Rumah Transisi : Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Bukan Prioritas Jokowi

Ruyati Darwin, perwakilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1998, menyampaikan rasa kecewanya terhadap Presiden terpilih Jokowi.

Ruyati mengaku ingat persis dengan janji Jokowi dalam visi dan misinya akan berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM yang masih belum menemui titik temu. Seperti : Kerusuhan Mei, Trisakti - Semanggi I dan II, penghilangan paksa, Talang Sari - Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Namun harapan Ruyati pupus ketika mendatangi Rumah Transisi, Deputi Rumah Transasisi, Andi Widjajanto menyatakan, Jokowi tak menjadikan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas pemerintahannya.

Ruyati menyatakan kekecewaannya dan menyatakan, selama ini keluarga korban-korban HAM percaya pada janji Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Tentu itu jadi harapan kami. Jangan sampai dilupakan karena banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, harusnya diakui dulu, baru nanti diagendakan atau dibentuk. Segera dilakukan agar tidak menunggu lagi, jangan gara-gara tidak ada anggaran semuanya (penuntasan) tidak bisa dilaksanakan," sesalnya.

Ruyati dan sesama keluarga korban HAM pun kini khawatir, akan banyak lagi janji Jokowi yang diingkari saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi dilantik sebagai sebagai Presiden ke-7 RI itu.

“Jangan seperti yang dulu-dulu (SBY) kan tidak ada kepastian, cuma ya ya ya tapi tidak ada kepastian akan dituntaskan. Kami bertahun-tahun berdiri di depan Istana. Kami sudah tua, kami sudah lelah menghadapi seperti ini," tutup Ruyati kecewa.

MIUMI Keluarkan Fatwa Tolak Kesetaraan Gender

Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar Silaturahim Nasional III di Pondok Pesantren Darul Lughoh wa Da'wah, Bangil, Jawa Timur (Senin, 29/9).

Selain Silatnas, juga sekaligus meresmikan pendirian MIUMI cabang kota-kota di Jawa Timur. Seperti Madura yang akan dipimpin KH. Saifurahman Nawawi, Kediri (Nuruddin Umar), Malang (Faris Khoirul Anam), Jombang (KH. Farid Ma'ruf), Jember (Muhammad Barmawi), Pasuruan (Ahmad Qusyairi), Probolinggo (Idrus Ali), Lumajang (Ishomuddin) dan Mojokerto (Fathurrahman).

"Mohon doa dan dukungannya agar visi misi MIUMI mempersatukan dan memberdayakan potensi ulama muda ahlusunnah wal jamaah diberkahi Allah untuk kejayaan Islam dan umatnya," jelas Pengurus MIUMI Pusat, Ustadz Fahmi Salim, seperti dilansir RMOL Senin malam.

Selain itu, dia menambahkan, dalam Silatnas itu juga MIUMI merilis Fatwa 01/Silatnas-3/MIUMI/IX/2014 tentang Paham Kesetaraan Gender sebagai tindak lanjut Fatwa MUI tentang Paham Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme Agama dan Fatwa MUI tentang Kriteria Maslahat tahun 2005.

Dia menjelaskan, ini adalah fatwa kedua di Indonesia yang menyoroti paham-paham liberal yang merusak sendi-sendi syariat Islam.

Dampak paham yang merusak tersebut antara lain menggugat berbagai aturan dalam warisan, talak, iddah, solat/khutbah jumat, shaf solat, ketentuan kambing aqiqah, batasan aurat, lesbianisme, penghalalan kawin beda agama, yang berbasis pembedaan ketentuan hukum syariat bagi laki-laki dan perempuan.

"Semoga Allah meridhoi dan memberkahi sebagai pedoman umat Islam dalam menolak kesetaraan gender," tandasnya.

Erdogan: PBB Jadi Sumber Masalah

Presiden Turki Rajab Tayeb Erdogan mengatakan: "apakah tepat PBB dijadikan tempat berbicaranya para pelaku kudeta? Bukankah seharusnya PBB itu forumnya para pemimpin terpilih dunia yang dipilih oleh rakyatnya secara demokratis dan dengan suka rela? Atau PBB cuma forum khusus buat pidato-pidato murahan rezim-rezim diktator? Atau buat semua dan siapa saja boleh bicara dan berpidato di PBB? Jika demikian lain lagi pembahasannya. Saya sebagai Rajab Tayeb Erdogan dan sebagai orang yang mengimani demokrasi; maka berphoto bersama dengan orang-orang yang sampai kepada kekuasaan dengan cara yang tidak demokratis, saya tidak sudi!".

