Komnas HAM "bermain"?

Novela Nawipa, saksi Prabowo-Hatta asal Papua berhasil mengguncang dan menyadarkan publik seantero nusantara tentang kecurangan pilpres di sidang Mahkamah Konstitusi. Kubu yang berseberangan pun meradang. Namun kenapa Komnas HAM ikut bermain?

Pernyataan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang meminta kubu Prabowo-Hatta untuk menyudahi politisasi saksi mandat kubu Merah Putih asal Papua, Novela Nawipa, ternyata merupakan permainan politik kotor yang sengaja dilakukan Natalius untuk menjatuhkan kualitas Novela sebagai saksi.

"Saya menghimbau kepada tokoh politik, jangan memanfatkan Nowela dengan opini benar dan tidak benar saya kira itu,” ujar Natalius Kantor Komnas HAM, Jalan Laturharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (17/8).

Natalius juga diketahui telah menjebak dan memaksa Novela untuk mengaku saat usai menjadi saksi di sidang MK, Novela tidak pernah mendapat ancaman dan tekanan dari pihak manapun.

“Bahkan seakan-akan adik ini berada dalam ancaman yang serius. Padahal kalau kami lihat kondisi di kampung, maupun di kondisi sendiri, tidak ada sesuatu yang serius. Tidak ada ancaman, tidak sebagaimana yang diceritakan teman-teman di media,” lanjut Natalius.

Tujuan Natalius adalah untuk mengelabui publik bahwa pernyataan kubu Prabowo-Hatta yang menyebut Novela mendapat tekanan usai memberi saksi di sidang MK adalah fitnah. Dengan demikian publik akan menilai pernyataan kubu Prabowo hanya mengada-ada.

Hal ini ditegaskan oleh Novela saat memberikan klarifikasi seputar kedatangannya ke Komnas HAM Minggu sore, (17/8). Ia mengaku secara terus terang jika kedatangannya ke Komnas HAM bukan untuk melapor, melainkan untuk bersilaturahmi dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang memang berasal dari satu daerah dengannya.

"Ditelepon oleh Bang Natalius Pigai karena sudah lama tidak berjumpa, bersua, bersilaturahim sebagai adik kakak yang satu kampung,” ceplos Novela saat ditemui dalam sebuah diskusi publik yang diadakan oleh Asosiasi Dosen Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8).

Setibanya di kantor Komnas HAM, Novela terkejut karena banyak sekali wartawan yang telah berkumpul. Jelas Novela merasa jika dirinya telah dijebak oleh Komnas HAM.

“Eh tahu-tahunya saya sampai di sana kawan media sudah ada, malah digiring masuk ke sana, seolah saya ini dijebak," ujar Novela.

Selanjutnya Novela dan Natalius melakukan pertemuan tertutup di lantai tiga Gedung Komnas HAM. Saat itu Novela dipaksa oleh Natalius untuk mengakui terkait ancaman dan intimidasi yang ia terima saat ini.

Novela menjawab bahwa sebelum memberikan kesaksian di MK, ia tak dalam tekanan. Dan kondisi seketika berubah setelah dirinya bersaksi di sidang MK. Berbagai tekanan, teror, dan ancaman datang bertubi-tubi. Bahkan rumah tinggalnya pun mendapat teror.

"Informasi terakhir di Paniai, rumah saya, rencana mau dibakar. Keluarga lagi waswas," ucap Novela.

Namun Novela terkejut saat Komnas HAM mengungkapkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang ia ucapkan. Komnas HAM melalui Natalius Pigai malah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berada di bawah ancaman.

(berbagai sumber)

PKB Merasa Ditipu Gaya Lugu Jokowi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai tidak puas dengan kerja Jokowi yang menyingkirkan partai yang diketuai KH Muhaimin Iskandar itu. Padahal PKB merupakan partai yang sejak awal mendukung Jokowi.

PKB merasa, Jokowi hanya mementingkan partai tertentu saja seperti PDIP dan NasDem. Jokowi selalu mengilah bahwa dirinya tidak memerlukan orang partai tetapi kenyataannya di kantor transisi di isi orang-orang partai seperti Akbar Faizal dari NasDem, Rini Soemarno, PDIP orang dekat Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto dari PDIP, Hendropriyono PDIP.

