DPRD DKI Jakarta Peridoe 2014-2019 yang baru dilantik berencana
membentuk panitia khusus (pansus) transjakarta untuk membongkar skandal
korupsi di era gubernur Joko "Jokowi" Widodo.
Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, kemungkinan besar pansus transjakarta akan segera dibentuk pada September. Pembentukannya, kata dia, dilakukan setelah DPRD memiliki struktur organisasi.
"Kemungkinan pada bulan September ini, karena pada bulan ini DPRD sudah ada ketua dan para wakil definitif, dan sudah terbentuk komisi-komisi," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/9/2014), seperti diberitakan KOMPAS.
Taufik menilai, pembentukan pansus transjakarta harus dilakukan untuk mengetahui kenapa bus-bus yang baru dibeli ternyata mengalami karat pada komponennya. Apalagi, kata dia, pengadaan bus merupakan program andalan Gubernur Jokowi yang sejak awal ingin meremajakan bus di Jakarta.
"Dulu bilang mau beli 1.000 bus, baru beli 300 aja sudah banyak yang rusak, meledak, masalah semua. Belum lagi yang patah, ban copot, itu kan mengancam jiwa orang. Sampai sekarang belum ada yang bertanggung jawab. Siapa yang izinkan operasional? Kalau sudah hangus, gimana?" ujar anggota Fraksi Gerindra itu.
Seperti diketahui, kasus korupsi TransJakarta masih ditangani Kejaksaan Agung. Namun pihak Kejagung belum 'memyentuh' gubernur DKI, hanya menjadikan Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka. Belum digarapnya Jokowi selaku orang nomor satu DKI ini membuat banyak pihak menanyakan azas keadilan hukum. Bahkan Udar merasa hanya dijadikan korban.
Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, kemungkinan besar pansus transjakarta akan segera dibentuk pada September. Pembentukannya, kata dia, dilakukan setelah DPRD memiliki struktur organisasi.
"Kemungkinan pada bulan September ini, karena pada bulan ini DPRD sudah ada ketua dan para wakil definitif, dan sudah terbentuk komisi-komisi," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/9/2014), seperti diberitakan KOMPAS.
Taufik menilai, pembentukan pansus transjakarta harus dilakukan untuk mengetahui kenapa bus-bus yang baru dibeli ternyata mengalami karat pada komponennya. Apalagi, kata dia, pengadaan bus merupakan program andalan Gubernur Jokowi yang sejak awal ingin meremajakan bus di Jakarta.
"Dulu bilang mau beli 1.000 bus, baru beli 300 aja sudah banyak yang rusak, meledak, masalah semua. Belum lagi yang patah, ban copot, itu kan mengancam jiwa orang. Sampai sekarang belum ada yang bertanggung jawab. Siapa yang izinkan operasional? Kalau sudah hangus, gimana?" ujar anggota Fraksi Gerindra itu.
Seperti diketahui, kasus korupsi TransJakarta masih ditangani Kejaksaan Agung. Namun pihak Kejagung belum 'memyentuh' gubernur DKI, hanya menjadikan Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka. Belum digarapnya Jokowi selaku orang nomor satu DKI ini membuat banyak pihak menanyakan azas keadilan hukum. Bahkan Udar merasa hanya dijadikan korban.
0 komentar :