Pidato tersebut disampaikan saat pembukaan KTT World Economic Forum di Istanbul kemarin.

Erdogan menegaskan, bahwa dunia ini bukan hanya terdiri dari lima negara, "dan sangat tidak tepat jika kita menggantungkan nasib dunia ini hanya kepada lima negara tersebut (maksudnya adalah negara-negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB). Enggak mungkin banget kalau nasib saya diserahkan kepada sikap lima negara itu. Sekarang terjadi kezaliman di Suriah, di Irak. Saat mengambil keputusan terkait, muncul pertanyaan, bagaimana sikap Dewan Keamanan? bagaimana sikap lima negara tersebut, atau salah satu dari lima negara tersebut? bila satu negara saja mengatakan tidak maka selesai masalah, dan tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusannya. Apakah nasib jagat raya ini bergantung pada sikap satu anggota saja?"

Erdogan juga menyinggung bahwa banyak negara masih saja melakukan politik kekerasan dan memperhamba rakyatnya sehingga menyebabkan berbagai kerusakan yang parah dan berakibat merebaknya teroris keseluruh dunia dan merambah ke berbagai wilayah geografis yang luas dan mengancam keamanan dunia.

Terkait aliansi yang dikomandoi oleh Amerika Serikat melawan ISIS, Presiden Turki mengatakan: "tentunya operasi yang sedang berjalan melawan ISIS di Suriah dan Irak yang dilakukan aliansi itu penting, itu pasti. Namun saya ingin mengingatkan bahwa itu belum cukup, dan seyogianya sudah merumuskan mekanisme baru yang menjadi solusi jangka panjang pada berbagai krisis yang ada, kalau cuma menjatuhkan bom sana-sini bukanlah solusi."

Selanjutnya Erdogan mengatakan: "wahai dunia, ketika organisasi teroris model ISIS muncul kalian pada berteriak, tapi kalian semua diam ketika berhadapan dengan organisasi teroris model PKK (Partiya Karkerên Kurdistan/ Kurdistan Workers' Party)? Kenapa tidak ada yang bersuara? Kenapa anda-anda semua tidak mengajak dunia untuk membuat aliansi untuk memerangi secara bersama-sama?". Seperti dilansir Anadolu, Minggu (28/09)-[Syaff]

http://www.aa.com.tr/ar/turkey/396585

Beda Level Kenegarawanan...Sri Sultan Yang Menenangkan, Jokowi Yang Provokatif

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meminta agar keputusan soal pilkada oleh DPRD dalam RUU Pilkada yang telah ditetapkan DPR RI dapat dihormati dan diterima. Menurut Sultan, pemilihan lewat DPRD juga demokratis, hanya caranya yang beda.

"Iya, kalau persoalan demokratis itu tetap sama, demokratis," ujar Sultan di Kepatihan, Jumat lalu (26/9). Demikian dilansir media kontan.co.id.

Sultan menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan sudah disahkan, maka harus dilaksanakan. Keputusan pemilihan plkada tidak langsung, jangan lalu diartikan dengan kemunduran demokrasi.

"Kan hanya caranya yang beda. Diwakilkan atau tidak, itu aja. Tetap demokratis," tegasnya.

Menurut dia, pilkada dengan cara langsung maupun tak langsung, itu pun masih tetap dalam konteks demokrasi Indonesia. "Demokrasi itu tidak hanya dilihat secara prosesnya saja," ucapnya.

Namun demikian, kata Sultan, dengan pilkada tidak langsung, maka setiap anggota dewan dituntut harus mampu menyerap aspirasi rakyat. Siapa tokoh yang bisa memimpin daerah dan mampu memperhatikan rakyat, dia yang harus dipilih.

"Permasalahannya, anggota dewan berkomunikasi dengan rakyat apa enggak? Jika bisa menyerap aspirasi rakyat dengan dialog, sebenarnya tidak jadi masalah," pungkasnya.

Sedangkan calon presiden terpilih, Joko Widodo, berpendapat sebaliknya dengan mendorong masyarakat menggugat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru disahkan DPR RI pekan lalu.