Minta Jatah 10 Menteri, PKB Diminta Keluar Dari Koalisi

Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Boni Hargens menyatakan, agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti peraturan adanya larangan rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus Partai Politik.

"Jika PKB tidak mematuhi aturan tersebut sebaiknya mereka mundur dari koalisi. Sebab, dari awal koalisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) adalah koalisi tanpa syarat," jelas Boni saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (12/8).

Novela Nawipa Semprot Pengacara Joko-Kalla Jadi Trending Topic

Saksi mandat tim Prabowo-Hatta Novela Nawipa asal Awabutu, Paniani, Papua mampu membuat riuh dengan jawabannya yang lugas dan spontan.  

Novela merupakan saksi mandat tempat pemungutan suara Kampung Awaputu, Kabupaten Paniai, Papua. Sepanjang jalannya sidang, Novela selalu memberikan jawaban dengan aksen Papua yang kental dengan nada tinggi dan semangat menggebu-gebu. Tidak sedikit peserta sidang yang menganggapnya seolah sedang marah.

Siap Dipecat, Petugas KPPS Mengaku Mencoblos Sisa Kertas Suara Untuk No. 2 di Sidang MK

Salah satu saksi dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi hari ini (12/8/14), Santoniha Duaha, mengatakan panitia penyelenggara mencoblos sisa surat suara karena rasa solidaritas. Dia sendiri merupakan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 03 Desa Bawelalusa, Nias Selatan.

Menurut Satoniha, anggota KPPS di TPS 03 di Desa Bawelahusa berjumlah tujuh orang. Sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 itu adalah 99 orang. Dan jumlah pengguna hak suara ada 42 orang. Namun, jumlah suara sah melebihi jumlah pengguna hak suara yaitu hingga 100 suara. Dan jumlah suara tidak sah ada satu.

Risma: Masak menteri dipilih rakyat, mana ada?

Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut-sebut masuk ke bursa menteri yang akan dibentuk presiden terpilih Joko Widodo.

Namun, perempuan yang akrab disapa Risma ini mengatakan akan menolak jika ditawari jabatan menteri.

Pengakuan Saksi KPU Buktikan Pembukaan Kotak Suara Memang Ilegal?

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Firman Wijaya, semakin yakin perbuatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kotak suara ilegal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan saksi KPU di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tadi kita lihat pengakuan dari para saksi KPU. Mereka tidak mengetahui pembukaan kotak suara tanpa perintah MK adalah ilegal," tegasnya, Senin 11 Agustus 2014.

Keberadaan Rini M Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, justru menjadi beban dan melemahkan secara moral politik?

Keberadaan Rini M Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, akan menjadi ancaman bagi kekuatan solidaritas politik dan integritas moral Presiden terpilih Jokowi, karena Rini bukanlah figur yang mampu mengkonsolidasikan dan merepresentasikan politik bersih yang menjadi harapan rakyat.

 

Menurut Pengurus DPP Partai NasDem Despen Ompusunggu, penunjukan Rini Soemarno memimpin aktivitas Kantor Transisi, justru menjadi beban dan melemahkan Jokowi secara moral politik.

Menurutnya, mantan istri Didik Soewandi ini punya beban politik masa lalu, terkait dugaan keterlibatan Rini dalam kasus korupsi penerbitan SKL (Surat Keterangan Lunas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah.

#jujurlahMK

Istilah MK adalah Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator ini menarik.. #jujurlahMK

Mari kita kupas Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban MK sbg Mahkamah Konstitusi BUKAN Mahkamah Kalkulator! #jujurlahMK

Kedudukan MK, merupakan salah satu lembaga negara yg melakukan kekuasaan kehakiman yg merdeka... #jujurlahMK

...untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. #jujurlahMK

UUD 1945 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. #jujurlahMK

Gugatan Prabowo - Hatta Terhadap KPU di MK

Jakarta - Gugatan Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tidak main-main. Dalam gugatannya, Tim Hukum meminta MK membatalkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu anggota tim kuasa hukum Maqdir Ismail meminta MK dapat bertindak adil dalam memutuskan sengketa Pilpres 2014 berdasarkan data dan bukti yang diserahkan.

