Meeting Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta Dalam Pengawasan Aliansi Buruh Purwakarta

Pengawalan meeting DEPEKAB Purwakarta menjadi bukti solidnya Aliansi Buruh Purwakarta, semua elemen SB/SP yg tergabung dlm ABP melakukan pengawalan dan pengawasam jalannya meeting...meski tidak dipungkiri, seperti kegiatan pengawalan-pengawalan sebelumnya bahwa massa dari FSPMI masih tetap mendominasi dari segi kuantitas / jumlah...

Pengawalan Terhadap Depekab adalah HARGA MATI

Hari Ini...!!!
Rabu, 1 Agustus 2012, jam 21:00 WIB,

Kembali pembahasan Tata Tertib Dewan Pengupahan Purwakarta dilanjutkan.

Kali ini pembahasan akan dimulai dari pasal 21 yaitu tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan. Kita tolak pasal yg menyebutkan pengambilan keputusan dengan cara VOTING, hal inilah yg selama ini membuat suara buruh tdk berkutik krn melihat komposisi di Dewan Pengupahan, yaitu:

Pengawalan Terhadap Depekab Purwakarta

Senin, 29 Juli 2012...

 

Bukti pengawalan dan pengawasan yg dilakukan oleh Aliansi Buruh Purwakarta terhadap Depekab bermanfaat...

1. Psr Leuwi Panjang (Psr Senin) yg merupakan pasar induknya Purwakarta berhasil dihapus dr penentuan lokasi survey KHL
2. Pasal ttg pengambilan keputusan dgn point voting berhsl dipending dan akan dibahas lagi hari Rabu besok. Hanya satu kata TOLAK pengambilan keputusan dgn cara VOTING...!
3. Wakil2 dr SPSI sdh mulai berani bicara, mdh2an ini hati nurani yg bicara bukan krn takut belangnya yg membuat UMK Purwakarta terendah didunia untuk sektor Industri dan pencapaian KHL yg peringkat 2 dari bawah se-Jabar dan kelakuan2 lainnya yg selama ini tertutupi akan semakin TELANJANG 

4. 90% usulan revisi Tata Tertib dari ABP berhasil diterima, yg mudah2an bisa membuat perubahan kehidupan buruh di Purwakarta

Mari kawan2 teruskan pengawalan dan pengawasan...

Teruskan Perjuangan...ini baru 20% langkah kita untuk membuat buruh sejahtera...

Kawan2 SPSI ayo merapat...buat wakil2 anda benar2 berjuang untuk anda dibawah pengawasan anda langsung...!!!

Salam Solidaritas Tanpa Batas

Draft Usulan Revisi Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta dari Aliansi Buruh Purwakarta

Malam ini sedang berlangsung pembahasan Tata Tertib Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakartadi Kantor Disnaker Purwakarta.

Tata Tertib Depekab ini sangat penting krn nantinya semua jalannya meeting dan pembahasan di Depekab akan merujuk pada Tata Tertib ini.

PRESS RELEASE: Aliansi Buruh Purwakarta, Aksi Pengawalan Dewan Pengupahan Purwakarta, 25 Juli 2012

Ratusan pekerja/buruh Aliansi Buruh Purwakarta dipastikan kembali melakukan pengawalan pertemuan Dewan Pengupahan Purwakarta (25/7) Pkl. 21.00 s.d selesai di Kantor Disnakertransos Purwakarta. Pertemuan kali ini diagendakan akan membahas Tata Tertib Depekab yang tertunda dari rencana semula (16/7). Harusnya tanggal 16 kemarin Depekab membahas Tata Tertib. Aneh, sudah tahu mau dibahas, pihak Apindo belum memiliki draft. Tapi dari Aliansi Buruh Purwakarta kita telah sampaikan draft perubahan.

Sebagaimana diketahui Dewan Pengupahan Purwakarta menggunakan Tata Tertib tahun 2009. Tata Tertib yang sudah kadaluarsa dan ditanda tangani oleh Kadisnaker lama sehingga harus direvisi.

Aliansi Buruh Purwakarta Kembali Datangi Kantor Disnaker Purwakarta

Sebagai tindak lanjut aksi yang telah dilakukan tanggal 10 Juli 2012 kemarin, kembali hari ini Aliansi Buruh Purwakarta datangi kantor Disnaker Purwakarta untuk menagih janji Pak Titov selaku kepala Disnaker Purwakarta yang juga Ketua Dewan Pengupahan (Depekab) Purwakarta.

Revisi Permenakertrans No. Per- 17/MEN/VIII/2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Baru tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Permenakertrans baru ini merupakan revisi Permenakertrans No. 17/2005.

