Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Fathan Subchi sangat
sulit mewujudkan kabinet pemerintahan tanpa ada peran pengurus partai
politik. Hal ini disampaikan Fathan Subchi menanggapi pernyataan Joko
Widodo yang menginginkan orang-orang parpol meletakkan jabatannya jika
masuk dalam kabinet.
"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di
kabinet adalah tidak relevan dengan cita-cita mengawal stabilitas
pemerintahan. Sebab stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan
tidaknya dukungan di parlemen," kata Fathan Subchi, Minggu (10/8).
Menurut dia, program-program unggulan pemerintah, termasuk
juga usulan APBN dan RAPBN sangat mudah diganjal di parlemen dan
pemerintahan tidak bisa berjalan dengan mulus.
"Yang 'punya' parlemen adalah parpol, remote-nya ada ketum
parpol dan fraksi di parlemen. Justru ketua atau pengurus parpol yang
menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah,"
tambah Fathan.
Menurut Fathan Subchi, ide deparpolisasi di kabinet itu
kerjaan orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk tim transisi yang ingin
meraih kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai
politik.
"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di
dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan
parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi
yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.
Sebaliknya, imbuh Fathan, orang nonparpol tidak punya
kekuatan dan pengalaman politik dan justru akan membebani presiden dan
wakil presiden terpilih secara politik.
"Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi
hiruk-pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan
pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan
parlemen," tegasnya.
Dikatakan Fathan, pemikiran yang menyebutkan bahwa Ketua dan pengurus parpol tidak boleh menjadi menteri adalah sesat dan naif.
"Faktanya, sistem presidensial kita tidak berlaku secara
linier. Praktiknya semi parlementer. Di situlah peran parpol dan
parlemen sangat menentukan," ujarnya.
Fathan menerangkan, PKB telah membuktikan komitmen
berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu juga
komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan
pemerintahannya sampai selesai.
"Kami sudah buktikan mendukung pemerintahan SBY selama 10
tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan
tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Dan itu PKB menunjukkan
contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak
mencla-mencle," tegasnya.
Sumber: intriknews.com
0 komentar :