5 Anggota DPR dan 2 Anggota DPD Ditangguhkan Pelantikannya Karena Kasus Korupsi; PDIP Sumbang Terbanyak

Sebanyak 5 orang anggota DPR dan 2 anggota DPD akan ditangguhkan pelantikannya hari ini karena tersandung masalah korupsi. Partai PDIP menjadi partai penyumbang terbanyak yaitu 3 orang anggotanya akan ditangguhkan.

KPU telah menerima Surat Keputusan Presiden atas pengajuan permohonan penangguhan pelantikan anggota legislatif yang tersangkut korupsi. Maka, dapat dipastikan pelantikan untuk 5 orang anggota DPR dan 2 anggota DPD (senator) tersebut tidak dapat dilakukan.

"Menurut informasi dari staf kami, sekitar pukul 01.00 WIB tadi malam, sudah diterima kopi keputusan presiden mengenai usulan penangguhan pelantikan anggota legislatif yang berstatus tersangka. Presiden menyetujui usulan tersebut," kata Komisioner KPU Hadar nafis Gumay saat dikonfrmasi detikcom, Rabu (1/10/2014).

Menurut Hadar, dari 7 orang yang ditangguhkan, 5 orang merupakan calon anggota DPR. Sedangkan 2 orang sisanya merupakan calon anggota DPD.

Hadar juga telah meminta petugas di lapangan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada 7 orang yang bersangkutan. Sehingga diharapkan 7 orang tersebut tak perlu menghadiri pelantikan, karena nantinya mereka tetap tak akan dilantik.

"Bagi ketujuh orang itu, sekalipun sudah berada di Jakarta, proses pelantikannya tidak akan mereka ikuti. Jadi sebaiknya tidak perlu hadir di pelantikan," imbau Hadar.

"Mudah-mudahan informasi tersebut sudah sampai ke mereka," tambahnya.
Informasi yang beredar sejauh ini, ketujuh orang yang ditangguhkan pelantikannya adalah Jero Wacik (PD), Idham Samawi dan Herdian Koosnadi serta Jimmi Damianus Idjie (PDIP). Iqbal Wibisono (Golkar). Sedangkan senator yang ditangguhkan pelantikannya adalah Chaidir Jafar dari Papua Barat dan Zulkarnaen Karim dari Bangka Belitung.

Luhut: Joko-Kalla Sudah Sepakat, November BBM Naik Jadi 9500

Jakarta - Presiden Terpilih Jokowi-JK memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter. Implementasi kenaikan harga ini akan efektif November 2014.

Anggota Tim Transisi, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, tim transisi telah melakukan pembahasan kenaikan BBM bersubsidi sejak tiga bulan lalu. Selama pembahasan tersebut, pihaknya optimistis kenaikan ini telah memikirkan dampak dari segala hal.

Luhut bercerita meski pembahasan ini memakan waktu cukup lama. Namun sejak Jumat pekan lalu, Tim Transisi beserta Presiden Terpilih Jokowi-JK sepakat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada November nanti.

Kini BBM bersubsidi jenis Premium, dan Solar masing-masing dibanderol sebesar Rp6.500 per liter dan Rp5.500 per liter. Dengan kenaikan Rp3.000 per liter, maka besaran harga Premium akan naik mencapai Rp9.500 per liter, dan Solar Rp8.500 per liter.

Luhut menyampaikan, upaya menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi beban defisit anggaran. Presiden Terpilih Jokowi-JK mengkhawatirkan ruang gerak dalam mendorong perekonomian nasional meyulitkan kabinetnya lantara minimnya anggaran yang tersedia.

"Nggak mungkin kalau tidak naik. Karena ketika menjabat ada carry over yang memang harus dibayar untuk tahun depan. Otomatis kenaikan ini memang perlu dilakukan," ujar Luhut.

 

 

Sumber: intriknews.com 

Ternyata Visi Misi Jokowi Mendukung Pilkada Oleh DPRD...Maka "Demi Rakyat" Beliau Dorong Rakyat Untuk Menggugat Ke MK

JOKOWI saat maju menjadi capres dalan visi misinya yang kemudian dipublikasi oleh KPU dengan 41 halaman. Dalam pengantar menyebutkan “Tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi - sendi perekonomian nasional , dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. ...  Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan kearah yang lebih baik....” (hal 1)

Dalam merosotnya kewibawaan negara, maka pilkada langsung jelas ikut mendorong pelamah institusi negara, lemahnya kepercayaan publik pada partai politik salah satunya adalah karena kualitas kadernya ada di Parlemen. Lemahnya kader karena pemilihan legislatif yang berdasarakan suara terbanyak yang tidak dalam kriteria “unggulan” partai politik.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi setelah adanya pilkada langsung adalah salah satu alasan mengapa kewibawaan negara merosot.

