Progres 98 Kembali Datangi KPK Pertanyakan Laporan atas Jokowi dan Megawati

Sejumlah massa yang mengatasnamakan organisasi Progres '98 kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin malam, 11 Agustus 2014. Mereka kembali mempertanyakan mengenai perkembangan laporan mereka terkait Joko Widodo serta Megawati Soekarnoputri.

Ketua Progres '98 Faizal Assegaf mengatakan bahwa pihaknya berniat melakukan aksi damai dengan melakukan aksi menginap di KPK. Hal tersebut bertujuan untuk mendesak gara KPK segera menindaklanjuti laporannya.

"Aksi nginap ke Gedung KPK untuk menuntut lembaga tersebut segera memanggil dan memeriksa Jokowi dan Megawati dalam kasus," kata Faizal di Gedung KPK. Demikian seperti dilaporkan vivanews, Senin (11/8/2014).

Dia menuturkan, sama seperti sebelumnya, yang mereka laporan antara lain adalah kasus rekening Jokowi yang diduga terdapat unsur gratifikasi, kasus korupsi APBD Kota Solo sebesar Rp12,4 miliar saat Jokowi menjabat sebagai Walikota, kasus korupsi pengadaan Transjakarta senilai Rp1,5 triliun, kasus rekening Jokowi di luar negeri senilai US$8 juta serta kasus Megawati dalam skandal BLBI.

"Maka melalui kesempatan ini, Progres 98 mendesak pihak Komisioner KPK bersikap terbuka dan transparan guna menjelaskan kepada publik tentang sejauh mana kasus-kasus dimaksud tidak segera diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," kata Faizal.

Dia menegaskan aksi yang dilakukannya ini adalah secara damai. Hal itu dilakukan guna memastikan terus mengawal agar benar-benar memproses laporan yang sudah diberikan.

"Guna memastikan bahwa perlunya penuntasan kasus-kasus yang kami adukan dan hingga kini tidak disikapi secara serius oleh KPK," ujar dia.

Kata Jokowi

Jokowi sendiri sudah pernah angkat bicara soal kasus-kasus yang menyangkut namanya, termasuk tudingan korupsi TransJakarta. Ia memang berperan dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tapi saat sudah sampai tahap penggunaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. Untuk itu, Jokowi mengaku tidak mengawasi satu per satu. Ia memang memberi perintah, tapi jika ada kesalahan penggunaan merupakan inisiatif bawahannya.

"Saya yang nyuruh ke utara tapi kamu nyemplung. Siapa yang salah," ia berasosiasi.