APINDO : BBM NAIK UPAH BURUH NAIK 2014

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menyatakan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka pada tahun 2014 upah buruh juga harus naik. “Apabila harga bahan bakar bersubsidi jadi dinaikkan oleh pemerintah, maka para buruh bisa meminta kenaikan upah pada tahun 2014 mendatang,” kata Sofyan seusai menghadiri ‘Forum Dialog Investasi’ di Jakarta, Senin (17/6).

Golkar-Demokrat Setujui Kenaikan BBM, Lapindo Masuk APBN 2013...?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah mengakui kecolongan soal pasal Lapindo dalam UU APBNP 2013. Ini karena partai terlalu fokus menyoroti persoalan kenaikan harga BBM. "Sehingga pasal yang melegitimasi dukungan APBN pada lumpur Lapindo kurang mendapat perhatian secara lebih cermat. Kami terjebak pada pembahasan BBM," kata Basarah, Rabu (19/6).

Menurutnya, keberadaan pasal Lapindo di UU APBNP 2013 patut dipertanyakan. Karena tidak menutup kemungkinan bila pasal tersebut dijadikan instrumen tawar menawar antara Partai Demokrat dan Partai Golkar meloloskan rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. "Saya tak mau curiga.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) - Tolak Kenaikan BBM

Yogyakarta, 16 Juni 2013. Indonesia kembali dihadapkan pada permasalahan subsidi BBM yang akan segera dikurangi, atau bahkan dicabut untuk menyesuaikan permasalahan fiskal dan ekonomi makro negara ini. Pemerintah berdalih bahwa Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Lifting minyak Indonesia adalah 840.000 barrel/hari (Kementrian ESDM, 13/5/2013), sedangkan kebutuhan dalam negeri Indonesia diperkirakan 1.400.000 barrel/hari. Kondisi ini yang membuat APBN bisa jebol karena subsidi BBM yang masih disubsidi.

HTI Banyumas bersama Umat Tolak Kenaikan BBM

HTI Press, Banyumas Jateng. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi terus mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya yang terjadi di Purwokerto pada Sabtu (15/6) pukul 13.00 di depan halaman DPRD Kabupaten Banyumas, ratusan massa dari DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Banyumas menyuarakan sikap penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Menurut Koordinator Aksi, Abietyasakti, “Kenaikan harga BBM jelas-jelas harus kita tolak, karena: