Setelah Habis-habisan di Bully @ShameOnYouSBY...Sekarang Dipuja-puji @TerimakasihSBY

Setelah beberapa hari dibully oleh para pendukung Jokowi, PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini berbalik dipuji dan dielu-elukan. Ini tak lepas dari keputusan SBY menandatangani Perppu untuk mengembalikan pilkada langsung dengan 10 point catatan.

Di twitter bahkan muncul tagar #TerimakasihSBY sebagai cara para netizen memberikan pujian kepada Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Akun ‏@fadjroeL misalnya, yang selama ini kerap melontarkan kritik dan tagar caci maki ke SBY, berbalik memuji ketua umum Partai Demokar tersebut. "11a. Terimakasih tak terhingga buat tweeps + publik yg berjuang di sosmed + jalanan dg protes #ShameOnYouSBY dll selain #TerimakasihSBY."

Menantu SBY, Aulia Pohan mengapresiasi keputusan mertuanya yang mengembalikan pilkada tidak langsung. "I hope that everyone is satisfied now, win-win solution. #terimakasihsby," ujarnya melalui @AnnisaPohan.

Akun ‏@Ganang28_ malah menyebut SBY sebagai bapak demokrasi lantaran keputusannya itu. "#TerimakasihSBY 13- Inilah bapak demokrasi yang sesungguhnya, selamatkan hak memilih rakyat dari tikus DPR. #terimakasihSBY"

Pujian sekaligus sindiran muncul dari pemilik akun @yudipr. "Oh jadi Perppu itu cuma utk mengubah hestek #ShameOnYouSBY jadi #terimakasihSBY gitu pak @SBYudhoyono?? Kok murahan bgt ya."

Baru Sehari Dilantik Sebagai Anggota DPR RI, Sudah Tersangkut Korupsi? Parahnya...?!?

Laporan LSM Clean Governance Relawan Anti Korupsi (CGRAK) Papua Barat dan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari membuahkan hasil atas kasus dugaan korupsi Program Nasional Pencapaian Swasembada Pangan dan daging sapi tahun 2013 di Papua Barat.

Proyek senilai Rp 280 miliar ini mendapat perhatian serius Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jayapura, Papua setelah dalam pengusutan penanganan kasus tersebut, pihak penyidik Kejati Papua sudah di-back up penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khusunya dalam memberi dukungan dan supervisi.

"Masih dalam proses penyidikan dan kami tentunya akan bekerja lebih cepat. Buktinya dua orang pengusaha sudah ditetapkan jadi tersangka dan kemungkinan besar akan segera menyusul tersangka lainnya, baik dari oknum Dinas Peternakan Papua Barat serta termasuk jika terbukti adanya dugaan keterlibatan anggota DPR RI terpilih 2014-2019 dari dari Partai NasDem berinisial SH yang merupakan seorang pengusaha dan petinggi koperasi asal Papua. Mohon bersabarlah," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura, Papua, Elisa Sahat M Hutagalung saat dihubungi, Kamis (2/10) seperti dilansir ROL.

SH saat hendak dikonfirmasi pada saat pelantikan anggota DPR RI 2014-2019, di Jakarta, Rabu (1/10) memilih bungkam atas keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami minta DPP Partai NasDem dapat bersikap tegas dan berkomitmen untuk memerangi korupsi, terutama di tanah Papua," imbuh Direktur Eksekutif CGRAK, Yohan Rumawak.

Pihak CGRAK dan LP3BH telah melaporkan ke Kejari Manokwari, Papua Barat atas keterlibatan oknum Dinas Perternakan dan beberapa pengusaha atas dugaan korupsi dalam proyek pengadaan pangan dan sapi dengan daerah sasaran Kabupaten Sorong Rp 55 miliar, Kabupaten Tambrauw Rp 95 miliar dan Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak Rp 130 miliar.

Tidak hanya mendapat laporan  CGRAK dan LP3BH tapi juga berdasarkan hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, pihak Kejari Manokwari dan Kejati Jayapura memang menemukan dugaan korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah, terkait penunjukkan penyedia barang dan jasa yang tidak melalui proses tender sesuai aturan dan perundang-undangan.

