Jokowi Mau Bangun Kereta Cepat, Jonan: Lucu!

Di tengah persiapan untuk mendukung program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah pusat berencana membangun fasilitas transportasi kereta cepat seperti Shinkansen.

Program kereta cepat itu akan menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. Pembangunan tersebut ditaksir memerlukan dana sebesar Rp 200 triliun.

Namun, rencana tersebut tidak di dukung oleh PT. KAI sediri. Menurut Direktur PT.KAI, Ignasius Jonan, rencana itu hanya menghamburkan uang semata.

"Kereta cepat? Dengan uang segitu (Rp 200 triliun) bisa buat membangun 8-10 ribu kilometer double track," jelas Jonan, di Jakarta (3/9) seperti dilansir Aktual.

Selain itu menurut Jonan, lebih baik membangun jalur kerata di luar Jawa. Dikatakan Jonan, kalau di luar Jawa juga perlu di perhatikan.

"Kereta cepat itu lucu, di luar Jawa hampir tidak ada kereta api, cuma sedikit sekali. Di sana juga perlu perhatian," tandas Jonan.

Andi Gani Soal Menakertrans Kabinet Jokowi: "Sebagai kader PDIP dan Presiden KSPSI tentu saya siap"

Presiden terpilih Joko Widodo kini tengah merampungkan menteri yang akan membantunya 5 tahun ke depan. Hal yang dinantikan oleh kalangan buruh adalah penentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengaku percaya Jokowi akan memilih pembantu di kabinet yang terbaik. "Beliau pasti cari pembantu yang berkompeten. Kita tunggu, pertengahan September akan diumumkan," kata Gani di Denpasar, Selasa (2/9).

Jokowi, lanjutnya, pasti mengetahui  orang-orang yang berkompeten untuk membantunya. "Visi misi Menakertrans ke depan harus mampu membangun tenaga kerja yang siap dan kuat, karena kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015," saran Gani.

Ia berharap kala masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan, tenaga kerja di Indonesia siap menyambutnya. "Ketika itu diberlakukan, maka tenaga kerja kita diharapkan saudah siap," tegas dia.

Gani sendiri disebut-sebut masuk bursa menteri yang akan dipilih Jokowi menduduki kursi Menakertrans. "Sebagai kader PDIP dan Presiden KSPSI tentu saya siap," tegas dia. 

Kendati begitu, Gani mengaku saat ini tim transisi masih memperdebatkan soal komposisi jumlah menteri pembantu Jokowi. "Ini juga masih ada perdebatan kecil soal jumlah komposisi menteri kabinet. Ada yang mengusulkan 20, 27 dan tetap 34 menteri. Berapapun jumlah menterinya, kita harapkan yang terbaik," harap Gani.

Serangan PKB Sukses Lagi, Dapatkan Posisi Deputi Di Tim Transisi Jokowi-JK

Tim Deputi Transisi Jokowi-JK bertambah lagi, sebelumnya empat orang deputi, sekarang menjadi lima orang deputi. Hal itu diketahui saat menemui wakil presiden Boediono di Kantor Wapres, Rabu (3/9) siang tadi.

Deputi tim transisi tersebut yakni Eko Putro Sandjojo yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Eko menjabat sebagai deputi di bidang Peningkatan Perdagangan Domestik, Peningkatan Ekspor, Ekonomi Kreatif, dan Percepatan Pembangunan di Papua.

Ditanya soal jabatannya Eko mengatakan belum bisa menjawab apa-apa.

"Saya baru empat hari jadi deputi, belum bisa jawab apa-apa," ujarnya di Rumah Transisi, Selasa (2/9).

Eko mengaku diminta oleh Tim Transisi untuk menjadi deputi baru karena Tim Transisi memiliki program kerja yang banyak dan empat deputi dinilai tidak cukup untuk menanggani program-program tersebut.

 

Sumber: aktual.co

Yusril Tak Sangka KPK Jadi Lembaga Permanen

Persoalan korupsi yang marak di Indonesia terjadi akibat sistem yang berlaku seringkali memaksa seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Begitu dikatakan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta (Rabu, 3/9).

Yusril tak sepakat jika korupsi terjadi disebabkan lemahnya moral masyarakat. Sebab, kenyataannya moral masyarakat Singapura dan Indonesia misalnya, jelas-jelas berbeda. Tapi, Singapura jelas-jelas lebih maju dibandingkan di Indonesia. Sebab, sistem yang dibangun di Singapura tidak memberikan ruang bagi para koruptor.

"Jadi ini bukan masalah moral. Ini masalah sistem. Orang jahat masuk ke Singapura jadi baik, karena di sana sistemnya harus baik," terang Yusril.

Nah, hal itu, menurut Yusril, justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, orang baik malah dipaksa untuk melakukan perbuatan yang melanggar.

"Misalnya ada orang yang urus KTP di kelurahan. Karena tidak jadi-jadi ya dia bilang bayar berapa biar jadi. Jadi orang ini dipaksa untuk melanggar," terang dia.

Sedangkan mengenai keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yusril mengaku tidak menyangka lembaga ini dapat bertahan lama atau bahkan permanen. Padahal, sebagai salah satu inisiator dibentuknya lembaga anti korupsi itu, Yusril berharap KPK lebih mengedepankan pencegahan korupsi bukan penindakan.

