Hanya 300 Halaman Putusan Sengketa Pilpres yang Akan Dibacakan Dari 4.392 Halaman

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membuka sidang putusan gugatan Pilpres. Sidang sendiri mundur dari jadwal, yang semulanya akan digelar pada pukul 14.00 WIB. Sidang putusan baru dimulai, pada pukul 14.27 WIB.

"Mohon maaf sidang agak sedikit terlambat karena ada penggandaan," kata ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membuka sidang putusan, Kamis (21/8/2014).

Hamdan menambahkan, pihaknya telah merampungkan hasil putusan dengan tebal halaman empat ribu lebih. "Tebal putusan 4.392 halaman, yang akan dibacakan hanya 300 halaman," tandasnya.

Saat ini tengah berlangsung pembacaan pertimbangan hakim yang dibacakan oleh hakim konstituis Anwar Usman, atas gugatan sengketa Pilpres.

Sumber: inilah

Menlu Israel sebut Hamas Pegang Kendali, 1750 sentra Ekonomi Zionis Tutup

Menteri Luar Ngeri (Menlu) penjajah Israel, Avegdor Libermen mengkritik kebijakan yang diambil pemerintahannya (Israel) saat ini yang menurutnya justru banyak dikendalikan Hamas.

Pernyataan ini disampaikan Libermen di akun Facebooknya, di mana ia terus menyerukan agar tetap menundukan Hamas dan mengalahkannya dengan operasi militer. DI sisi lain, ia menolak komunikasi maupun berunding dengan Hamas.

Tutup

Sementara itu, sumber media Israel dikutip PIC menyebutkan, akibat serangan Hamas, pemerintah Israel telah menutup ratusan sentra ekonomi di sejumlah pemukiman Yahudi di wilayah Palestina jajahan 48.

Pihak Israel juga mengkhawatirkan menjadi sasaran serangan faksi-faksi perlawanan di Gaza, yang bisa mengakibatkan kerugian besar.

Situs Israel BTB menyatakan, sekitar 1750 sentra ekonomi Zionis di sepanjang perbatasan Gaza ditutup penuh sejak awal agresi Israel awal bulan Juli.

Disebutkan bahwa para pemilik sentra bisnis tersebut khawatir pihak pemerintah tidak menanggung kerugian mereka akibat penutupan sentra bisnis selama sebulan lebih.

Data yang dilansir BTB menyebutkan, di kawasan sejauh 40 km dari Gaza terdapat sekitar 25 ribu sentra ekonomi, atau 4,8 % dari keseluruhan denyut nadi ekonomi zionis, termasuk 32 % bergerak di bidang perdagangan dan 44 % layanan public, di samping 24 % di sektor industri.

Wakil Buruh di Team Survey KHL 2014 Depekab Purwakarta adalah Seorang Pengusaha, anggota Apindo?

Tidak seperti 2 tahun kebelakang (2012 dan 2013) dimana sangat marak sekali kepedulian buruh dalam penentuan angka-angka KHL yang menjadi rujukan penentuan besaran UMK. Tahun ini seperti senyap dan sama sekali tidak terasa gaungnya dan tidak banyak dibicarakan secara luas oleh buruh. Bisa jadi ini bertepatan dengan hajat besar negara dalam penyelenggaraan pesta rakyat terbesar yaitu pemilihan presiden yang sampai hari ini masih menyisakan berbagai perselisihan dan belum kunjung selesai.

Seharusnya hal ini tidak bisa menjadi alasan buruh, serikat buruh ataupun kelompok buruh non serikat untuk berdiam diri dan terkesan cuek dengan persoalan yang justru sangat berpengaruh sekali dengan perjuangan selama ini. Yaitu tuntutan untuk "Hidup Layak". Tidak bisa dipungkiri, hidup layak sangat erat kaitannya dengan besaran angka KHL yang digunakan sebagai rujukan penentuan UMK.

Dan seperti di awal, tahun ini (khususnya di Purwakarta) tidak lagi terlihat pengawalan-pengawalan terhadap survey harga yang dilakukan oleh Depekab Purwakarta oleh buruh. Padahal pengalaman dalam 2 tahun terakhir kemarin dengan dilakukan pengawalan yang masif oleh buruh, hasilnya masih belum maksimal. Apalagi sekarang? Banyak sekali pertanyaan bernada sama yang intinya menanyakan "Kenapa tahun sekarang tidak ada pengawalan terhadap survey-survey yang dilakukan Depekab? Bukan karena tidak mau atau bosan melakukan pengawalan terhadap survey KHL tersebut tapi lebih karena akses yang telah didapat 2 tahun kebelakang telah hilang. Jadwal survey...kapan survey...dimana survey...gak tahu kapan dilakukannya dan tahu-tahu sudah ada hasil yang dikeluarkan oleh Tim Survey KHL Depekab Purwakarta.