Jadi untuk meningkatkan kewibawaan negara, maka kandidat pengelola negara harus melalui proses kaderisasi oleh Partai Politik, dan proses pemilihan kepala daerah dengan cara pemilihan oleh DPR adalah cara untuk meningkatkan peran partai politik dan bisa jadi akan meningkatkan kewibawaan Negara.

Jadi kalo bicara meningkatkan kewibawaan negara, maka peningkatan peran Partai Politik sebagai lembaga pendidikan kader pengelola negara harus dilakukan dan Partai Politik layak diberi keprcayaan untuk memilih kepala daerah

Dalam semangat  MENEGUHKAN KEMBALI JALAN IDEOLOGIS. Disebutkan “ Kami berkeyakinan bahwa bangsa ini mampu bertahan dalam deraan  gelombang sejarah apabila dipandu oleh suatu ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan  TRISAKTI....  Penjabaran TRI SAKTI diwujudkan dalam bentuk: 1) Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.’ (hal  2-3)

Ketika kita membaca “demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” , maka demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi terpimpin, demokrasi perwakilan. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan diwakilkan pada partai politik, utusan daerah dan utusan golongan.

Jadi bila bicara Trisakti.. maka JOKOWI selayaknya mendukung Pilkada oleh DPRD.

Dalam hal misi disebutkan dengan istilah NAWACITA. Angka 2 dari NAWACITA adalah “ Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.”  (hal 7)

Penjelasan lebih lanjut menyebutkan “Kami akan mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi Dalam kebijakan pelembagaan demokrasi, kami akan memberi penekanan pada 6 (enam) prioritas utama : a.) Kami akan merestorasi undang - undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai.” (hal 17 – 18)

Reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi, mengandung maksud untuk melakukan perubahan cara berdemokrasi Indonesia, Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) yang sekarang adalah pemilihan langsung, maka kalo direformasi bisa diartikan Pilkada Pemilihan langsung akan dilakukan perubahan / perombakan antara lain penguatan peran kelembagaan partai politik, penguatan sisitem kaderisasi.

Jadi bila menilik Nawacita,  maka Jokowi lebih memiliki alasan untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Mungkin saya salah memahami apa yang tertulis di visi misi calon Presiden Jokowi, karena memang saya tidak pernah ikut dalam penyusunannya

(Suryocoko)
Penggagas Persaudaraan Indonesia

Judul asli:

Visi Misi JOKOWI Saat Pilpres Ternyata “Mendukung” PILKADA Oleh DPRD

Tak Terima Kekalahan, PDIP Fitnah Partai Demokrat dan Membully SBY...Demokrat Tantang Buka Rekaman Forum Lobi Fraksi

Tak terima kekalahan dari Koalisi Merah Putih,  Partai koalisi PDI Perjuangan (PDI P), memfitnah Partai Demokrat sebagai penyebab hilangnya hak rakyat bila pilkada tak langsung dilakukan.

Padahal menurut Kwik Kian Gie, mantan Menteri di era Gus Dur dan Megawati menegaskan. Tak ada suara rakyat yang hilang karena rakyat masih secara langsung memilih wakil mereka di DPR dan DPRD [ link : ]

Tak puas memfitnah Fraksi PD, koalisi PDI P pun memprovokasi rakyat untuk menyalahkan Presiden SBY sebagai tokoh di balik kegagalan PDI P memenangkan usulan pilkada langsung.

Sejak 26 September 2014, media sosial dipenuhi tagar dan foto-foto yang bernada menghina Presiden.

Fitnah dan hinaan yang ditujukan kepada Partai Demokrat dan SBY sebenarnya tak tepat.
 

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie mengaku kecewa dan bingung dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Hanura, dan PKB, saat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada.

"Coba katakan, dimana salahnya Demokrat, dimana?" ujar Pramono Edhie di Gedung DPR, Senin, 29 September 2014.

