Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad
Basarah memastikan partai pengusung presiden terpilih Joko Widodo
(Jokowi) pasti akan mendapat posisi di pemerintahan. Meski demikian,
kader partai yang disodorkan untuk menjadi menteri itu harus
berkualitas.
Menurut Basarah, koalisi tanpa syarat yang dibentuk Jokowi
tidak pernah dimaksudkan untuk menghilangkan pembagian kekuasaan.
Pasalnya, tidak mungkin Jokowi mengurus negara sebesar Indonesia tanpa
dukungan banyak pihak.
"Setelah dilantik, Pak Jokowi nanti akan kelola sekitar
empat ribu jabatan publik. Apakah PDIP akan ambil semua jabatan-jabatan
itu? Saya katakan tidak mungkin. Karena PDIP sendiri tidak
punya resource untuk itu," kata Basarah dalam acara diskusi Forum Pemred
JPNN di Senayan, Jakarta, Rabu (27/8) malam.
Namun, lanjut Basarah, belajar dari pengalaman pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bagi-bagi kekuasaan sejak awal
memiliki dampak yang sangat buruk. Pasalnya, partai-partai jadi
seenaknya mengajukan kader untuk menduduki jabatan tertentu tanpa
memperhatikan lagi kompetensi dan integritas.
Atas dasar itu pula Jokowi akhirnya membentuk koalisi tanpa
syarat. Dengan sistem ini, Jokowi dapat dengan bebas menolak calon yang
diajukan partai-partai pengusung jika memang dinilai tidak memenuhi
syarat. "Pak Jokowi tidak mau terjebak dalam situasi di mana dia harus
mengangkat seorang menteri yang tidak kompeten karena perjanjian,"
tuturnya.
Lebih lanjut mengenai penunjukan menteri, Basarah
menegaskan bahwa hal itu baru akan diputuskan setelah arsitektur kabinet
terbentuk. Pasalnya, arsitektur kabinet menjadi pondasi bagi Jokowi
untuk menentukan sosok seperti apa yang layak untuk mengisi sebuah
posisi.
"Setelah arsitektur kabinet dibuat, inventarisasi masalah
disusun serta solusinya ditemukan. Setelah itu baru muncul sosok seperti
apa yang cocok untuk jadi menteri," pungkasnya.
0 komentar :