Mahasiswa Trisakti: Tak Sepatah Katapun Jokowi Singgung Palestina, Sampai Saat Ini

Pemerintah Indonesia dituntut berperan aktif dalam mendukung pengakhiran kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh Palestina akibat serangan zionis Israel.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina menjadi ulasan pokok dalam seminar bertema "Buka Mata Satukan Hati untuk Palestina" yang diadakan Universitas Trisakti pada hari ini (Rabu, 8/10). Hadir sebagai pembicara adalah DR. Aji Wibowo selaku Ketua Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Universitas Trisakti, Sylviani Abdul Hamid, SH.I, MH Sekjen Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan DR. Syaiful Bahri, MA (Ketua Asia Pasific Community For Palestine/ASPAC for Palestine).

Edward Febrianto selaku ketua panitia acara menyatakan, apabila presiden terpilih dilantik nanti, Joko Widodo lupa akan janjinya ketika kampanye Pilpres 2014 kemarin untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina maka ia dan kawan-kawan mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengingatkan janji yang sudah disampaikan.

"Karena kami lihat sampai dengan saat ini tidak ada sepatah katapun yang disampaikan oleh Presiden terpilih tentang kondisi Palestina yang lebih dari 50 hari diserang oleh Israel," jelas Edward seperti dilansir RMOL.

Lanjut Edward, diharapkan dari ketiga narasumber yang hadir dapat memberikan pencerahan kepada par para mahasiswa dan sebagai langka awal Trisakti dalam mendorong kemerdekaan Palestina.

Sylviani dalam kesempatan tersebut menyampaikan terkait perkembangan dari konferensi Internasional yang baru saja diikutinya di Tunisia mengenai Monitoring of the Palestinian Political and Legal Issue, in Light of Israel’s Aggression on Gaza. Di antaranya adalah para peserta yang hadir dalam Konfrensi setuju mendorong Palestina meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk membawa Israel ke International Criminal Court (ICC). Di samping itu meminta pertanggungjawaban dari Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina berupa pembangunan kembali fasilitas umum, rumah, Jalan dan Rumah Sakit yang hancur akibat serangan Israel. (pm)

KMP dan DEMOKRASI INDONESIA YANG LEBIH MANTAP

Komentar-komentar para pakar di Depan ini masih menonjolkan aspek dikotomi seperti cerita wayang antara pandawa dengan kurawa, artinya hidup kenegaraan itu digambarkan sebagai warna hitam dan putih.

Dalam kehidupan yang sebenarnya dari negara tidaklah berjalan seperti dunia wayang. Dalam kehidupan negara modern yang sesungguhnya terjadi proses pembelajaran kehidupan bangsa.

Dalam contoh-contoh perkembangan tata negara di dunia justru Indonesia mirip dengan perkembangan demokrasi di AS. Kenapa? Karena pengalaman merdekanya yaitu perang melawan penjajah.

Indonesia melawan belanda, bangsa Amerika melawan Inggris. Ketika penjajah Belanda berkuasa, infra struktur pemerintahan adat di Indonesia dibabat habis sehingga bangsa Indonesia kehilangan golongan menengah dan tinggal golongan bawah atau rakyat jelata.

Bangsa Amerika juga imigran dari rakyat jelata di Eropa yang tertindas oleh rezim otoriternya. Jadi pada saat merdeka bangsa Indonesia dan bangsa Amerika tidap punya golongan menengah karena adanya hanya rakyat jelata yang berkuasa.

Bangsa Amerika perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara demokrasi besar. Bangsa Indonesia juga perlu waktu panjang untuk jadi negara demokrasi besar.

Tahun 2014 adalah tonggak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia menuju demokrasi mirip Amerika. Presiden Obama dari partai Demokrat tapi perlemen dikuasai partai Republik.

"President can do no wrong" tidak terjadi di Amerika karena pengawasan oleh parlemen terhadap presiden sangat kuat untuk mewujudkan kepentingan rakyat Amerika.

Di Indonesia presiden JKW dari koalisi Indonesia hebat, sementara parlemen (DPR/MPR) dikuasai Koalsi Merah Putih. Ini kemajuan demokrasi Indonesia yang hebat karena selama 69 tahun Indonesia merdeka baru kali ini motto "President can do no wrong" hilang dari muka bumi Indonesia akibat Koalisi Merah Putih akan menjalankan fungsi "Check and Balance" terhadap pemerintahan Indonesia tahun 2014-2019 karena Ketua MPR dan Ketua DPR ditangan Koalisi Merah Putih.

