Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto
menyatakan Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Selapajang di
Tangerang Banten akan dibubarkan sebagai tindaklanjut pencegahan
pemerasan terhadap TKI.
"Disetujui akan dilakukan pengosongan dan atau pembubaran area BPKTKI Selapajang, dan sebagai gantinya nanti akan dibangun shelter khusus yang digunakan sebagai 'crisis center'," ujarnya di gedung KPK Jakarta, Rabu (10/9) malam.
'Crisis center' ini, menurutnya, akan menampung sekaligus menangani para TKI yang sakit atau tidak memiliki biaya untuk pulang.
Persetujuan pembubaran BPKTKI Selapajang merupakan salah satu dari lima rencana aksi yang akan segera dilaksanakan (quick wins) oleh KPK, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beserta 16 kementerian/lembaga lain terkait tindaklanjut kasus pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Agustus lalu.
Empat 'quick wins' lainnya adalah penyerahan otoritas penerbitan surat izin pengesahan TKI dari pihak bandara ke PT Angkasa Pura II, penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebelum proses pembekalan akhir pemberangkatan, adanya saluran pengaduan (call center) yang terintegrasi, dan penanganan lebih tegas terhadap percaloan yang berindikasi pemerasan.
"Program 'quick wins' sampai Desember akan diukur terus proses dan perkembangannya setiap bulan," kata Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur menyambut baik keputusan pembubaran BPKTKI di Tangerang Banten itu.
"Tentang pengosongan BPKTKI itu menurut saya suatu terobosan yang luar biasa," ujarnya lagi.
Sebelumnya, pada Selasa (9/9), KPK, UKP4, dan 13 kementerian/lembaga telah mengadakan rapat koordinasi terkait topik yang sama di gedung KPK, Jakarta.
Dalam rakor tersebut dibahas 40 rencana aksi yang harus diimplementasikan, meliputi lima hal, yakni pembenahan infrastruktur peraturan dan dokumen perjanjian pengelolaan TKI, dan pembenahan kualitas kelembagaan dan operasional Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
Hal lain, yaitu pembenahan infrastruktur pemerintah dalam mendorong layanan dan perlindungan kepada TKI, penguatan peran komunitas dalam monitoring perlindungan TKI, serta pembenahan infrastruktur bandar udara untuk menunjang perlindungan terhadap TKI.
Dalam inspeksi mendadak di Bandara Soekarno Hatta Tangerang bulan Agustus lalu, KPK mengamankan 18 orang, di antaranya oknum anggota Polri dan TNI Angkatan Darat terkait dengan penyediaan pelayanan publik untuk TKI.
Para oknum polisi dan TNI diamankan di terminal kedatangan internasional saat mencoba memeras para TKI yang baru tiba di tanah air untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarganya.
Modusnya adalah dengan memaksa para TKI menukarkan valuta asing dengan nilai kurs yang jauh di atas nilai tukar resmi maupun dengan memaksa para TKI menggunakan taksi gelap bandara dengan harga selangit.
KPK juga menemukan bahwa di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta (terminal khusus TKI hingga 2007) itu terdapat kelemahan yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.
Modusnya seperti penukaran uang dengan kurs valas yang lebih rendah dari umumnya penukaran uang yang merugikan TKI, mahalnya tarif angkutan darat yang disediakan Kemenakertrans, tidak jelas waktu tunggu sejak membeli tiket sampai dengan berangkat, hingga banyak terjadi praktik pemerasan, penipuan dan berbagai perlakuan buruk lainnya.
(Ant)
"Disetujui akan dilakukan pengosongan dan atau pembubaran area BPKTKI Selapajang, dan sebagai gantinya nanti akan dibangun shelter khusus yang digunakan sebagai 'crisis center'," ujarnya di gedung KPK Jakarta, Rabu (10/9) malam.
'Crisis center' ini, menurutnya, akan menampung sekaligus menangani para TKI yang sakit atau tidak memiliki biaya untuk pulang.
Persetujuan pembubaran BPKTKI Selapajang merupakan salah satu dari lima rencana aksi yang akan segera dilaksanakan (quick wins) oleh KPK, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) beserta 16 kementerian/lembaga lain terkait tindaklanjut kasus pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Agustus lalu.
Empat 'quick wins' lainnya adalah penyerahan otoritas penerbitan surat izin pengesahan TKI dari pihak bandara ke PT Angkasa Pura II, penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebelum proses pembekalan akhir pemberangkatan, adanya saluran pengaduan (call center) yang terintegrasi, dan penanganan lebih tegas terhadap percaloan yang berindikasi pemerasan.
"Program 'quick wins' sampai Desember akan diukur terus proses dan perkembangannya setiap bulan," kata Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur menyambut baik keputusan pembubaran BPKTKI di Tangerang Banten itu.
"Tentang pengosongan BPKTKI itu menurut saya suatu terobosan yang luar biasa," ujarnya lagi.
Sebelumnya, pada Selasa (9/9), KPK, UKP4, dan 13 kementerian/lembaga telah mengadakan rapat koordinasi terkait topik yang sama di gedung KPK, Jakarta.
Dalam rakor tersebut dibahas 40 rencana aksi yang harus diimplementasikan, meliputi lima hal, yakni pembenahan infrastruktur peraturan dan dokumen perjanjian pengelolaan TKI, dan pembenahan kualitas kelembagaan dan operasional Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
Hal lain, yaitu pembenahan infrastruktur pemerintah dalam mendorong layanan dan perlindungan kepada TKI, penguatan peran komunitas dalam monitoring perlindungan TKI, serta pembenahan infrastruktur bandar udara untuk menunjang perlindungan terhadap TKI.
Dalam inspeksi mendadak di Bandara Soekarno Hatta Tangerang bulan Agustus lalu, KPK mengamankan 18 orang, di antaranya oknum anggota Polri dan TNI Angkatan Darat terkait dengan penyediaan pelayanan publik untuk TKI.
Para oknum polisi dan TNI diamankan di terminal kedatangan internasional saat mencoba memeras para TKI yang baru tiba di tanah air untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarganya.
Modusnya adalah dengan memaksa para TKI menukarkan valuta asing dengan nilai kurs yang jauh di atas nilai tukar resmi maupun dengan memaksa para TKI menggunakan taksi gelap bandara dengan harga selangit.
KPK juga menemukan bahwa di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta (terminal khusus TKI hingga 2007) itu terdapat kelemahan yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.
Modusnya seperti penukaran uang dengan kurs valas yang lebih rendah dari umumnya penukaran uang yang merugikan TKI, mahalnya tarif angkutan darat yang disediakan Kemenakertrans, tidak jelas waktu tunggu sejak membeli tiket sampai dengan berangkat, hingga banyak terjadi praktik pemerasan, penipuan dan berbagai perlakuan buruk lainnya.
(Ant)
0 komentar :