10 Tuntutan Buruh Dalam May Day 2014

10 tuntutan para buruh dalam May Day 2014:

• Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi KHL menjadi 84 item;
• Tolak penangguhan upah minimum;
• Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015;
• Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes 69/2013 tentang tarif, serta ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
• Hapus outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing;
• Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004;
• Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan;
• Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk guru honorer;
• Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh;
• Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.

Diajak Rieke dukung Jokowi, buruh se-Jatim merasa ditipu

MERDEKA.COM. Buruh se-Jawa Timur merasa ditipu Rieke Diah Pitaloka, yang mengajak buruh ikut mendukung Joko Widodo (Jokowi), di Hari May Day atau Hari Buruh Internasional, yang digelar di Surabaya. Ajakan dukung Jokowi Presiden itu dilontarkan Rieke dalam rapat koordinasi pada Kamis kemarin (30/4) di Surabaya.

Dikatakan Penasihat Hukum KSPI Jawa Timur, Pujianto, saat undangan rapat bersama Rieke Diah Pitaloka, atau yang biasa disapa Oneng itu, informasinya adalah rapat konsolidasi peringatan May Day. Namun, saat hadir di lokasi, ternyata dikemas dengan dukungan untuk Jokowi. Sehingga, para buruh yang hadir merasa ditipu atas undangan itu.

Jokowi Ditantang Hapus Sistem Outsourcing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, ditantang keberaniannya untuk menghapus sistem alih daya (outsourcing) peninggalan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, mengatakan penghapusan sistem outsourcing merupakan bagian dari konsistensi dan komitmen seorang capres dalam memperjuangkan nasib buruh. Menurutnya memperjuangkan nasib buruh tak cukup hanya mendatangi rumah buruh yang sakit, seperti yang baru saja dilakukan Jokowi pada saat hari buruh.

APINDO : BBM NAIK UPAH BURUH NAIK 2014

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menyatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka pada tahun 2014 upah buruh juga harus naik. “Apabila harga bahan bakar bersubsidi jadi dinaikkan oleh pemerintah, maka para buruh bisa meminta kenaikan upah pada tahun 2014 mendatang,” kata Sofyan seusai menghadiri ‘Forum Dialog Investasi’ di Jakarta, Senin (17/6).

Dana Untuk Lapindo Mengalahkan Dana Bencana Nasional

dakwatuna.com – Jakarta.  Pemerintah menggelontor duit untuk penanggulangan lumpur Lapindo lebih besar ketimbang beberapa lembaga negara lain. Anggaran itu digelontorkan lewat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tahun ini misalnya, BPLS menerima anggaran dari APBN sebesar Rp 2,2 triliun, dipotong sebesar Rp 204 miliar, sisanya menjadi Rp 2 triliun.

Dalam nota keuangan APBN 2013, anggaran untuk Lapindo itu lebih besar ketimbang anggaran untuk KPK sebesar Rp 662,4 miliar, Komisi Yudisial (KY) RI sebesar Rp 85,9 miliar, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebesar Rp 364,1 miliar dan Badan Pengembangan Suramadu sebesar Rp 365,8 miliar.

Golkar-Demokrat Setujui Kenaikan BBM, Lapindo Masuk APBN 2013...?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah mengakui kecolongan soal pasal Lapindo dalam UU APBNP 2013. Ini karena partai terlalu fokus menyoroti persoalan kenaikan harga BBM. "Sehingga pasal yang melegitimasi dukungan APBN pada lumpur Lapindo kurang mendapat perhatian secara lebih cermat. Kami terjebak pada pembahasan BBM," kata Basarah, Rabu (19/6).

Menurutnya, keberadaan pasal Lapindo di UU APBNP 2013 patut dipertanyakan. Karena tidak menutup kemungkinan bila pasal tersebut dijadikan instrumen tawar menawar antara Partai Demokrat dan Partai Golkar meloloskan rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. "Saya tak mau curiga.

Demo Tolak Kenaikan BBM, 14 Mahasiswa Jadi Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN --  Kepolisian Resor Kota Medan menetapkan status tersangka terhadap 14 mahasiswa yang diduga terlibat dalam aksi anarkis ketika berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Medan, Senin (17/6) malam.

Kapolresta Medan AKBP Nico Arfinta di Medan, Selasa, mengatakan, ke-14 mahaiswa itu adalah Delfin Setiawan Gea, Yosua Nababan, Dedi Fresley Manik, Budiman Sihombing, Fernando Malau, Mustaf Butar-Butar, Hendra Niyon Simarmata, Raymond Pasaribu, Fenando Sinaga, Masri Sihotang, Rudi. Purwono, Ardiansyah Siregar, Bujur Wardiman, dan Nurhadi Syahputra.