Jokowi - JK Ditantang Melaporkan Harta Kekayaan 6 Bulan Sekali

Jokowi dan JK ditantang menjadi pelopor dalam pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Presiden dan Wapres terpilih itu bisa memulainya dengan transparan soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Salah satu bentuk kepeloporan integritasnya adalah dengan melaporkan harta kekayaan setiap 6 bulan sekali dan dibuka ke publik," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI Jamil Mubarok di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Menurut dia, setelah dilantik, Jokowi-JK harus menjadi panglima tertinggi dalam mewujudkan Indonesia yang berintegritas. Keteladanan dalam sikap dan tindaknya harus yang pertama dan utama.

"Keteladanan dari pucuk pimpinan kekuasaan adalah yang sangat dibutuhkan pemimpin kita sekarang ini, sehingga dapat diikuti oleh para menterinya, gubernur, bupati, walikota dan pejabat negara lainnya," tambah dia.

Saat ini laporan LHKPN diwajibkan kepada para pejabat di masa awal dan akhir menjabat. Menurut Jamil, bila Jokowi-JK dengan kesadaran sendiri berani mempelopori soal LHKPN itu efeknya akan sangat luar biasa bagi perilaku pejabat negara lainnya.

"Deklarasi aset presiden dan wakilnya setiap 6 bulan, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga ketika masyarakat sudah percaya, maka masyarakat akan serta merta membangun negera ini untuk lebih maju dan berintegritas," tegas dia.

Jamil menambahkan, jika presiden dan wakilnya sudah melakukan demikian, dampak positifnya akan sangat luas. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, presiden dan wakilnya tidak akan ada lagi keraguan untuk membenahi aparatur pemerintah, tidak akan setengah-setengah lagi, pasti akan all out menjalankan reformasi birokrasi.

"Dampak lainnya para aparatur pemerintah akan sangat hati-hati dalam menumpuk harta kekayaan, karena jika sudah secara rutin dilaporkan kejanggalan asal usul harta bisa diketahui, dan ancaman hukuman sudah menanti. Dampaknya juga pada pengelolaan APBN/APBD tidak akan semena-mena lagi yang pada akhirnya angka korupsi menurun," tutupnya.

Sumber: detik.com