SK Gubernur Tentang UMK Jawa Barat 2013

Berikut hasil lengkap SK Gubernur tentang besaran UMK se-Jawa Barat.

Silahkan DOWNLOAD

PERS RELEASE AKSI PENGUPAHAN, Rabu, 7 November 2012

Pada tahun 2004 dan 2009 Purwakarta meraih penghargaan sebagai  Daerah dengan daya tarik investasi terbaik (KPPOD Award). Peningkatan investasi: Tahun 2007 Rp 333 miliar, Tahun 2008 Rp 7,03 triliun, Tahun 2011 Rp 27 triliun, dan target 2012 Rp 50 trilliun (naik 85,1%).

Pengawalan dan Pengawasan Kinerja DEPEKAB Purwakarta

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahim semoga Nur Rohmat Hidayah Allah SWT selalu mengiringi setiap aktifitas kita dalam menjalankan amanat demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin.

Berdasarkan schedule yg telah dibuat oleh team Depekab, bahwa hari, Rabu, 24 Oktober 2012, akan dilanjutkan lagi pembahasan tentang pembagian sektor usaha yg lebih detail lagi yg nantinya juga sebagai rujukan untuk menentukan besaran UMK dan UMSK.

Meeting Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta Dalam Pengawasan Aliansi Buruh Purwakarta

Pengawalan meeting DEPEKAB Purwakarta menjadi bukti solidnya Aliansi Buruh Purwakarta, semua elemen SB/SP yg tergabung dlm ABP melakukan pengawalan dan pengawasam jalannya meeting...meski tidak dipungkiri, seperti kegiatan pengawalan-pengawalan sebelumnya bahwa massa dari FSPMI masih tetap mendominasi dari segi kuantitas / jumlah...

Pengawalan Terhadap Depekab adalah HARGA MATI

Hari Ini...!!!
Rabu, 1 Agustus 2012, jam 21:00 WIB,

Kembali pembahasan Tata Tertib Dewan Pengupahan Purwakarta dilanjutkan.

Kali ini pembahasan akan dimulai dari pasal 21 yaitu tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan. Kita tolak pasal yg menyebutkan pengambilan keputusan dengan cara VOTING, hal inilah yg selama ini membuat suara buruh tdk berkutik krn melihat komposisi di Dewan Pengupahan, yaitu:

Draft Usulan Revisi Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta dari Aliansi Buruh Purwakarta

Malam ini sedang berlangsung pembahasan Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakartadi Kantor Disnaker Purwakarta.

Tata Tertib Depekab ini sangat penting krn nantinya semua jalannya meeting dan pembahasan di Depekab akan merujuk pada Tata Tertib ini.

PRESS RELEASE: Aliansi Buruh Purwakarta, Aksi Pengawalan Dewan Pengupahan Purwakarta, 25 Juli 2012

Ratusan pekerja/buruh Aliansi Buruh Purwakarta dipastikan kembali melakukan pengawalan pertemuan Dewan Pengupahan Purwakarta (25/7) Pkl. 21.00 s.d selesai di Kantor Disnakertransos Purwakarta. Pertemuan kali ini diagendakan akan membahas Tata Tertib Depekab yang tertunda dari rencana semula (16/7). Harusnya tanggal 16 kemarin Depekab membahas Tata Tertib. Aneh, sudah tahu mau dibahas, pihak Apindo belum memiliki draft. Tapi dari Aliansi Buruh Purwakarta kita telah sampaikan draft perubahan.

Sebagaimana diketahui Dewan Pengupahan Purwakarta menggunakan Tata Tertib tahun 2009. Tata Tertib yang sudah kadaluarsa dan ditanda tangani oleh Kadisnaker lama sehingga harus direvisi.

Aliansi Buruh Purwakarta Kembali Datangi Kantor Disnaker Purwakarta

Sebagai tindak lanjut aksi yang telah dilakukan tanggal 10 Juli 2012 kemarin, kembali hari ini Aliansi Buruh Purwakarta datangi kantor Disnaker Purwakarta untuk menagih janji Pak Titov selaku kepala Disnaker Purwakarta yang juga Ketua Dewan Pengupahan (Depekab) Purwakarta.

Kesejahteraan Buruh, Tanggung Jawab Siapa?

KOMPAS.com - Ribuan buruh di bawah panji Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa ke Istana Merdeka dan sejumlah kementerian di Jakarta, Kamis (12/7/2012). Banyak warga yang bertanya-tanya, agenda apa yang diusung dalam unjuk rasa besar ketiga setelah aksi blokade Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Januari 2012 dan unjuk rasa Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2012 ini.

Revisi Permenakertrans No. Per- 17/MEN/VIII/2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Baru tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Permenakertrans baru ini merupakan revisi Permenakertrans No. 17/2005.

Kawal Depekab Purwakarta atau Mau Mrongos Selamanya...!!

Gmbr. from mrongoz.com

Berikut perbandingan UMK dan KHL Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi - 2012:

PRESS RELEASE : Aksi Pengupahan & HOSTUM , 10 Juli 2012

PRESS RELEASE :
Aksi Pengupahan & HOSTUM , 10 Juli 2012
ALIANSI BURUH PURWAKARTA

Assalaamu’alaikum Wr.Wb.

