Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah berjalan sembilan
bulan, masih dihantui banyak masalah. Kurangnya sosialisasi dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), membuat rakyat miskin
dianaktirikan. Buruh menuntut pemerintah lebih serius, karena banyak
rakyat miskin tidak menikmati program tersebut.
Kemarin, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) dan Jamkes Watch, menggelar aksi demonstrasi di depan kator pusat BPJS Kesehatan di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Mereka juga menagih janji pemerintah yang menggratiskan layanan kesehatan bagi rakyat miskin. Pasalnya, banyak rakyat miskin yang dipersulit untuk mengakses layanan kesehatan.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini, sempat memacetkan arus lalulintas di sekitar kantor BPJS Kesehatan. Rombongan peserta aksi memenuhi jalur lambat Jalan Letjen Suprapto arah Pasar Senen. Akibatnya, aparat kepolisian mengarahkan semua kendaraan ke jalur cepat. Para buruh memenuhi area depan pintu gerbang kantor BPJS Kesehatan, sementara puluhan aparat membuat pagar betis di depan gerbang.
Para pendemo membawa spanduk bertuliskan ‘Jalankan Seutuhnya Amanat UU SJSN dan UU BPJS’, ‘Pasien Tidak Boleh Ditolak Rumah Sakit’, ‘Biaya Obat Harus Gratis’, ‘Ubah Sistem INA-CBGs Jadi Fee for Service’, dan ‘Ganti Direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang Gagal Menjalankan Tugasnya’.
Dalam orasinya, Direktur Advokasi Jaminan Kesehatan (Jamkes) Watch, Ade Lukman mengaku, sosialiasi terhadap JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan tidak maksimal. “Kami buruh yang memperjuangkan JKN dan BPJS. Tapi kami juga yang mensosialisasikannya sampai tingkat RT dan kelurahan. Mana kerjanya direksi BPJS ini,” teriaknya.
Dia menuturkan, selama tiga tahun terakhir, justru kaum buruh yang aktif menyuarakan JKN yang dilaksanakan oleh BPJS.
“Kami sudah galang satu juta petisi rakyat agar pemerintah adakan BPJS. Kami selalu menggelar aksi di DPR demi pembentukan Undang Undang BPJS. Tapi, setelah BPJS ada malah kami para pejuang BPJS susah ketemu direksi BPJS,” protesnya.
Pihaknya juga menuntut agar jajaran direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan bekerja dengan penuh semangat dalam mensosialisasikan program JKN. “Sudah tidak ikut memperjuangkan BPJS, mereka malah enak-enakan di kursi direksi,” kritiknya.
Ade juga mengusulkan agar pemerintahan mendatang memberikan pelayanan JKN secara gratis bagi rakyat miskin. “Sebagaimana janji Presiden Jokowi yang akan memberikan Kartu Indonesia Sehat, program JKN tinggal ditambah anggarannya menjadi Rp 30 triliun per tahun untuk melindungi 125 juta orang miskin dan tidak mampu. Termasuk para buruh yang diupah senilai upah minimum,” katanya.
Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mira Sumirat menuntut janji layanan kesehatan gratis dari presiden sekarang, maupun presiden mendatang.
“Mana janji kesehatan gratis bagi rakyat miskin? Buktinya, masih banyak rakyat miskin yang ditolak rumah sakit, susah dapat rawat inap di rumah sakit, sampai ada yang dipungut biaya oleh rumah sakit,” protes Mira seperti dilansir RMOL
Kondisi ini, terangnya, jelas tidak sesuai dengan yang diperjuangkan para buruh. Pihaknyamengaku akan terus mengawal pelaksanaan BPJS Kesehatan yang masih semrawut.
Sementara itu, 20 orang perwakilan KSPI yang diterima beraudiensi dengan pihak BPJS Kesehatan malah walk out. Mereka menolak pertemuan itu karena hanya diterima pihak humas.
“Padahal, kami sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak direksi BPJS Kesehatan dari tiga hari sebelumnya,” ujar Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi di lokasi aksi.
Dia mengatakan, banyaknya permasalahan yang dialami BPJS Kesehatan, membuat KSPI dan Jamkes Watch ingin berrembuk dengan direksi BPJS Kesehatan guna mencari solusi. “Kami juga mendesak direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan,” ketus Rusdi.