Sekedar informasi, wakil buruh yang ada di tim survey depekab tahun ini berasal dari sebuah serikat pekerja terbesar di Purwakarta yaitu SPSI dimana dalam 2 tahun terakhir, wakil buruh yang duduk di tim survey berasal dari FSPMI. Dan lebih mengherankan dan mengejutkan lagi berdasarkan informasi yang didapat, "Sang Wakil Buruh" yang ditunjuk tersebut bukan merupakan buruh tapi mantan buruh yang sekarang dia adalah SEORANG PENGUSAHA yang tidak hanya mempunyai Workshop Motor tapi juga bergerak dibidang Pengerah Tenaga Kerja (apakah tenaga outsourcing?) dan merupakan owner Felcom yang bergerak dibidang Pelatihan yang juga duduk sebagai salah satu pengurus SP KEP SPSI tingkat cabang Purwakarta. Jadi bisa dikatakan tahun ini buruh tanpa wakil di Tim Survey KHL Depekab Purwakarta. Ironis sekali...dari sekian banyak buruh yang ada justru dipilih atau ditunjuk seorang pengusaha sebagai wakil buruh. Apakah tidak akan timbul CONFLICT OF INTEREST di dalam dirinya pada saat melakukan survey?

Seperti prediksi, hasil survey dari Tim Survey KHL Depekab Purwakarta tidak seperti hasil tahun-tahun sebelumnya. Hasil survey yang telah dilakukan oleh Tim Depekab Purwakarta untuk KHL 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.000,-, dimana KHL 2104 sebesar Rp. 1.815.000 nebjadi Rp. 1.869.000 dengan 60 item KHL atau naik sebsar 2.97% dari tahun kemarin...SANGAT TIDAK MASUK AKAL...!

Padahal IHK Juli 2014 saja mencapai 9.31%...bagaimana bisa hasil survey jauh lebih kecil dari angka IHK? Seharusnya jika mau jujur, angka KHL berada pada kisaran Rp. 1.984.000,- (berdasar angka IHK Juli 2014). Dan perlu di ingat, besaran angka tersebut adalah besaran angka KHL...bukan angka UMK. Rasanya sulit menjelaskan dengan akal sehat, kenaikan sebesar Rp. 54.000,- sebagai angka kenaikan KHL 2014. Adakah yang bisa...???

Apakah Wakil Buruh di Team Survey KHL 2014 Depekab Purwakarta adalah Seorang Pengusaha, anggota Apindo? #becikketitikoloketoro

Wallahu A'lam Bishawab....

Keputusan MK Hari ini, dan Masa Depan Indonesia

Hari ini (21/8) bangsa ini akan mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Sebuah keputusan yang sangat berat. Betapa tidak, keputusan MK bagai pisau bermata dua. Setiap sisi bisa melukai rasa dan emosi dua kubu besar yg berimbang tapi berseberangan.

Satu sisi kelompok Jokowi dan pendukungnya. Mereka merasa telah "menang" dan akan mempertahankan kemenangannya. Ini terbukti dengan segala perlawanan mereka yang terkesan "melabrak" banyak aturan dan terlihat bermain mata dengan oknum penyelanggara pemilu dan beberapa lembaga serta aparatur negara.

Satu sisi lagi adalah kelompok kubu Prabowo yang didukung lebih dari 62 juta rakyat Indonesia. Mereka juga merasa yang menang, tapi kemenangan mereka dicurangi secara masif, terencana dan terstruktur. Karena asumsi itulah hingga pembacaan putusan MK hari ini sangat sensitif dan berpotensi konflik yang luar biasa.

Bukti-bukti kecurangan yang terlihat di persidangan Mahkamah Konstitusi sudah sangat membuka mata rakyat Indonesia bahwa ada ketidakberesan yang besar oleh para penyelenggara Pilpres, terutama KPU. Ditambah lagi kesaksian para ahli yang kredibel dan sangat argumentatif menunjukkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi para penyelenggara pemilu tersebut.

Semoga Allah Memudahkan akal dan lisan Para Hakim Konstitusi dalam menetapkan keputusan demi kebenaran, keadilan serta kemaslahatan negeri Indonesia

Jika dilihat dari sisi konstalasi gerakan massa. Kedua kubu punya potensi sama. Karena kedua kubu punya harapan dan keinginan yang sama, yaitu idealisme memenangkan capres yang didukung. Mungkin lebih bijak bagi Kepolisian dan TNI untuk mewaspadai pergerakan dari dua kelompok massa, bukan dari kelompok Prabowo saja. Bayangkan jika MK memutuskan gugatan Pemohon kubu Prabowo, berarti pihak terkait kubu Jokowi akan merasa dilukai rasa keadilannya dan potensi emosinya akan terpancing, apalagi jika itu (kerusuhan) sudah direncanakan dari awal. Begitupun sebaliknya.