"Saat kami bawa di DPR, saya tak berpikir KPK menjadi lembaga permanen. Ini dikasih kewenangan yang luar biasa tapi jangan lama-lama," tuturnya.

Tak hanya itu, Yusril pun mengkritik keberadaan KPK yang saat ini lebih terkesan sebagai lembaga yang lebih terkenal dengan upayanya memenjarakan pada koruptor.

"Kalau kita lihat konvensi PBB melawan korupsi, itu bukan pemidanaan. Orang dihukum berat-berat tapi uang negara tidak kembali sama saja. Itu dampaknya bagi kesejahteraan rakyat hanya biasa," demikian kata Guru Besar Hukum Universitas Indonesia itu.

Setelah Kepastian Menteri, PKB Tagih Janji Lagi Ke Jokowi

Berjanji 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menagih janji tersebut kepada Presiden terpilih Jokowi.

Usulan itu dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap perjuangan para santri berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan, kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar.

"PKB mengusulkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Karena Jokowi pernah usulkan 1 muharram sebagai hari santri," kata Marwan, di Ruang Fraksi PKB, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

"PKB mengusulkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Karena Jokowi pernah usulkan 1 muharram sebagai hari santri," kata Marwan, di Ruang Fraksi PKB, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Mengenai usulan penetapan hari santri ini, PKB memberikan dua opsi. Diantaranya, apakah pemerintah akan menggunakan tanggal 22 Oktober atau tetap tanggal 1 Muharam.

"Kenapa 22 Oktober, karena di tanggal itu dikeluarkan resolusi jihad NU untuk melawan penjajah," jelas Marwan.

Sebelumnya, saat bertemu sejumlah kiyai dan Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam, di Pagelaran, Kabupaten Malang, Jumat (27/6/2014) Jokowi menyetujui Usulan 1 Muharam dijadikan Hari Santri Nasional.

Ketua PDIP Jatim Sebut Risma Cuma Pencitraan

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Bambang DH secara tegas mengatakan tidak akan kembali mendukung Tri Rismaharini dalam Pilwalkot (Pemilihan Walikota) Surabaya di tahun 2015 mendatang. Bahkan luar biasanya, Bambang menuduh kinerja Risma selama bertugas tak lebih dari sekadar pencitraan.  

"Bukan pencitraan atau mengejar popularitas saja, hasil kerjanya bahkan tidak nyata," ujar Bambang, Selasa (3/9) seperti dilansir Spektanews.

Ironisnya, Risma yang terbukti telah banyak memiliki prestasi selama menjabat sebagai Walikota, termasuk penutupan lokasi prostitusi Gang Dolly, justru tidak diakui Bambang, termasuk taman-taman kota yang telah dibangun Risma.

"Taman itu sudah dirintis sejak 2003, saat Risma belum menjadi apa-apa. Saat saya menjabat 2003, saya bongkar belasan SPBU yang berdiri di jalur hijau, saya jadikan taman," ujar dia.

Bambang juga menegaskan, bahwa anggota Fraksi PDIP di DPRD Surabaya tidak akan mencalonkan kembali Risma pada Pilwalkot Surabaya mendatang.

“Hanya mereka, enggak mau ngomong,” ujarnya.

Netanyahu Cabut Kesepakatan Gencatan Senjata

PM Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan secara sepihak mencabut kesepakatan gencatan senjata dengan pejuang Palestina.

Mengutip sejumlah pejabat senior, Channel 10 -- saluran televisi Israel -- memberitakan Netanyahu tidak berencana melanjutkan pembicaraan dengan Hamas, dan akan membatalkan semua kesepakatan yang sudah dicapai.

Raviv Drucker, reporter Channel 10 yang bertemu Netanyahu, melaporkan; "Dalam pertemuan tertutup, Senin (1/9), perdana menteri mengatakan tidak berniat mengirim delegasi ke pembicaraan lanjutan dengan Hamas di Kairo, Mesir." Demikian seperti diberitakan inilah.com.

Hamas dan Israel mengakhiri perang 51 hari di Jalur Gaza dengan gencatan senjata permanen. Dalam kesepakatan disebutkan Israel mengakhiri blokade tujuh tahun terhadap Jalur Gaza. Namun tidak adanya klausul perlucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza menyebabkan pihak Israel berbalik.

Menurut Drucker, Netanyahu mengatakan akan mengalahkan Hamas melalui pencabutan gencatan senjata yang telah disepakati.

Netanyahu, masih menurut Channel 10, kemungkinan melakukan tindakan sepihak dengan menutup kembali perbatasan Israel-Gaza dan penerapan kembali blokade laut.

Perubahan sikap Netanyahu berkaitan kian kuatnya tekanan di parlemen dan di dalam pemerintahannya. Saat gencatan senjata ditanda-tangani, sejumlah menteri dalam kabinet Netanyahu secara terbuka mengecam.

Channel 10 memberitakan Netanyahu sadar sangat tidak mungkin mendemiliterisasi Gaza jika blokade dicabut, dan Palestina membangun pelabuhan dan bandara.

Bahkan seorang pejabat Israel memperkirakan jika Jalur Gaza dibiarkan, Hamas akan membangun ratusan terowongan yang mencapai kota-kota di seluruh Israel.