Sementara itu, sebanyak 30 orang mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia dan aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi menolak pelantikan anggota dewan terpilih yang terjerat kasus korupsi.

"Aksi ini kami lakukan sebagai perlawanan atas ketidakseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi di lembaga legislatif," jelas Presiden Mahasiswa IPB, Diki Saefurohman saat melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/10).

Para mahasiswa tersebut menuntut tiga hal yakni pengunduran diri anggota dewan terpilih yang tersangkut kasus korupsi, meminta partai politik memberhentikan kadernya yang terjerat korupsi, dan meminta KPK segera memproses kasus korupsi tersebut.

"Jika anggota dewan tersebut tidak pecat maka akan mencoreng citra parlemen dan membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan DPR dan partai pengusungnya," papar Diki yang mengungkapkan berdasarkan data yang dirilis ICW pada 25 September 2014 lalu terdapat 59 anggota dewan terpilih di DPR RI yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dari hampir seluruh partai politik.

Hidayat Nur Wahid Mengaku Ditawari Kursi Menteri

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengaku mendapat tawaran kursi menteri untuk pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

"Kami (PKS) juga dihubungi untuk duduk di kursi Menteri," ungkap Hidayat di Kompleks Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, seperti dilansir tribunnews (1/10).

Hidayat menyayangkan sikap PDI-Perjuangan yang masih saja menawarkan kursi Menteri kepada anggota Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Termasuk ke PKS.

Menurut Hidayat, tawaran demikian tidak perlu dilakukan di tengah alam demokrasi seperti sekarang ini. Sehingga, kata dia, biarkan KMP tetap menjalankan fungsinya di luar pemerintah menjadi pengontrol tugas pemerintah.

"Demokrasi yang baik itu ada cek dan balances. Perlu kontrol. Itu baik bagi demokrasi. PDIP di luar pemerintah 10 tahun baik-baik saja kok," tegasnya.

"Kursi itu jangan diobral ke KMP. Beri saja ke partai pengusung Jokowi-JK. Mereka sudah berdarah-darah dan berkeringat. Dikasih ke mereka saja belum cukup lho. Pak Jokowi bilang 16 kursi. Untuk PDIP mbak Puan seleksi ada 50 nama. Nasdem, PKB, itu saja belum terakomodir," tandasnya kemudian.

Perlukah Kolom Agama di KTP Dihapus?

Perlukah Kolom Agama di KTP Dihapus?
A:“Bro,tahu belum? Ada wacana kolom agama di KTP mau dihilangkan lho.”

B:“Emang kenapa?Kata nya negara berketuhanan, kok malah hilangkan agama?”

A:“Katanya sih,kolom agama itu bisamengakibatkan diskriminasi. Lagian agama juga urusan pribadi. Nggak usahlah dicantumkan di KTP.”

B: “Nah,ntar ada juga orang yg ngaku mendapat perlakuan diskriminasi gara2 jenis kelamin ditulis.Berarti kolom jenis kelamin jg harus dihapus dong,Laki2 &perempuan kan setara.”

C: “Eh, jgn lupa. Bisa juga lho perlakuan diskriminasi terjadi karena usia.Jd hapus jg kolom tgl lahir.”

D: “Eit, ingat juga. Bangsa Indonesia ini jg sering fanatisme daerah nya muncul,terlebih kalau ada laga sepak bola. Jd mestinya,kolom tmpt lahir & alamat jg dihapus.”

B: “Ada juga lho, perlakuan diskriminasi itu gara2 nama. Misal nih, ada orang dgn nama khas agama tertentu misalnya Abdullah, tapi tinggal di daerah yang mayoritas agamanya lain. Bisa tuh ntar dpt perlakuan diskriminasi.Jd kolom nama jg wajib dihapus.”

B: “Kalau status pernikahan gimana? Perlu gak dicantumkan?”

A: “Itu harus dihapus. Nikah atau tidak nikah itu kan urusan pribadi masing2.Sy mau nikah kek, mau pacaran kek, itu kan urusan pribadi saya. Jadi kalau ada perempuan hamil besar mau melahirkan di rumah sakit, nggak usah ditanya KTP-nya, nggak usah ditanya sudah nikah belum,nggak usah ditanya mana suaminya. Langsung saja ditolong oleh dokter.”

