QUO VADIS JOKOWI!

Kabar tak sedap datang dari Rumah Transisi. Belasan relawan pendukung Jokowi-JK menggeruduk rumah yang beralamat di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Mereka menagih janji pimpinan Rumah Transisi untuk melibatkan simpul-simpul relawan.

Juru bicara relawan, Boni Hargens mengatakan, relawan yang hadir tergabung dalam 88 relawan dari 15 kelompok telah didaftarkan ke dalam 22 kelompok kerja (Pokja) Rumah Transisi. Namun mereka tak kunjung mendapatkan kepastian.

“Nama kami semua (88 relawan) sudah didaftar dan diserahkan ke Rumah Transisi pada 23 Agustus 2014 melalui Deputi Rumah Transisi Andi Widjajanto. Adapun 88 nama itu dari masing-masing 4 relawan di semua (22) Pokja,” kata Boni, Senin (25/8/2014).

“Angka ini sudah disepakati oleh para relawan dan Bapak Presiden Jokowi dalam rapat tertutup di Balai Kota, Jakarta pada 20 Agustus 2014,” imbuh dia.

Boni bersama relawan ingin mengklarifikasi pimpinan dan keempat deputi, mengenai nama-nama yang sudah diserahkan itu kapan kiranya bisa secara legal bekerja di Rumah Transisi.

“Bagaimana mekanisme kerja di Rumah Transisi? Mengapa Rumah Transisi bekerja secara ekslusif dan tertutup? Apa saja yang menjadi tugas kami di Rumah Transisi?” tanya Boni.

Aksi Boni Hargens dkk mendapatkan kritikan dari pengamat politik UGM Arie Sudjito. Menurutnya, apa yang dilakukan dan yang dituntut Boni Hargens dinilai berlebihan. Sepantasnya relawan tak berbuat seperti itu.

“Nggak perlu show of force kaya gitu. Relawan jangan berlebihan. Nggak etis,” kata pengamat politik UGM Arie Sudjito saat berbincang, Selasa (26/8/2014).

Relawan, menurut Arie, adalah kekuatan politik bekerja berdasarkan solidaritas dan kesukarelaan. Tak lantas kemudian menuntut ikut bekerja dan terlibat. Para relawan tugasnya sekarang adalah mengawal, biarkan Jokowi-JK yang bekerja.

“Nggak perlu relawan itu jabatan, kan namanya relawan harusnya mengedepankan mengawal proses,” tambahnya.

“Jabatan nggak usah dikejar, kalau kompeten dan memenuhi kriteria pasti diplih Jokowi. Relawan itu harusnya bangun soliditas, nggak perlu kaya gitu menuntut-nuntut,” tutupnya.

Kasus ini mengingatkan saya pada kegelisahan yang dituliskan Julian Benda di awal 1930-an dalam bukunya “La Trahision Des Clercs”. Buku ini berjudul “Pengkhianatan Kaum Cendekiawan” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Julian Benda prihatin dengan banyaknya kaum cendekiawan atau intelektual yang berkolaborasi dengan Nazi Hitler dalam Perang Dunia I dan II. Kaum intelektual yang harusnya bersikap kritis, menjaga jarak sosial politik dan berpihak pada kebenaran& nurani, justru mendukung Nazi.Dan dosa terbesar kaum intelektual yang berkhianat semacam itu adalah ketika diam saja melihat kebenaran; bahkan cenderung menutupinya.

Julian Benda memang sudah lama menulis buku tersebut. Tapi di masa kini, keprihatinannya dengan mudah kita temukan. Kasus protes yang dilakukan Relawan Jokowi-JK yang didalamnya banyak terdapat kaum intelektual, menjadi bukti tak terbantahkan.

Sebagai intelektual, tak sepatutnya Boni Hargens dkk menggeruduk Rumah Transisi. Biarkan Jokowi dan timnya bekerja, tak perlu merecoki. Jika kemudian relawan menuntut dilibatkan, maka dengan mudah kita menafsirkan ada kepentingan lain di balik dukungan mereka selama ini.

Kasus ini seolah membuka kotak pandora Tim Jokowi-JK. Selain soal relawan yang melakukan unjuk rasa, masalah lain juga mulai bermunculan. Salah satunya benih-benih perpecahan antara Jokowi dan JK juga dengan partai koalisi pendukungnya karena tak sepakat dengan ide Jokowi untuk merampingkan kabinet.

Jokowi memang orang baik. Namun ketika orang-orang di sekelilingnya adalah kaum intelektual yang berkhianat, bangsa ini perlu merasa khawatir. Hal yang sebelum pilpres berlangsung sudah coba diingatkan oleh banyak pihak. Jika sudah begini saya pun patut bertanya: Quo vadis Jokowi?

Erwyn Kurniawan
Follow twitter: @Erwyn2002
Pemerhati Politik Islam dan Media