Data Perkembangan UMK terhadap KHL Kabupaten Purwakarta

Berikut adalah data perkembangan UMK dan KHL Kabupaten Purwakarta dalam 5 tahun terakhir (2008 - 2012):

Reformasi Depekab Purwakarta adalah suatu KEHARUSAN

Hasil evaluasi untuk team Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) oleh Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) setelah melihat langsung survey pasar tgl.25 Juni 2012 kemarin untuk menentukan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL): MENGECEWAKAN

Point-point untuk perbaikan yang akan kita usulkan :

UPAH LAYAK - Serikat Buruh menginginkan rapat Tripartit digelar

Kontan.co.id - JAKARTA. Perwakilan buruh akan tetap menolak usulan dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang hanya menambah empat item di KHL (Komponen Hidup Layak). Buruh meminta agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tidak setuju terhadap usulan Depenas.

Pemerintah Terima Usulan Hidup Layak Buruh

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar secara resmi menerima usulan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait penetapan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar perhitungan Upah Minimum tahun 2013.

Outsourcing Marak Buruh Luruk Kantor Dinsosnaker Sidoarjo

Apa itu Upah Layak? Apakah Upah Layak sama dengan Upah Minimum?

Apa itu upah layak? Apakah Upah Layak sama dengan Upah Minimum?
Tidak....!
Upah Minimum adalah upah terendah bagi mereka yang lajang dan belum berpengalaman yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, yang didalamnya ada perwakilan dari Serikat Pekerja, APINDO dan Pemerintah dengan perbandingan 1 : 1 : 2.

Dalam prakteknya, yang terjadi justru upah minimum malah dijadikan sebagai upah maksimum.

Pergantian wakil SPSI dalam Team Survey Depekab Purwakarta

Susunan team survey pasar untuk penentuan Kebutuhan Hidup Layak Depekab Purwakarta ada sedikit perubahan, yaitu dengan digantinya wakil dari SPSI yang sebelumnya diwakilkan kepada Dudi Supriyadi, Smhk digantikan oleh Ii Sanukri.

Selengkapnya susunan tema survey pasar Depekab Purwakarta:

Seperti apa kinerja Depekab Purwakarta?

Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta kembali melakukan pembatalan survey pasar untuk penentuan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tapi untuk kali ini, perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aliansi Buruh Purwakarta (ABP) yang meminta untuk membatalkan survey tersebut. Hal ini karena undangan untuk melakukan survey pasar dilakukan secara mendadak dan tanpa perencanaan yang jelas dengan alasan "mumpung senggang".

Pelanggaran Makin Parah Pascamoratorium

SURABAYA, KOMPAS.com - Komitmen dan janji Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam peringatan Mayday 2012 lalu untuk menuntaskan kasus-kasus buruh dan menerbitkan kebijakan moratorium tenaga alih daya tidak terealisasi di lapangan. Paling tidak kata Ketua Aliansi Buruh Jatim Jamaluddin di Surabaya, Senin (18/6/2012), 26 kasus buruh di sejumlah wilayah Jatim seperti Sidoarjo (10 kasus), Pasuruan (8 kasus), Mojokerto (4 kasus), dan Surabaya (4 kasus) hingga saat ini belum terselesaikan secara adil dan baik.

Buruh Minta UMK Semarang 2013 Rp 1,7 Juta

KOORDINASI: Perwakilan buruh dari Laskar Independent sedang melakukan koordinasi sebelum beraudiensi dengan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang. (suaramerdeka.com / Lanang Wibisono)

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI)

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyatakan sikap:

DEPEKAB Purwakarta Membatalkan Survey Pasar Untuk Penentuan KHL

Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Purwakarta yang sedianya hari ini, Kamis, 14 Juni 2012, akan melakukan survey pasar yang akan digunakan untuk penentuan besaran angka kebutuhan hidup layak dibatalkan. Tentunya hal ini akan membuat semua schedule menjadi mundur dan sedikit banyak berpengaruh negatif terhadap kepentingan buruh dan pengusaha.

Dwi Susanto (Anggota Depekab Purwakarta): Solidaritas Tanpa batas

Kalau saya ada di diruangan itu tadi bukan karena saya pingin terus maksa-maksa, tapi karena saya di percaya dan diminta kawan-kawan untuk membantu memikirkan nasib teman-teman buruh Purwakarta agar lebih sejahtera. Masa di mintai tolong untuk kebaikan kok ga mau, kan kebangetan.
 

Kalau ribut soal dana mendingan ga usah di besar-besarin deh, aku ga maksa minta honor. Maaf nih, saya bukan orang kaya tapi saya juga ga miskin-miskin banget . Apalagi sih kita cari dalam hidup ini, kalau Gaji sudah dapet tiap bulan dari perusahaan tempat saya bekerja biarpun masih belum sampai sepuluh juta tapi diatas lima juta juga sudah pasti saya terima. Soal fasilitas ga ada masalah. Mobil tinggal naik ga usah merengek-rengek juga udah di beri kok sama perusahaan dan itu atas namaku.