Sebagai masyarakat awam dan atau simpatisan Prabowo. Saya melihat emosi dan kesabaran pendukung Prabowo lebih baik dan lebih teruji. Mereka telah membuktikan banyak hal tentang menjaga negeri ini dari kehancuran selama penyelenggaraan pilpres. Mereka tidak berbuat kericuhan di TPS ketika saksi mereka melihat kecurangan. Mereka sabar dan berusaha menempuh jalan damai dan konstitusional. Kesabaran mereka teruji secara bertahap dan berjenjang. Hingga puncaknya ketika mereka dipertontonkan sikap ngeyel dan keberpihakan KPU saat penetapan rekap nasional tgl 22 juli lalu.

Dan alhamdulillah... diluar dugaan aparat keamanan, BIN dan banyak pakar, Indonesia hari ini tetap aman dan kondusif pasca drama KPU.

Saya menilai ini tidak lepas dari kesabaran, kebesaran hati dan sikap kesatria yang ada pada pribadi Prabowo dan para tokoh elit di sekitar Prabowo, serta sikap para pendukung di akar rumput yang begitu taat mematuhi kehendak jalan damai dan konstutional yang diinginkan pak Prabowo dan para elit. Walaupun nyata di depan mata mereka kecurangan dan persekongkolan pihak lawan merka tetap sabar.

Saya yakin skali bahwa para pendukung Prabowo, yang telah memperlihatkan kedewasaannya itu tidak sedikit pun ada rasa takut mereka terhadap lawan-lawan mereka baik dari pihak Jokowi dan pendukungnya, apalagi pihak KPU dan lembaga lainnya. Sungguh karena kecintaan terhadap persatuan dan kedamaian negeri ini mereka tetap tenang.

Oleh karna itu sepatutnya kita rakyat Indonesia  bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka. Alhamdulillah dan terima kasih teman para rakyat pendukung Prabowo yang telah menjaga Negeri ini dari konflik dan kehancuran.

Beban berat telah dilewati oleh Prabowo-Hatta, para pimpinan partai pendukung, para tim pemenangan dan para rakyat pendukung. Mereka telah berbuat yang terbaik bagi negeri ini, paling tidak selama proses pilpres berlangsung hingga hari ini. Beban berat berikutnya ada pada MK, pihak terkait, Presiden SBY, TNI dan Polri. Dan puncaknya hari ini tanggal 21 Agustus, ketika pengumuman penetapan MK dibacakan. Konsekuensi dari penetapan itu menimbulkan beberapa perkara baru.

Apakah keputusan hari ini bisa memenuhi rasa keadilan atau tidak? Apakah pihak terkait Jokowi dan pendukungnya bisa sabar dan tidak rusuh ketika MK memenangkan gugatan Pemohon? Apakah Presiden SBY mau turun tangan menjaga ancaman disintegrasi bangsa pasca Putusan MK? Apakah TNI POLRI bisa solid mengamankan segala kebijakan presiden SBY walau "tampak" kebijakan itu tidak biasa dan keluar dari mainstream media dan pendukung Jokowi? kita tunggu hari ini.

Terakhir, hanya kepada Allahlah kita berserah diri memohon pertolongan dan perlindungan (ALLAHU-MUSTA'AN). Jangan lupa doakan persatuan dan kedamaian bangsa ini.

Azwar Rasmin

Pakai Kaos Bertuliskan Kalimat Tauhid, Seorang Pedagang Es Kelapa Muda Diciduk Aparat

Ade Puji Kusmanto (31), warga Terlangu, Brebes, Jawa Tengah, diamankan aparat Polsek Adiwerna, Tegal, lantaran memakai kaus hitam berlengan panjang bertuliskan kalimat tauhid yang diidentikan dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria), Selasa (19/8/2014).

Pedagang es kelapa muda ini diamankan bersama temannya, Risamat (24), warga Majalengka, Jawa Barat. Namun, Risamat tidak mengenakan kaus bertuliskan kalimat tauhid yang diidentikan dengan ISIS, tetapi bergambar Vespa.

Ade dilaporkan oleh Syarifudin (pengurus GP Anshor Tegal) kepada polisi setempat yang kemudian mendatangi Ade yang sedang berjualan.

"Awalnya dapat laporan dari salah satu anggota, kemudian kami berinisiatif bersama aparat Polsek Adiwerna ke tempat mereka berdagang," ujar Syarifudin seperti dikutip Tribunnews, Rabu (20/8/2014).

