Koordinator
Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Boni Hargens menyatakan, agar
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti peraturan adanya larangan
rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus Partai Politik.
"Jika PKB tidak mematuhi aturan tersebut sebaiknya mereka mundur dari koalisi. Sebab, dari awal koalisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) adalah koalisi tanpa syarat," jelas Boni saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (12/8).
"Jika PKB tidak mematuhi aturan tersebut sebaiknya mereka mundur dari koalisi. Sebab, dari awal koalisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) adalah koalisi tanpa syarat," jelas Boni saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (12/8).
Pengamat Politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini juga menyebutkan, dengan keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi.
"Sebab, meski (PKB) ada di parlemen namun tetap saja harus dapat dukungan rakyat," jelasnya.
Boni juga menyebutkan, adanya aturan larangan menteri tidak boleh rangkap jabatan di kepengurusan parpol demi kelancaran efektifitas kerja seseorang. "Jadi harus ditaati kalau enggak, ya keluar dari koalisi,"jelasnya.
"Ini mana yang benar, apakah Jokowi mengeksploitasi koalisi tanpa syarat
hanya sebagai dagangan politik sementara perjanjian bagi-bagi jabatan
itu memang ada, atau para elit koalisi parpol yang menuntut balas jasa?"
tanya pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna,
kepada wartawan, Selasa (12/8).
Jika
benar koalisi pendukung Jokowi-JK dari awal tidak ada pasal bagi-bagi
jatah menteri, lanjutnya, harusnya tidak muncul aspirasi PKB yang minta
10 jatah menteri dalam kabinet Jokowi nantinya.
"Termasuk PDIP sebagai pendukung utama, tidak boleh marah. Justru harus mendukung sikap Jokowi untuk memulai Indonesia yang bersih dan partai politik yang sehat dengan cara tidak mencampuradukan jabatan partai politik dengan jabatan di pemerintahan," ujar Budyatna.
Kalau anggota koalisi ngotot meminta jatah dan mengajukan calon-calon dari pejabat struktural partai, artinya kata Muhammad, mereka berbohong bahwa dukungan mereka tanpa syarat.
"Ini berlaku juga buat PDIP. Jadi siapapun pejabat partai, termasuk Puan Maharani (putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), kalau mau menjadi menteri Jokowi, harus melepas jabatan partainya," pungkas dia.
Sumber: suaranews.com
0 komentar :