Bravo KMP! meskipun KMP dipimpin Prabowo Subianto tapi Gerindra tidak mau jadi Ketua MPR bahkan Partai Gerindra ikhlas tidak juga duduk jadi Wakil Ketua MPR karena digantikan oleh PAN dan PKS.

Jaman Orde Baru pemerintahan otoriter dengan sarana militer. Jaman refornasi pemerintahan otoriter juga dengan sarana HUKUM (Rekayasa hukum).

Jaman pembaharuan sekarang otoriterisme atau "presiden can do no wrong" digantikan dengan "Check and Balance" yang sebenar-benarnya oleh DPR/MPR kepada presiden demi kepentingan rakyat indonesia.

(Wawat Kurniawan)

Saatnya LEGOWO

Para pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selama ini rajin meledek Koalisi Merah Putih (KMP) untuk LEGOWO.

Bukan bermaksud balas dendam. Tapi sekadar "memberi pelajaran" saja kepada kubu KIH, agar mereka MIKIR.

Mari saksikan skor perolehan angka berikut:

KIH vs KMP

Pilpres = 1 - 0
Pengesahan UU MD3: 0 - 1
Pengesahan tata tertib DPR: 0 - 1
Pengesahan UU Pilkada: 0 - 1
Pemilihan pimpinan DPR: 0 - 1
Pemilihan paket pimpinan MPR: 0 - 1

Skor 5-1 untuk KMP.

Wahai KIH, saatnya Anda LEGOWO. Jangan cuma asyik meledek dan menyuruh orang lain untuk legowo. Tapi Anda sendiri justru selalu menunjukkan sikap tak terpuji dan mental premanisme setiap kali mengalami kekalahan.

(JONRU)

Sudah Diingatkan KH Maimun Zubair Agar Tetap di KMP, PPP Membelot Juga ke KIH...Salam Gigit Jari..!

Ketua Majelis Syariah PPP yang sedang menunaikan ibadah haji, KH Maimun Zubair sudah mengingatkan agar partai tersebut tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Namun seperti tidak mengindahkan nasehat sang kyai sepuh, pemilihan pimpinan MPR tadi malam akhirnya diwarnai manuver politik PPP yang loncat dari KMP ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). PPP berharap mendapat kursi pimpinan MPR dari manuver politik ini. Namun apa daya, partai berlambang Kakbah itu akhirnya harus ikut gigit jari bersama PDIP Cs. 

PPP sebenarnya parpol anggota KMP. Namun di pemilihan pimpinan MPR kali ini, PPP ikut dalam paket yang diusung KIH.

Keikutsertaan PPP di KIH ini dipicu oleh tak diberikannya jatah kursi pimpinan MPR oleh KMP. PPP merasa dikhianati, hingga akhirnya mencari perahu baru. KIH lalu bersedia menerima PPP, memasukkan Waketum Hasul Azwar dalam paket yang diusungnya. Namun apa daya, paket itu akhirnya kalah 17 suara dari paket yang diusung KMP.

Padahal, Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan kepindahan parpolnya ke KIH karena memperhitungkan peluang kemenangan. KIH dinilai lebih berpeluang menang karena mengusung perwakilan DPD, Oesman Sapta, sebagai calon ketua MPR.

"Pasti pemilihan kemungkinan besar untuk menang. Kemungkinan untuk menang juga kita perhitungkan," kata Romahurmuziy usai penandatanganan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (7/10/2014) seperti dilansir Detik.

Namun perhitungan itu sepertinya salah. PPP kini merasakan kekalahan pertamanya. Untuk PDIP cs, ini adalah kekalahan kelima di parlemen. [yq]

Kalah DI MPR...PDIP Kambing Gulingkan DPD

Meski telah mendapat tambahan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), paket calon pimpinan MPR yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih belum berhasil memenangkan pertarungan dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedia Panjaitan, meyakini suara PPP tidak terpecah pada kubu KMP. PPP tetap solid dalam memberikan dukungan terhadap calon yang diusung partainya.

"Saya yakin PPP solid," ujar Trimedia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Demikian dilansir okezone.

