Sudut pandang pasal 4 ayat (1) KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Bahwa pemberian upah dari suatu pengusaha kepada pekerja atau buruh, pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek yakni:

a. Aspek Teknis
Merupakan aspek yang tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi menyangkut juga bagaimana proses upah ditetapkan.

b. Aspek Ekonomis
Suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara mikro baik secara makro maupun mikro, yang secara operasional kemudian mempertimbangkan
bagaimana kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan, juga bagaimana implementasinya di lapangan.

Pasal 90 dan 91 UU 13 thn 2003, kewajiban membayar UMK bagi pengusaha

UU 13 thn 2003,

Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh TIDAK BOLEH lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SK Gubernur Tentang UMK Jawa Barat 2013

Berikut hasil lengkap SK Gubernur tentang besaran UMK se-Jawa Barat.

Silahkan DOWNLOAD

Pengawalan dan Pengawasan Kinerja DEPEKAB Purwakarta

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahim semoga Nur Rohmat Hidayah Allah SWT selalu mengiringi setiap aktifitas kita dalam menjalankan amanat demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin.

Berdasarkan schedule yg telah dibuat oleh team Depekab, bahwa hari, Rabu, 24 Oktober 2012, akan dilanjutkan lagi pembahasan tentang pembagian sektor usaha yg lebih detail lagi yg nantinya juga sebagai rujukan untuk menentukan besaran UMK dan UMSK.

Meeting Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta Dalam Pengawasan Aliansi Buruh Purwakarta

Pengawalan meeting DEPEKAB Purwakarta menjadi bukti solidnya Aliansi Buruh Purwakarta, semua elemen SB/SP yg tergabung dlm ABP melakukan pengawalan dan pengawasam jalannya meeting...meski tidak dipungkiri, seperti kegiatan pengawalan-pengawalan sebelumnya bahwa massa dari FSPMI masih tetap mendominasi dari segi kuantitas / jumlah...

Pengawalan Terhadap Depekab adalah HARGA MATI

Hari Ini...!!!
Rabu, 1 Agustus 2012, jam 21:00 WIB,

Kembali pembahasan Tata Tertib Dewan Pengupahan Purwakarta dilanjutkan.

Kali ini pembahasan akan dimulai dari pasal 21 yaitu tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan. Kita tolak pasal yg menyebutkan pengambilan keputusan dengan cara VOTING, hal inilah yg selama ini membuat suara buruh tdk berkutik krn melihat komposisi di Dewan Pengupahan, yaitu:

Kawal Depekab Purwakarta atau Mau Mrongos Selamanya...!!

Gmbr. from mrongoz.com

Berikut perbandingan UMK dan KHL Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi - 2012:

Data Perkembangan UMK terhadap KHL Kabupaten Purwakarta

Berikut adalah data perkembangan UMK dan KHL Kabupaten Purwakarta dalam 5 tahun terakhir (2008 - 2012):

BURUH MENGGUGAT

BURUH MENGGUGAT

 

Pada hari ini kami berkumpul di bawah teriknya mentari yang panas membakar nurani memanaskan jiwa-jiwa buruh yang lemas buruh tertindas ,luruh, lusuh di bawah bayang-bayang kelabu para penindas dengan menejemen kafitalisnya yang culas feodallistis

Serikat Pekerja Outsourcing PLN Ancam Mogok Nasional

Photo: KOMPAS/LUCKY PRANSISKA. Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta untuk memperingati hari buruh internasional (May Day), Selasa (1/5/2012). Tuntutan buruh kali ini antara lain meminta pemerintah menghapuskan sistem buruh kontrak (outsourcing), menyediakan rumah tinggal dan rumah sakit murah untuk buruh serta menetapkan 1 Mei sebagai hari libur bagi buruh.

UPAH LAYAK - Serikat Buruh menginginkan rapat Tripartit digelar

Kontan.co.id - JAKARTA. Perwakilan buruh akan tetap menolak usulan dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang hanya menambah empat item di KHL (Komponen Hidup Layak). Buruh meminta agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tidak setuju terhadap usulan Depenas.