Menurut Pramono, ketiga partai tersebut sama sekali tidak mendukung sepuluh opsi pilkada langsung Partai Demokrat saat forum lobi fraksi.

Namun tiba-tiba saat paripurna dimulai ketiga partai itu mendukung opsi Partai Demokrat.

"Mana buktinya kalau menerima, wadahi dong, harus ada bukti," tandasnya di Gedung DPR, Senin, 29 September 2014.

Bahkan, bekas Kepala Staf Angkatan Darat ini menantang untuk membuka rekaman saat forum lobi fraksi. Dia menegaskan tidak ada yang mendukung 10 opsi partainya.

"Kalau iya diterima, pasti ada tiga opsi. Tidak ada satu fraksi lain menyetujui (10 opsi Demokrat)," ujarnya.

"Kenapa (10 opsi pilkada langsung) ditolak? SBY inginkan pemilihan yang semakin baik. Kalau ditolak terus kami lewat mana? Lima jam berkomunikasi (lobi fraksi) tidak ada keputusan," kata Pramono.

Sebab sesungguhnya, ulah anggota koalisi PDI P lah yang dinilai sebagai pemicu atas aksi walkout Partai Demokrat, dari sidang paripurna DPR dalam pengesahan RUU Pilkada.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, meski ada dukungan dari partai koalisi PDI P dalam paripurna, namun tidak dibuktikan secara tertulis.

Menurutnya, dukungan partai koalisi PDIP terhadap usulan Partai Demokrat terhadap pilkada langsung dengan 10 point perbaikan dinilai hanya sebatas wacana.

"Dukungan itu tidak bisa hanya omongan, tapi semestinya dilakukan secara tertulis," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 September 2014.

Sebab, kata Agus, di dalam lobi pimpinan fraksi yang berlangsung selama empat jam itu tidak dipenuhi kesepakatan antara PDI P dan koalisinya dengan Partai Demokrat.

"Partai lain tidak menerima secara utuh, opsi ketiga ini tidak bisa diterima atau belum diterima secara tertulis," jelasnya.

Atas dasar itulah, lanjut Agus, ketua Fraksi PD, Nurhayati Ali Assegaf mengambil sikap untuk walk out dari sidang paripurna.

"Ketua fraksi berinisiatif untuk melaksanakan atau untuk melakukan netral (walk out). Karena ini terlalu lama dan terlalu jenuh," kata Agus.

Partai Demokrat juga menuding balik PDI P dan koalisinya yang tidak mendukung aksi walk out itu.

"Jangan cuma bisa nyalahin Demokrat. Kalau mau dukung, ikut WO dong. Demokrat kan dukung pilkada langsung, tapi PDI P tidak mau tampung 10 syarat Demokrat", ujar Nurhayati, ketua Fraksi Demokrat.

Apapun yang terjadi, PDI P semestinya menerima dengan legowo keputusan ini dan tidak menuding KMP atau Demokrat sebagai penyebab gagalnya opsi pilkada langsung.

Fraksi PDIP DPRD DKI Sepakat Dukung Pelengseran Ahok

Enam fraksi di DPRD DKI  menerima tuntutan yang disampaikan Forum Betawi Rempug (FBR) agar Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimakzulkan.  Keenam fraksi tersebut dari Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, PKS dan PDI-P.

Lucky P dari Fraksi Demokrat mengaku sepakat dengan tuntutan FBR. Dia menilai tingkah laku Ahok memang sudah di luar batas kewajaran sebagai seorang pemimpin.

Pendapat senada juga disampaikan Khotibi Achyar atau H.Beceng dari Fraksi Golkar. Dia bahkan berjanji akan mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota dewan demi melengserkan Ahok.

"Saya pertaruhkan jabatan saya untuk menolak Ahok, kalau banyak cerita mengenai Ahok, sebenarnya dari sini semua juga berpendapat sama. Kita akan berjuang menolak Ahok," ujarnya, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014). Demikian dilansir aktual.co.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwicaksana mengatakan kalau Fraksi PKS sangat berterimakasih atas dukungan dari ormas dan masyarakat untuk melengserkan Ahok. Dan permintaan melengserkan Ahok, kata dia, bukan kali ini saja dilayangkan oleh ormas.

Triwicaksana pun menyarankan Ahok tidak membuat pernyataan dan kebijakan yang bisa membuat keresahan di tengah masyarakat. "Karena sudah kesekian kalinya keresahan disampaikan masyarakat."