Mantan Anggota komisi III DPR RI ini justru menuding kelompok DPD yang tidak kompak dalam memberikan suaranya. Anggota DPD yang berasal dari partai politik lebih mendukung calon dari partai asalnya, sehingga suara DPD terpecah.

"Kita melihat DPD kurang solid. Kita harus menerima, ada banyak DPD yang berasal dari parpol," ungkap Trimedia.

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR untuk masa bakti tahun 2014-2019. Anggota Fraksi PAN ini berhasil meraup suara sebesar 347 dari total 678 anggota DPR dan DPD yang hadir dan memilihnya. Sedangkan Oesman Sapta meraih 330 suara dan suara abstain satu. (fmh/okezone)

KMP Bakal Makzulkan Jokowi-JK? Ini Kata Ketua MPR Terpilih

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang baru terpilih menegaskan bahwa orang yang berpikir ada pihak yang akan memakzulkan Jokowi-JK melalui MPR adalah orang aneh.

"Itu pemikiran-pemikiran aneh saja saya kira. Kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Apalagi lembaga MPR itu lembaga perekat yang menyatukan perbedaan-perbedaan," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (8/10).

Dia pun memastikan agenda terdekat MPR adalah pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI yang baru. Dan dia menegaskan bahwa hal itu harus disukseskan sebagai tonggak keberhasilan proses demokrasi.

"Yang paling penting lagi, kita menyukseskan agar pembangunan sukses, pemerintahan sukses. Tentu pada akhirnya rakyat kita akan menjadi sejahtera. Itulah tujuan kita berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada niatan yang tadi itu (memakzulkan)," bebernya. Demikian dilansir beritasatu.

Sebelumnya dihembuskan berita-berita yang tendensius kalau Koalisi Merah Putih (KMP) punya agenda memakzulkan Jokowi-JK. Salah satunya berita di Kompas (baca: Ini Skenario Koalisi Merah Putih Makzulkan Jokowi dan Jadikan Prabowo Presiden)

Arbi Sanit: Pernyataan Jokowi Bahwa Elit Politik Tidak Boleh Rangkap Jabatan, Tidak Akan Bisa Dilaksanakan Dan Dipenuhi Jokowi

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, mengkritik kekalahan kubu Jokowi di parlemen karena gaya berpolitik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tidak cerdas dan jeli.
 
"Meski menang di pilpres, tapi secara politis Jokowi dan koalisinya gagal memaknai sebuah kemenangan. Ini akan terus berlanjut. Ini kekalahan merebut DPR yang menurut saya bodoh," kata Arbi Sanit, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/10) seperti dilansir JPNN.

"Pada akhirnya (pemerintahan Jokowi-JK) hanya akan seperti kerbau yang dicokok hidungnya oleh DPR dan terpaksa menuruti kemauan DPR diserat kemanapun KMP ingin menyeretnya," ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, buntut dari kekalahan KIH dalam hal UU MD3 dan pemilihan pimpinan DPR, akan ada tuntutan dari elit koalisi KIH yang semula di DPR minta bergabung di kabinet.

"Untuk apalagi para elit pendukung Jokowi-JK di DPR kalau hanya jadi anggota. Sebab semua posisi pimpinan DPR dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Maka tidak ada cara lain bagi Jokowi selain mengakomodir mereka dalam kabinet," tegasnya.

Namun hal ini, jelasnya, akan membuat pemerintahan Jokowi semakin keteteran, karena di parlemen saja mereka tidak mampu menyaingi KMP, apalagi kalau mereka di pemerintahan.

"Yah bagaimana tidak diakomodir, lah wong mereka kalah dalam perebutan kursi pimpinan DPR. Mau tidak mau Jokowi harus mengakomodir mereka sebagai menteri. Jadi, pernyataan Jokowi bahwa elit politik tidak boleh rangkap jabatan, tidak akan bisa dilaksanakan dan dipenuhi Jokowi," ujarnya.

Arbi memprediksi, pemerintahan Jokowi diisi kader partai politik pendukungnya semua. "Jokowi megap-megap ditolak oleh anggota KMP meski sudah dibujuk dengan berbagai jabatan tidak ada yang menyeberang. Mereka ini sudah kalah di parlemen, kalau diakomodir di pemerintahan, maka Jokowi yang akan kocar kacir," jelasnya.