Apa itu Upah Layak? Apakah Upah Layak sama dengan Upah Minimum?

Apa itu upah layak? Apakah Upah Layak sama dengan Upah Minimum?
Tidak....!
Upah Minimum adalah upah terendah bagi mereka yang lajang dan belum berpengalaman yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, yang didalamnya ada perwakilan dari Serikat Pekerja, APINDO dan Pemerintah dengan perbandingan 1 : 1 : 2.

Dalam prakteknya, yang terjadi justru upah minimum malah dijadikan sebagai upah maksimum.

PERJUANGAN TANPA BATAS

PERJUANGAN TANPA BATAS
 

semakin hari langkahmu
semakin mantap
setiap pijakanmu adalah
semangatmu
sinar bola matamu
memancarkan keyakinan

Pergantian wakil SPSI dalam Team Survey Depekab Purwakarta

Susunan team survey pasar untuk penentuan Kebutuhan Hidup Layak Depekab Purwakarta ada sedikit perubahan, yaitu dengan digantinya wakil dari SPSI yang sebelumnya diwakilkan kepada Dudi Supriyadi, Smhk digantikan oleh Ii Sanukri.

Selengkapnya susunan tema survey pasar Depekab Purwakarta:

BERJUANGLAH BURUH

BERJUANGLAH BURUH

dimata mereka yang tinggi

rendahlah kamu
diantara yang besar
kecillah kamu

Pelanggaran Makin Parah Pascamoratorium

SURABAYA, KOMPAS.com - Komitmen dan janji Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam peringatan Mayday 2012 lalu untuk menuntaskan kasus-kasus buruh dan menerbitkan kebijakan moratorium tenaga alih daya tidak terealisasi di lapangan. Paling tidak kata Ketua Aliansi Buruh Jatim Jamaluddin di Surabaya, Senin (18/6/2012), 26 kasus buruh di sejumlah wilayah Jatim seperti Sidoarjo (10 kasus), Pasuruan (8 kasus), Mojokerto (4 kasus), dan Surabaya (4 kasus) hingga saat ini belum terselesaikan secara adil dan baik.

Demo Buruh Pertamina Macetkan Jalur Pantura

Ribuan buruh Pertamina berunjuk rasa di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (19/6/2012). Mereka memadati jalur Pantura Cirebon-Jakarta, sehingga kendaraan dialihkan ke jalur sebaliknya. Akibatnya, jalur ke arah Cirebon juga macet.

INDRAMAYU, KOMPAS.com- Ribuan buruh PT Pertamina Eksplorasi Produksi di wilayah Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, menutup jalur Pantura, Indramayu, Selasa (19/6/2012) siang ini.

Konspirasi Politik Upah Murah di Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan...hmmm....

Bicara mengenai Dewan Pengupahan terasa absurd alias menggelikan. Bagaimana tidak..??? Meskipun keberadaan dan wewenang dewan pengupahan diatur dalam Kepres Republik Indonesia No.107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, jika kita perhatikan isi dari Kepres tersebut  memang terasa sangat demokratis. Tetapi dewan pengupahan ini sesungguhnya tidak memiliki daya tawar apapun khususnya wakil dari buruh karena seringkali kolaborasi antara pengusaha dan perwakilan pemerintah begitu kental sehingga makin terang bagi kita tentang adanya konspirasi dibalik penetapan upah di lembaga yang bernama Dewan Pengupahan ini.

Ka Ha El

catatan ringan..

 

Definisi layak  dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah  : wajar; pantas; patut: maka segala bentuk peng-istilah-an yang menyangkut “layak” setidaknya harus memenuhi definisi tersebut. Tapi kali ini kita nggak akan bahas soal definisi, yang pengin kita bahas adalah kelayakan upah bagi temen-temen buruh.

Persoalan rutin yang dialami buruh dari waktu kewaktu tidak bergeser dari repot dan repot dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dari mulai beras sampai sandal jepit dan biaya sekolah sampai piknik..hmm..apalagi nabung