Dia pun meminta masyarakat agar lebih giat lagi mendukung DPRD, terutama kepada ormas-ormas agar tidak berhenti untuk bersama menggulingkan Ahok.

"Laporan-laporan ini membuat DPRD terus melakukan konsolidasi di fraksi-fraksi dan pimpinan. Yang nanti akan diterima, dan dilanjutkan pada pimpinan sebagai amunisi."

Sedangkan dari Fraksi PDI-P menyatakan bisa memahami keresahan yang disampaikan FBR. Mereka berjanji akan membawa masalah ini dalam rapat pimpinan DPRD.  (aktual.co)

Rumah Transisi : Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Bukan Prioritas Jokowi

Ruyati Darwin, perwakilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1998, menyampaikan rasa kecewanya terhadap Presiden terpilih Jokowi.

Ruyati mengaku ingat persis dengan janji Jokowi dalam visi dan misinya akan berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM yang masih belum menemui titik temu. Seperti : Kerusuhan Mei, Trisakti - Semanggi I dan II, penghilangan paksa, Talang Sari - Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Namun harapan Ruyati pupus ketika mendatangi Rumah Transisi, Deputi Rumah Transasisi, Andi Widjajanto menyatakan, Jokowi tak menjadikan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas pemerintahannya.

Ruyati menyatakan kekecewaannya dan menyatakan, selama ini keluarga korban-korban HAM percaya pada janji Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Tentu itu jadi harapan kami. Jangan sampai dilupakan karena banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, harusnya diakui dulu, baru nanti diagendakan atau dibentuk. Segera dilakukan agar tidak menunggu lagi, jangan gara-gara tidak ada anggaran semuanya (penuntasan) tidak bisa dilaksanakan," sesalnya.

Ruyati dan sesama keluarga korban HAM pun kini khawatir, akan banyak lagi janji Jokowi yang diingkari saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi dilantik sebagai sebagai Presiden ke-7 RI itu.

“Jangan seperti yang dulu-dulu (SBY) kan tidak ada kepastian, cuma ya ya ya tapi tidak ada kepastian akan dituntaskan. Kami bertahun-tahun berdiri di depan Istana. Kami sudah tua, kami sudah lelah menghadapi seperti ini," tutup Ruyati kecewa.

MIUMI Keluarkan Fatwa Tolak Kesetaraan Gender

Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar Silaturahim Nasional III di Pondok Pesantren Darul Lughoh wa Da'wah, Bangil, Jawa Timur (Senin, 29/9).

Selain Silatnas, juga sekaligus meresmikan pendirian MIUMI cabang kota-kota di Jawa Timur. Seperti Madura yang akan dipimpin KH. Saifurahman Nawawi, Kediri (Nuruddin Umar), Malang (Faris Khoirul Anam), Jombang (KH. Farid Ma'ruf), Jember (Muhammad Barmawi), Pasuruan (Ahmad Qusyairi), Probolinggo (Idrus Ali), Lumajang (Ishomuddin) dan Mojokerto (Fathurrahman).

"Mohon doa dan dukungannya agar visi misi MIUMI mempersatukan dan memberdayakan potensi ulama muda ahlusunnah wal jamaah diberkahi Allah untuk kejayaan Islam dan umatnya," jelas Pengurus MIUMI Pusat, Ustadz Fahmi Salim, seperti dilansir RMOL Senin malam.

Selain itu, dia menambahkan, dalam Silatnas itu juga MIUMI merilis Fatwa 01/Silatnas-3/MIUMI/IX/2014 tentang Paham Kesetaraan Gender sebagai tindak lanjut Fatwa MUI tentang Paham Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama dan Fatwa MUI tentang Kriteria Maslahat tahun 2005.

Dia menjelaskan, ini adalah fatwa kedua di Indonesia yang menyoroti paham-paham liberal yang merusak sendi-sendi syariat Islam.

Dampak paham yang merusak tersebut antara lain menggugat berbagai aturan dalam warisan, talak, iddah, solat/khutbah jumat, shaf solat, ketentuan kambing aqiqah, batasan aurat, lesbianisme, penghalalan kawin beda agama, yang berbasis pembedaan ketentuan hukum syariat bagi laki-laki dan perempuan.

"Semoga Allah meridhoi dan memberkahi sebagai pedoman umat Islam dalam menolak kesetaraan gender," tandasnya.