Kemarin, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) dan Jamkes Watch, menggelar aksi demonstrasi di depan kator pusat BPJS Kesehatan di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Mereka juga menagih janji pemerintah yang menggratiskan layanan kesehatan bagi rakyat miskin. Pasalnya, banyak rakyat miskin yang dipersulit untuk mengakses layanan kesehatan.
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini, sempat memacetkan arus lalulintas di sekitar kantor BPJS Kesehatan. Rombongan peserta aksi memenuhi jalur lambat Jalan Letjen Suprapto arah Pasar Senen. Akibatnya, aparat kepolisian mengarahkan semua kendaraan ke jalur cepat. Para buruh memenuhi area depan pintu gerbang kantor BPJS Kesehatan, sementara puluhan aparat membuat pagar betis di depan gerbang.
Para pendemo membawa spanduk bertuliskan ‘Jalankan Seutuhnya Amanat UU SJSN dan UU BPJS’, ‘Pasien Tidak Boleh Ditolak Rumah Sakit’, ‘Biaya Obat Harus Gratis’, ‘Ubah Sistem INA-CBGs Jadi Fee for Service’, dan ‘Ganti Direksi dan Dewan Pengawas BPJS yang Gagal Menjalankan Tugasnya’.
Dalam orasinya, Direktur Advokasi Jaminan Kesehatan (Jamkes) Watch, Ade Lukman mengaku, sosialiasi terhadap JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan tidak maksimal. “Kami buruh yang memperjuangkan JKN dan BPJS. Tapi kami juga yang mensosialisasikannya sampai tingkat RT dan kelurahan. Mana kerjanya direksi BPJS ini,” teriaknya.
Dia menuturkan, selama tiga tahun terakhir, justru kaum buruh yang aktif menyuarakan JKN yang dilaksanakan oleh BPJS.
“Kami sudah galang satu juta petisi rakyat agar pemerintah adakan BPJS. Kami selalu menggelar aksi di DPR demi pembentukan Undang Undang BPJS. Tapi, setelah BPJS ada malah kami para pejuang BPJS susah ketemu direksi BPJS,” protesnya.
Pihaknya juga menuntut agar jajaran direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan bekerja dengan penuh semangat dalam mensosialisasikan program JKN. “Sudah tidak ikut memperjuangkan BPJS, mereka malah enak-enakan di kursi direksi,” kritiknya.
Ade juga mengusulkan agar pemerintahan mendatang memberikan pelayanan JKN secara gratis bagi rakyat miskin. “Sebagaimana janji Presiden Jokowi yang akan memberikan Kartu Indonesia Sehat, program JKN tinggal ditambah anggarannya menjadi Rp 30 triliun per tahun untuk melindungi 125 juta orang miskin dan tidak mampu. Termasuk para buruh yang diupah senilai upah minimum,” katanya.
Presiden Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia Mira Sumirat menuntut janji layanan kesehatan gratis dari presiden sekarang, maupun presiden mendatang.
“Mana janji kesehatan gratis bagi rakyat miskin? Buktinya, masih banyak rakyat miskin yang ditolak rumah sakit, susah dapat rawat inap di rumah sakit, sampai ada yang dipungut biaya oleh rumah sakit,” protes Mira seperti dilansir RMOL
Kondisi ini, terangnya, jelas tidak sesuai dengan yang diperjuangkan para buruh. Pihaknyamengaku akan terus mengawal pelaksanaan BPJS Kesehatan yang masih semrawut.
Sementara itu, 20 orang perwakilan KSPI yang diterima beraudiensi dengan pihak BPJS Kesehatan malah walk out. Mereka menolak pertemuan itu karena hanya diterima pihak humas.
“Padahal, kami sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak direksi BPJS Kesehatan dari tiga hari sebelumnya,” ujar Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi di lokasi aksi.
Dia mengatakan, banyaknya permasalahan yang dialami BPJS Kesehatan, membuat KSPI dan Jamkes Watch ingin berrembuk dengan direksi BPJS Kesehatan guna mencari solusi. “Kami juga mendesak direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan,” ketus Rusdi.
0 komentar :