"Mengabulkan pemohon secara seutuhnya. Menolak hasil rekapitulasi KPU," kata Maqdir saat membacakan gugatan dalam persidangan di MK, Jakarta, Rabu (6/8/2014), seperti diberitakan inilah.com.

PENTING...!!! Arahan Untuk Pendukung Prabowo Yang Hadir Di MK (6/8/2014)

Penting untuk diperhatikan saat hadir di sidang MK hari ini (6/8/2014):

* Santun
* Tertib
* Ikuti arahan petugas
* Jangan memprovokasi
* Jangan terprovokasi
* Hormati proses sidang yang berlangsung
* Hormati ketertiban umum
* Waspada atas penyusupan
* Waspada barang mencurigakan
*  Segera lapor pertugas bila ada hal yang mencurigakan

Tujuan berada di MK adalah untuk memberikan dukungan moral dan doa serta menyaksikan secara langsung proses yang menentukan masa depan kehidupan kita sebagai bangsa yang beradab, sehingga kita perlu ingat bahwa:

Video Pilpres di Papua, Pantas Saja Menang...!

Beredar video amatir yang menunjukkan tindakan kecurangan di salah satu TPS di Kabupaten Sarmi, Papua. Dalam video tersebut terlihat semua petugas TPS sedang membuka semua kertas suara dan melakukan pencoblosan terhadap calon di sebelah kanan atau calon nomor 2, Joko-Kalla. Sementara masyarakat tidak bisa mencoblos karena surat suara sudah dicoblos oleh petugas TPS.

Video yang berdurasi selama 1:13 menit itu, diunggah ke Youtube pada hari Rabu (23/7) oleh akun Safatah Purwanoto. Video ini sendiri diketahui diambil oleh seorang masyarakat yang tidak bisa mencoblos karena tingkah laku petugas TPS.

Pemimpin Yang Baik Tidak Akan Ingkar Janji, 13 Janji Kampanye Jokowi

Dengan sudah ditetapkan Bpk. Joko Widodo dan Bpk. H. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014 - 2019 oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014, maka kami ucapkan selamat kepada beliau bapak berdua atas keberhasilannya dalam mendapatkan mandat dan amanah dari sebagian besar rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya dalam pilpres kemarin. Terlepas dari segala macam proses yang masih menyisakan perdebatan dan kemungkinan masih berlanjut penyelesaiannya dan berharap cara-cara konstitusi yang akan diambil tanpa adanya kekerasan dan kerusuhan, dengan jalur Hukum maupun jalur Politik. Semoga mandat dan amanah saat ini berdasarkan ketetapan dari KPU tanggal 22 Juli 2014, berikut dengan harapan besar untuk Perubahan Indonesia Menjadi Lebih Baik dapat beliau bapak berdua laksanakan.

Dalam kampanye yang sudah lalu, kami mencatat beberapa janji-janji yang telah diucapkan oleh beliau bapak berdua, Bpk. Joko Widodo dan Bpk. H. Jusuf Kalla. Kami sangat mendukung sekali beliau bapak berdua untuk bisa menepati dan melaksakan janji-janji tersebut karena semuanya tentu dalam upaya untuk Perubahan Indonesia Menjadi Lebih Baik, yang bermartabat dan untuk kemakmuran rakyat. Janji-janji ini hanya sebagian dari banyaknya janji kampanye pilpres yang telah terucap. Karena kalau ditulis semua akan panjang sekali, yaitu:

Asosiasi Dosen Indonesia: Hasil Verifikasi KPU Bisa Batal Demi Hukum

Jakarta - Sejumlah dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden RI segera mengambil tindakan hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan terakhir Pilpres 2014.

"Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata Ketua Bidang Hukum ADI, Syaiful Bahri, Selasa (22/7).

Menurut Syaiful, dalam poses Pemilu Presiden 2014, telah terjadi pelanggaran Pidana Pemilu Presiden (pilpres). Banyak temuan-temuan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu pun sudah merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk KPU.