D: “Sebenarnya, kolom pekerjaan jg berpotensi diskriminasi.Coba bayangkan. Ketika di KTP ditulis pekerjaan adalah petani/buruh, kalau orang tersebut dtg ke kantor pemerintahan, kira2 pelayanannya apakah sama ramahnya jika di kolom pekerjaan ditulis TNI? Nggak kan? Buruh biasa dilecehkan. Jd kolom pekerjaan juga harus dihapus.”

C: “Kalau golongan darah gimana? Berpotensi diskriminasi nggak?”

A: “Bisa juga. Namanya orang sensitif, apa2 bisa jadi bahan diskriminasi.”

E:“Lha terus,isi KTP apa dong? Nama : dihapus Tempat tgl lahir : dihapus; Alamat tinggal : dihapus; Agama : dihapus; Status perkimpoian : dihapus;Golongan darah : dihapus Berarti, KTP isinya kertas kosong doang….”
A, B, C, D : (melongo) *Repost From Kaskus

Ahok: Saya Enggak Suka Ada Kolom Agama, Bodo Amat!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama termasuk salah seorang yang tidak setuju adanya kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP). Menurutnya, hanya di Indonesia kartu identitas terdapat kolom agama.
"Kalau menurut saya pribadi, saya enggak suka ada kolom itu, bodo amat. Untuk apa mencantumkan agama Anda di KTP?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (13/12/2013) tahun lalu.

Hal itu dikatakan Basuki terkait keputusan pemerintah yang mengosongkan kolom agama di KTP bagi warga negara yang memeluk agama di luar enam agama yang diakui pemerintah. Peraturan itu dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 26 November 2013 lalu.

Apa pun alasannya, kata Basuki, kolom agama dalam kartu identitas tidak terlalu penting. Dia pun hanya tertawa begitu mendengar alasan kepentingan pencantuman agama di KTP adalah untuk mengetahui orang yang meninggal akan dimakamkan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bahkan, ia pun membandingkan birokrasi Indonesia dengan Malaysia. 

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, di Malaysia tidak ada instansi Kementerian Agama dan tidak mencantumkan agama di KTP. Namun faktanya, Malaysia jauh lebih maju dibandingkan Indonesia.

"Harusnya yang korupsi-korupsi itu jangan cantumin agama di KTP-nya. Malu kan kalau ketahuan korupsi, agamanya apa," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 26 November 2013. Pada Pasal 64 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap warga negara harus memilih satu di antara lima agama yang diakui oleh pemerintah sebagai identitas dirinya.

Dalam revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu, sebelumnya sempat diusulkan agar warga dibebaskan mencantumkan agama atau aliran kepercayaan mereka. Namun, setelah melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR, warga tetap diwajibkan memilih satu di antara lima agama dalam KTP-nya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan tak akan ada diskriminasi terhadap agama tertentu. Ia menjelaskan, bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain di luar yang diakui pemerintah, isian akan dikosongkan.

Gamawan mengatakan, soal dicantumkannya agama masih dilakukan kajian di Kementerian Agama. Agar tak terjadi diskriminasi atau hambatan tertentu soal agama, kata Gamawan, Kemendagri akan segera mengumpulkan kepala dinas seluruh Indonesia.

Sumber: GebrakNews

SBY Terbitkan 2 PERPPU Untuk Kepastian Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (2/10). 

Turut hadir dalam ratas antara lain Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. 

Berdasarkan pantauan Republika, Presiden tiba di ruang rapat sekira pukul 19.20 WIB. Setelah ratas pungkas, sekitar pukul 20.15 WIB, Presiden SBY beserta Wapres dan sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II menemui Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Komisioner KPU Juri Ardiantoro di ruang tamu kantor Presiden. 

Kemudian setelah menemui Husni dan Juri, Presiden menggelar konferensi pers. Tidak seperti biasanya, SBY tidak menghelat keterangan pers di kantornya, melainkan di Istana Merdeka.

Dalam konferensi pers yang dimulai tepat pukul 21.30 WIB, Presiden SBY mengatakan telah mengambil langkah konstitusional demi menyelamatkan kedaulatan rakyat yang dinilai sebagian besar masyarakat Indonesia telah direnggut pasca pengesahan RUU Pilkada, Jumat (26/9) dini hari WIB. 

