihatlah para pemimpin kalian...saling cakar, memperebutkan pepesan ikan asin...lalu dimana kekuatan kalian? ha ha ha...pulang buruh...pulanglah...dan datang kembali, ketika kalian sudah mempunyai kekuatan..."kata pak imin dengan nada suara bijak.

memerah muka buruh perempuan tersebut. dengan nada suara setengah berteriak dia berkata,"bapak menteri...kami kuat...kami punya kekuatan...kami akan datang dengan kawan-kawan buruh kami yang berjumlah jutaan".

"pulanglah buruh...pulanglah...dan kembali lagi kesini jika kalian sudah benar-benar kuat", kata pak imin sambil menutup pintu dengan keras.

buruh perempuan tersebut pulang sambil menhan isak, di sudut matanya terlihat ada air menggenang. buruh perempuan tersebut mengadu pada kawan-kawan buruhnya yang laki-laki tentang perkataan sang menteri tenaga kerja tersebut.

kawan-kawan buruh laki-laki nya menangis, tanpa berbuta apa-apa...

buruh perempuan tersebut mengadu pada para pimpinan buruh...

sedang para pemimpin buruh tersebut sedang duduk nyamandi ruang berpendingin sambil menyusun gundukan uangnya...

*Farid Ridho Kurniawan