Hasil Pilpres di Papua Yang Luar Biasa

PILPRES 2014 ini memang betul-betul luar biasa. Dan lagi-lagi yang membuka keluarbiasaan pilpres 2014 ada di dunia social media yang sekarang menjadi penyeimbang media-media mainstream yang mayoritas sudah kehilangan idealismenya.

Penetapan KPU pada hasil Pilpres 2014 selain diwarnai penolakan kubu Prabowo-Hatta yang mensinyalir adanya kecurangan pilpres yang bersifat massif, sistematis, terstruktur, di social media secara bersamaan juga mengemuka berita heboh tentang Data Pilpres di provinsi Papua.

Pakar Hukum Tata Negara, DR Irman Putra Sidin, "Jokowi TERANCAM TAK BISA DILANTIK".

"Jokowi TERANCAM TAK BISA DILANTIK KARENA ILEGAL". KPU tak sadar sedang bermain api. Pakar Hukum Tata Negara, DR Irman Putra Sidin, mengatakan: "Jokowi TERANCAM TAK BISA DILANTIK".

Dalam kamus politik ada istilah "presiden terpilih' dan 'presiden terlantik'. Pilpres 2014 terbukti sarat dengan berjuta-juta bukti kecurangan (fakta). Kecurangan itu bersifat massif, sistimatis, dan terstruktur yang melibatkan oknum-oknum KPU dari pusat sampai daerah-daerah.

Tolak Hasil Pilpres, Jimly: Prabowo Tak Melanggar Undang-Undang

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Assidiqqi menilai aksi penarikan diri dan penolakan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta tidak melanggar undang-undang.

Menurut Jimmly, aksi tersebut tidak menggangu jalannya pemilu karena dilakukan setelah proses pemilu selesai.

"Hukuman di undang-undang terkait pengunduran diri itu saat pencalonan, kalau sekarang bukan pencalonan dan tidak mengganggu proses pemilu, jadi pasal pidana di UU Pilpres tidak bisa diterapkan," ujar Jimmly saat ditemui di kantornya, Selasa (22/7/2014).

Menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta tidak melakukan pengunduran diri, namun hanya menolak hasil keputusan KPU. Hal itu dianggap wajar dan sering terjadi ketika ada pihak yang merasa ada kejanggalan atau kecurangan dalam pemilu.

Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai adanya kecurangan yang dilakukan secara sistematis dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), menunjukkan masalah fundamental demokrasi Indonesia masih tidak baik.

Pasalnya, Pemilu merupakan masa peralihan kekuasaan yang seharusnya menjadi lebih baik dengan kepengurusan masa selanjutnya.

"Kita mau benahi secara mendasar, karena kita mau menanamkan kepada orang bahwa Pemilu ini wahana transisi kekuasaan dan kekuasaan, melalui Pemilu itu diperoleh dengan cara menggali suara rakyat. Nah kalau mendapat suara rakyat dengan cara yang salah, itu pemerintahan yang terbentuk dari situ," kata anggota Bawaslu, Daniel Zuchron kepada Okezone di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Pilpres 2014, Kejahatan Terencana dan Terstruktur

Jakarta - Pelanggaran yang diduga terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2014 dinilai sebagai kejahatan yang sudah terencana.

Penilaian itu disampaikan tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin (21/7/2014) malam.

Menurut Firman, pilpres 2014 kali ini bukan saja kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis, tapi sudah menjadi kejahatan yang terencana.

"Sifat temuan kita itu tidak bersifat pelanggaran saja, tapi kejahatan yang memang sudah terencana, terstruktur, dan masif," kata Firman.

Prabowo: Kami Menolak Pilpres 2014 yang Cacat Hukum!!!

Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto siang ini (22/7) tampil dihadapan publik menyampaikan pidato untuk mensikapi proses Pilpres.

Dalam pidato yang disiarkan langsung tvOne ini, Prabowo secara tegas menyatakan pihaknya menolak PILPRES yang cacat hukum karena penuh kecurangan yang massif, terstruktur dan sistematis.