RPP Pengupahan Tak Sejahterakan Buruh

Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) sangat menyesalkan keinginan Pemerintah yang tetap ingin memaksakan RPP Pengupahan disyahkan menjadi PP Pengupahan.

Beberapa masalah yang ada antara lain, pertama, RPP Pengupahan tersebut tidak melibatkan kalangan SP SB dalam proses pembahasannya, padahal sesuai ketentuan yang ada dan konvensi ILO tentang Tripartit bahwa pemerintah harus melibatkan SP SB dalam merumuskan ketentuan/peraturan tentang Ketenagakerjaan. 

APINDO menolak RPP tentang Pengupahan

BANDUNG--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menolak dengan rencana pengesahan RPP tentang Pengupahan.

Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengatakan RPP Pengupahan jika disahkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah karena tidak memahami persoalan di tingkat pengupahan.

“Pemerintah tidak usah repot-repot mengesahkan RPP ini, karena sudah jelas aturan pengupahan sudah ada di undang-undang,” tegasnya kepada Bandung.Bisnis.com,Selasa (17/6/2014).