Mengutip pidato Bung Said Iqbal (Presiden KSPI/FSPMI) pada sidang ILO ke 101 bulan lalu: “Indonesia adalah Negara dengan populasi 237 juta penduduk dan Negara muslim terbesar. Indonesia adalah anggota G20 dengan GDP 7508 triliun rupiah dengan peringkat ke 17 dari 190 negara di dunia. Meskipun dalam prakteknya sungguh merupakan hal ironis karena 90% dari total GDP hanya dinikmati oleh 10% warga negara kaya, sedangkan upah buruh Indonesia hanya menduduki peringkat ke 68 dari 100 negara yang telah disurvey ILO dengan rata – rata upah minimum hanya US $ 120 per bulan yang hanya cukup untuk menghidupi diri dan keluarga-nya selama 18 hari dalam sebulan dan 12 hari sisanya harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Upah yang rendah inilah yang menciptakan lingkaran kemiskinan bagi buruh.”

Data Perkembangan UMK terhadap KHL Kabupaten Purwakarta

Berikut adalah data perkembangan UMK dan KHL Kabupaten Purwakarta dalam 5 tahun terakhir (2008 - 2012):

Reformasi Depekab Purwakarta adalah suatu KEHARUSAN

Hasil evaluasi untuk team Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) oleh Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) setelah melihat langsung survey pasar tgl.25 Juni 2012 kemarin untuk menentukan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL): MENGECEWAKAN

Point-point untuk perbaikan yang akan kita usulkan :

Pergantian wakil SPSI dalam Team Survey Depekab Purwakarta

Susunan team survey pasar untuk penentuan Kebutuhan Hidup Layak Depekab Purwakarta ada sedikit perubahan, yaitu dengan digantinya wakil dari SPSI yang sebelumnya diwakilkan kepada Dudi Supriyadi, Smhk digantikan oleh Ii Sanukri.

Selengkapnya susunan tema survey pasar Depekab Purwakarta:

Seperti apa kinerja Depekab Purwakarta?

Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta kembali melakukan pembatalan survey pasar untuk penentuan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tapi untuk kali ini, perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) yang meminta untuk membatalkan survey tersebut. Hal ini karena undangan untuk melakukan survey pasar dilakukan secara mendadak dan tanpa perencanaan yang jelas dengan alasan "mumpung senggang".

Buruh Minta UMK Semarang 2013 Rp 1,7 Juta

KOORDINASI: Perwakilan buruh dari Laskar Independent sedang melakukan koordinasi sebelum beraudiensi dengan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang. (suaramerdeka.com / Lanang Wibisono)

DEPEKAB Purwakarta Membatalkan Survey Pasar Untuk Penentuan KHL

Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Purwakarta yang sedianya hari ini, Kamis, 14 Juni 2012, akan melakukan survey pasar yang akan digunakan untuk penentuan besaran angka kebutuhan hidup layak dibatalkan. Tentunya hal ini akan membuat semua schedule menjadi mundur dan sedikit banyak berpengaruh negatif terhadap kepentingan buruh dan pengusaha.

Dwi Susanto (Anggota Depekab Purwakarta): Solidaritas Tanpa batas

Kalau saya ada di diruangan itu tadi bukan karena saya pingin terus maksa-maksa, tapi karena saya di percaya dan diminta kawan-kawan untuk membantu memikirkan nasib teman-teman buruh Purwakarta agar lebih sejahtera. Masa di mintai tolong untuk kebaikan kok ga mau, kan kebangetan.
 

Kalau ribut soal dana mendingan ga usah di besar-besarin deh, aku ga maksa minta honor. Maaf nih, saya bukan orang kaya tapi saya juga ga miskin-miskin banget . Apalagi sih kita cari dalam hidup ini, kalau Gaji sudah dapet tiap bulan dari perusahaan tempat saya bekerja biarpun masih belum sampai sepuluh juta tapi diatas lima juta juga sudah pasti saya terima. Soal fasilitas ga ada masalah. Mobil tinggal naik ga usah merengek-rengek juga udah di beri kok sama perusahaan dan itu atas namaku.

Emosi Tingkat Tinggi...!!!

Mau nulis apa lagi sudah gak tahu apa yang mau ditulis dan diberitakan...

Intinya anggota Dewan Pengupahan perwakilan dari APINDO hari ini (12 Juni 2012) tidak datang dalam rapat resmi Team Survey Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta...entah ada urusan apa juga gak jelas...???
Menurut pemikiranku yang sederhana, urusan mereka pastinya lebih penting daripada "hanya" mengurus kepentingan buruh...satu lagi bukti bahwa APINDO (pengusaha) tidak menganggap buruh sebagai mitra kerjanya yang selama ini mereka gembar gemborkan..."Pengusaha dan Buruh adalah mitra kerja, jd harus saling mendukung dan bersinergi"....ra mutu babar blassss.....