Kritik
berdatangan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) terkait rendahnya penyerapan anggaran untuk pembangunan. Salah
satunya datang dari mantan Menko Ekuin Kwin
Kian Gie yang mengatakan Jokowi-Ahok adalah produk mahal dari Pilkada
Langsung namun hanya mampu membangun infra struktur sebesar 0,01% dari anggaran yang disediakan, dan hanya 0,04% dari anggaran pembangunan yang disediakan.
Namun alih-alih memberikan penjelasan yang mencerahkan, Ahok malah menanggapi kritikan tersebut dengan menyalahkan bawahannya, persis seperti yang biasa dilakukan oleh Joko Widodo.
Pengamat Tata Kota Binsar Siagian menilai sikap Ahok demikian menghilangkan patron anak buahnya di lingkungan Pempro DKI. Terlebih rendah atau tingginya penyerapan sebenarnya juga ditangan pimpinannya.
"Saya bilang janganlah menyalahkan anak buah. Sekarang anak buah kehilangan patron. Kalau ada krisis of management, seharusnya pimpinan yang bertanggung jawab jangan menyalahkan anak buah" kata Binsar, Minggu (28/9) sebagaimana dikutip dari Aktual.
Menurutnya, saat ini pemerintah mencoba mencuci bersih krisis of management yang sedang terjadi dengan mengalihkan ranah politik. Sikap ini diambil Ahok untuk menutupi diri dari kesalahannya dengan mempertaruhkannya melalui peta politik yang ada.
"Ada terobosan terbaru yang di buat oleh Ahok untuk menutup diri dari kesalahannya itu, mencoba mempertaruhkan dengan peta politik yang ada. Ini berbahaya buat pemerintahan," jelas Binsar.
Ketua Umum LSM Karya Cipta Bangsa ini berharap Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini dipercayakan oleh Joko Widodo sebagai Plt dan bakal gubernur DKI Jakarta benar benar mengintervensi langsung mengenai penyerapan anggaran.
"Kalau memang belum siap ULP itu ya kembalikan dulu lah kepada unit unit tehnik supaya penyerapan dana bertambah" katanya.
Dalam penilaiannya, Jakarta sebagai barometer Ibukota menjadi catatan terburuk di dunia dengan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya menembus 30 persen. Hal yang belum pernah terjadi pertumbuhan kota-kota besar penyerapannya di bawah 50 persen.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengtatakan persoalan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi DKI sebagai penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Salah satu penyebabnya, SDM di lingkungan kerjanya belum terbiasa dengan pola pengadaan lewat satu pintu.
Namun alih-alih memberikan penjelasan yang mencerahkan, Ahok malah menanggapi kritikan tersebut dengan menyalahkan bawahannya, persis seperti yang biasa dilakukan oleh Joko Widodo.
Pengamat Tata Kota Binsar Siagian menilai sikap Ahok demikian menghilangkan patron anak buahnya di lingkungan Pempro DKI. Terlebih rendah atau tingginya penyerapan sebenarnya juga ditangan pimpinannya.
"Saya bilang janganlah menyalahkan anak buah. Sekarang anak buah kehilangan patron. Kalau ada krisis of management, seharusnya pimpinan yang bertanggung jawab jangan menyalahkan anak buah" kata Binsar, Minggu (28/9) sebagaimana dikutip dari Aktual.
Menurutnya, saat ini pemerintah mencoba mencuci bersih krisis of management yang sedang terjadi dengan mengalihkan ranah politik. Sikap ini diambil Ahok untuk menutupi diri dari kesalahannya dengan mempertaruhkannya melalui peta politik yang ada.
"Ada terobosan terbaru yang di buat oleh Ahok untuk menutup diri dari kesalahannya itu, mencoba mempertaruhkan dengan peta politik yang ada. Ini berbahaya buat pemerintahan," jelas Binsar.
Ketua Umum LSM Karya Cipta Bangsa ini berharap Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini dipercayakan oleh Joko Widodo sebagai Plt dan bakal gubernur DKI Jakarta benar benar mengintervensi langsung mengenai penyerapan anggaran.
"Kalau memang belum siap ULP itu ya kembalikan dulu lah kepada unit unit tehnik supaya penyerapan dana bertambah" katanya.
Dalam penilaiannya, Jakarta sebagai barometer Ibukota menjadi catatan terburuk di dunia dengan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya menembus 30 persen. Hal yang belum pernah terjadi pertumbuhan kota-kota besar penyerapannya di bawah 50 persen.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengtatakan persoalan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi DKI sebagai penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Salah satu penyebabnya, SDM di lingkungan kerjanya belum terbiasa dengan pola pengadaan lewat satu pintu.
0 komentar :