Setelah diamankan di Polsek Adiwerna, Ade dan Risamat langsung dibawa ke Polres Tegal untuk dimintai keterangan. Ade mengaku membeli kaus itu saat mengikuti Musyawarah Wilayah Majelis Mujahidin di Cirebon.

"Saya membeli sebelum Ramadhan, lalu apa yang salah? Kalimatnya tahlil," ungkapnya.

Selain mengamankan barang bukti berupa kaus kalimat tauhid, polisi ikut menyita buku-buku milik Ade yang kebanyakan soal agama. Salah satu buku yang diamankan polisi bahkan bergambar bendera tauhid.

Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP Tommy Wibisono menjelaskan, kedua orang itu hingga kini masih dimintai keterangan. Namun, dari keterangan sementara, pemakaian kaus tauhid itu hanya bersifat ikut-ikutan.

"Kami akan selalu menjaga wilayah Tegal agar selalu kondusif, dan meminta semua anggota untuk jeli. Apabila menemukan indikasi seperti ini, segera diamankan," ujar Tommy.

Majelis Mujahidin protes kriminalisasi Ade

Seperti dilaporkan arrahmah, atas tindakan aparat ini, Majelis Mujahidin tegas memprotes kriminalisasi terhadap anggotanya Ade Puji Kismanto.

Modus penangkapan ini karena ada laporan penduduk yang curiga terhadap tulisan yang sering dipublikasikan sebagai citra bendera ISIS.

“Omongan Panglima TNI yang menyuruh bakar bendera ISIS yang bertuliskan kalimah tauhid menuai korban, masyarakat menjadi phobia terhadap tulisan kalimah tauhid tersebut,” kata Sekretaris Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Ustadz Shabbarin Syakur kepada arrahmah.com, Rabu siang.

Majelis Mujahidin menyatakan protes dan meminta kepolisian memberi penjelasan kepada masyarakat yg telah ‘terintimidasi paksa’ karena peristiwa tersebut.

“Majelis Mujahidin minta Ketua LPD Brebes Majelis Mujahidin membawa orang tua Ade guna menjemput yang bersangkutan di Mapores Tegal,” terang Ustadz Shabbarin.

Sementara itu, Kapolres Tegal AKBP Tommy Wibisono menjelaskan, kedua orang itu hingga kini masih dimintai keterangan.

Inilah Arahan Prabowo-Hatta Jelang Keputusan MK

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, memberikan arahannya kepada seluruh kader dan simpatisannya sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya terkait gugatan Pilpres 2014.

"Ada arahan langsung Pak Prabowo-Hatta, kita harus mengedapankan hak konstitusi secara damai elegan dan tidak anarkis. Setelah putusan MK itu akan jadi dasar mengatur langkah strategi kedepan," ujar Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan Rabu (20/8/2014) sebagaimana dilansir Inilah.

Dia mengatakan, koalisi merah putih yang mengusung Prabowo-Hatta tetap mengedepankan perdamaian. Sehingga, apapun putusan MK nanti seluruh pendukung tidak akan bersikap anarkis.

"Kita harus tetap mengutamakan perdamaian. Namun kita tetap harapkan agar mempertimbangkan aspek keadilan. Semua orang hidup harus optimis," terangnya.

Taufik menjelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, PAN berharap MK bisa memutuskan sengketa ini secara adil dengan mengedepankan konstitusi yang ada.

"Tahapan pilpres ada di proses pemilihan umum, PAN akan menghargai apapun keputusannya manakala kita harapkan aspek keadilan dan keterbukaan menjadi pertimbangan utama," tandasnya.

ICW: Program Jokowi Membuka Peluang Praktek Korupsi

Jakarta - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) diduga terindikasi korupsi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, dikhawatirkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ingin digagas Jokowi ketika menjadi presiden, justru membuka peluang untuk praktek korupsi baru.

"Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar banyak yang tidak tepat sasaran. Makanya, kalau mau menerapkan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, benarkan dulu data kemiskinannya," ujar Febri, di Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014), seperti diberitakan INILAH.COM.

Ia menjelaskan, kelemahan dari program-program ini adalah dengan data yang tumpang tindih. "Data kemiskinan yang dipakai harus jelas dulu, apakah berasal dari BPS atau BKKBN atau institusi lain? Kalau sudah jelas, baru jalankan programnya," cetusnya.

Ia juga menambahkan, selain data kemiskinan yang jelas, agar tidak terjadi korupsi pada program ini, pelaksaanaanya harus transparan.

"Datanya harus transparan di buka ke publik. Tata kelolanya juga dibuka ke publik, biar masyarakat dapat menilai program itu tepat sasaran atau tidak," tandasnya.