“Apa yang sedang terjadi dengan negeri ini ?!”
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menunjuk Chief Eksekutif Officer
(CEO) Mayapada Group, Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, sebagai Penasihat
Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Penunjukan tersebut karena Tahir
memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
Dato' Sri Prof. Dr. Tahir adalah seorang konglomerat dengan banyak bisnis yang juga merupakan Ipar dari Konglomerat James T. Riady karena dia adalah menantu dari konglomerat Mochtar Riady, pendiri Lippo Group.
Tahir (63 Tahun) di tahun 2014 ini, dinobatkan menjadi ORANG TERKAYA nomor 10 [sepuluh] di Indonesia dengan total kekayaan mencapai 1,85 Miliar Dollar AS. Sementara itu untuk Keluarga mertuanya, Keluarga Mochtar Riady, menduduki peringkat 6 [enam] ORANG TERKAYA di Indonesia. Dengan berbagai bidang usaha yang dijalankan Group Lippo, Mochtar Riady tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,5 miliar dolar AS. Lippo Bank adalah cikal bakal lahirnya perusahaan raksasa bernama Lippo Group.
Hal ini (penunjukan pengusaha sebagai penasehat TNI), memang sudah lazim terjadi dan bukan hanya kali ini saja. Namun seiring dengan menguatnya harapan agar TNI bisa lebih independen serta terus menerus memperbaiki diri, apakah langkah ini bijaksana ?!
Untuk perihal sederhana saja... ketika ada praktek bisnis dari Mayapada Group dan Afiliasinya yang melanggar hukum, beranikah aparat penegak hukum memproses dengan semestinya ?! semisal iya, diasumsikan berani, apakah prosesnya di jamin transparan ?!
Maaf, untuk postingan status kali ini, saya tidak bisa mengulas panjang lebar, karena benak hati dan pikiran saya terasa beku. Adalah impossible [kemustahilan] jika dengan penobatannya sebagai Penasehat TNI, maka TAHIR tidak mendapatkan privilege [keistimewaan] dalam hal apapun. Apalagi, dia [entah melalui Yayasan atau CSR perusahaan] akan membangun 1.000 rumah buat Prajurit TNI. Anak bangsa yang tugas utamanya adalah menjaga keutuhan NKRI kok bisa-bisanya sampai penyediaan rumahnya, [maaf] diminta-mintakan sama cukong.... Ya Allah, Ya Rabbi....! Ada Apa Dengan Negara Ini ????
Entah kenapa, ingatan saya tiba-tiba tertuju kepada “Konsep Mengatasi Kebocoran Anggaran” yang sempat di dustakan oleh para durjana pemuja pencitraan [maafkan saya, saya tidak tahan untuk tidak meluapkan perasaan]. Jika saja, konsep itu bisa diupayakan dengan baik maka tidak seharusnya para patriot bangsa yang siap menyabung nyawa itu menjadi tergadaikan asa-nya oleh fasilitas dari cukong.
Untuk saudara-saudaraku TNI, anda jangan salah paham dengan status saya, karena di sini saya justru sedang membela kehormatan prajurit dan anda memang berhak untuk itu. Seandainya kekayaan SDA [sumber daya alam ;tambang minyak & gas bumi serta mineral] Indonesia ini dikelola dengan benar, maka sungguh negara ini akan menjadi negara makmur gemah ripah loh jinawi yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain.
Anda pembaca status ini, masih ingat Kasus Gayus Tambunan khan ? hanya seorang Gayus saja menurut berita yang pernah di rilis oleh Majalah Tempo, kasus Gayus itu mencakup uang sebesar Rp1,7 triliun. Gayus menyimpan sejumlah uangnya di beberapa deposit box dan menurut Tempo dia berulang kali membujuk penyidik akan memberikan deposit box tersebut—kecuali satu untuk dia dan keluarga–asal dibebaskan atau hukumannya diringankan. Sekali lagi maaf, saya masih waras untuk tidak mengeneralisir semua aparat perpajakan adalah seperti Gayus. Saya hanya mau bilang bahwa seorang oknum saja bisa begitu, dan ada kemungkinan oknum yang lain.
Tidak ada muatan CHAUVINISME [Rasa Cinta Tanah Air yang Berlebihan] dan Juga RASIS dalam konteks postingan ini. Status ini adalah kasuistik dan tidak menggeneralisir individu... dan sebagaimana yang pernah saya ulas dalam postingan saya yang lain, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang bisa hidup tenang ketika gejolak SARA meletup.
Akhir kata, berita ini adalah puncak jawaban dari pertanyaan besar selama ini bahwa memang NKRI ini telah tergadaikan kepada Asing dan Aseng. Tidak usah / perlu melakukan perdebatan yang berbusa-busa dan panjang lebar tentang hal ini, itu hanya akan menghabiskan energi sia-sia. Prinsipnya, kita rakyat tidak boleh untuk mudah diprovokasi dan dipecah belah oleh Asing & Aseng. Soal ini [Penunjukan Pengusaha sebagai Penasehat TNI] kita percayakan pengurusannya oleh wakil2 kita di DPR RI.
Mari tetap jaga kedamaian dan kemananan di lingkungan kita. Hal kecil dan mendasar yang bisa dilakukan sekarang adalah memberdayakan rakyat karena Kedaulatan Negara ini sesungguhnya adalah di tangan rakyat. Ini bisa dilakukan dengan cara menjalankan peran masing2 individu warga negara secara optimal dan penuh tanggung jawab. Maka pemberdayaan masyarakat (civil society) tsb. akan bisa menjadi motor utama penggerak kekuatan rakyat demi tetap tegaknya Kedaulatan NKRI. (Tara Palasara/intriknews)