Dengan menimbang berbagai opsi, termasuk berkonsultasi dengan berbagai pihak, Presiden memutuskan untuk memilih opsi penerbitan Perppu.  "Saya baru saja menandatangani dua perppu," ujar Presiden. 

Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  Perppu 1/2014, menurut SBY, sekaligus mencabut UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur pilkada secara tidak langsung melalui DPRD. 

Sebagai konsekuensi penetapan Perppu 1/2014, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Presiden menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kontennya adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Presiden SBY menjelaskan, kedua perrpu yang ditandatanganinya merupakan bentuk perjuangannya bersama-sama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden telah menegaskan ia mendukung penuh pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan-perbaikan mendasar.  "Meski saya menghormati proses di DPR yang memutuskan pilkada melalui DPRD, izinkan saya untuk tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta tegaknya demokrasi dari rakyat dan untuk rakyat," kata Presiden SBY.

"Sapi Dagangan PDIP Gak Laku di Senayan"

Hashtag #SaveCeuPopong jadi worldwide trending topic di Twitter setelah Popong memimpin sidang perdana dan sekaligus pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019. Dengan gayanya yang khas, akhirnya dini hari tadi terpilih pimpinan DPR paket yang diusung oleh koalisi merah putih (KMP).

Ada bintang lain sebenarnya yang menentukan kemenangan KMP mendapatkan kursi pimpinan DPR, bergabungnya fraksi Demokrat dalam paket pimpinan DPR oleh KMP menjadi penentu bahwa koalisi Indonesia Hebat yang dikomandoi oleh PDIP akan kesulitan memenangkan paket pimpinan dewan yang mereka ajukan.

Suara fraksi Demokrat menentukkan karena jumlah anggotanya yang sangat signifikan menggerakkan angin kemenangan pada masing masing kubu. Kekalahan kubu koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan pimpinan dewan ini bermula dari gengsi tinggi Megawati yang enggan duduk bersama SBY untuk berkomunikasi terkait dengan kerjasama fraksi di DPR. Megawati hanya mengutus Puan untuk bertemu SBY menyampaikan pesan sang bunda. Tentu saja SBY dan Puan punya kapasitas yang berbeda untuk bisa melakukan komunikasi politik.

Seperti di ketahui bahwa sejak pemilihan presiden hingga pertarungan UU Pilkada beberapa hari yang lalu, partai Demokrat selalu mengatakan bahwa mereka memposisikan diri sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang dapat dimaknakan sebagai posisi yang cair, yaitu kapan pun dapat berada dipihak manapun sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang ada.

Gengsi besar yang ditunjukkan Megawati terhadap SBY tersebut kontan saja membuat KMP berada diatas angin. Bergabungnya fraksi Demokrat dalam paket pimpinan DPR usulan KMP semakin menegaskan bahwa kedepannya fraksi Demokrat akan condong bersama dengan KMP.

Faktor lain penyebab PDIP gagal semalam adalah solidnya KMP dalam pertarungan pengambilan keputusan penting di DPR. Walaupun tawaran mengiurkan sering di terima oleh beberapa anggota KMP.

Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh mantan menteri kehutanan dari PAN Zulkifli Hasan, bahwa PAN dipaksa untuk menerima tawaran menteri dari presiden terpilih Joko Widodo (tribunnews). Serta adanya indikasi upaya pecah belah PPP yang sampai saat ini masih berupaya untuk ishlah.

Jadi, kalau ada istilah politik transaksional atau politik dagang sapi, maka jelas sapi dagangan PDIP tidak diminati oleh KMP. Bisa jadi KMP tidak minat dengan sapi dagang PDIP karena mutunya membahayakan NKRI dan Pancasila.

Kedepan, diharapkan KMP juga jangan tergoda dengan dagangan dagangan UU yang membahayakan NKRI. seperti UU kesetaraan gender yang mengakomodir paham LGBT, pencabutan larangan PKI, upaya papua merdeka dan sebagainya.

Tapi kalau dagangan H. Mamat harus segera direspon karena sapi sapinya harus habis terjual lebaran ini.(*)

Oleh: Arviantoni Sadri
(Pasberita.com)