Menurutnya, UU tersebut telah merebut hak politik rakyat untuk menentukan kepala daerah sesuai yang mereka harapkan.

"Saya mendorong masyarakat sebanyak-banyaknya untuk menggugat," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (29/9) seperti dilansir RMOL.

Kata Jokowi, partai yang setuju pemilihan kepala daerah lewat DPRD yaitu dari Koalisi Merah Putih sebenarnya tengah merebut kegembiraan politik rakyat.

"Tapi yang jelas, selain parpol yang merebut hak politik rakyat, tapi juga merebut kegembiraan politik rakyat. Rakyat lagi senang-senangnya, langsung direbut," tandasnya.


"Rakyat lihat saja sendiri siapa pengkhianatnya. Kita akan balas nanti," tekad Jokowi sesaat kekalahan kubunya pada Rapat Paripurna DPR lalu.

RUU Pilkada telah disahkan oleh anggota dewan melalui sidang paripurna pada Jumat (26/9). Lewat voting secara terbuka, terdapat 135 orang anggota DPR RI memilih untuk pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat. Jumlah ini akumulasi dari suara PDIP, Hanura dan PKB. Selain itu, juga ada tambahan 5 suara dari Demokrat dan 11 suara dari Golkar.

Sementara itu, 226 anggota DPR lainnya setuju Pilkada melalui DPRD. Suara ini akumulasi dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan PPP.

Ahok Ditanya Soal Penyerapan Anggaran Untuk Pembangunan Cuma 0,04% Langsung Salahkan Bawahan

Kritik berdatangan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait rendahnya penyerapan anggaran untuk pembangunan. Salah satunya datang dari mantan Menko Ekuin Kwin Kian Gie yang mengatakan Jokowi-Ahok adalah produk mahal dari Pilkada Langsung namun hanya mampu membangun infra struktur sebesar 0,01% dari anggaran yang disediakan, dan hanya 0,04% dari anggaran pembangunan yang disediakan.

Namun alih-alih memberikan penjelasan yang mencerahkan, Ahok malah menanggapi kritikan tersebut dengan menyalahkan bawahannya, persis seperti yang biasa dilakukan oleh Joko Widodo.

Pengamat Tata Kota Binsar Siagian menilai sikap Ahok demikian menghilangkan patron anak buahnya di lingkungan Pempro DKI. Terlebih rendah atau tingginya penyerapan sebenarnya juga ditangan pimpinannya.

"Saya bilang janganlah menyalahkan anak buah. Sekarang anak buah kehilangan patron. Kalau ada krisis of management, seharusnya pimpinan yang bertanggung jawab jangan menyalahkan anak buah" kata Binsar, Minggu (28/9) sebagaimana dikutip dari Aktual.

Menurutnya, saat ini pemerintah mencoba mencuci bersih krisis of management yang sedang terjadi dengan mengalihkan ranah politik. Sikap ini diambil Ahok untuk menutupi diri dari kesalahannya dengan mempertaruhkannya melalui peta politik yang ada.

"Ada terobosan terbaru yang di buat oleh Ahok untuk menutup diri dari kesalahannya itu, mencoba mempertaruhkan dengan peta politik yang ada. Ini berbahaya buat pemerintahan," jelas Binsar.

Ketua Umum LSM Karya Cipta Bangsa ini berharap Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini dipercayakan oleh Joko Widodo sebagai Plt dan bakal gubernur DKI Jakarta benar benar mengintervensi langsung mengenai penyerapan anggaran.

"Kalau memang belum siap ULP itu ya kembalikan dulu lah kepada unit unit tehnik supaya penyerapan dana bertambah" katanya.

Dalam penilaiannya, Jakarta sebagai barometer Ibukota menjadi catatan terburuk di dunia dengan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya menembus 30 persen. Hal yang belum pernah terjadi pertumbuhan kota-kota besar penyerapannya di bawah 50 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengtatakan persoalan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi DKI sebagai penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Salah satu penyebabnya, SDM di lingkungan kerjanya belum terbiasa dengan pola pengadaan lewat satu pintu.

Hak Rakyat Mana yang Dirampas

Oleh Kwik Kian Gie

Argumen bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat sangat banyak dipakai oleh yang pro Pilkada langsung. Marilah kita berpikir jernih dan jujur. Rakyat yang mana ? Jumlah rakyat yang ikut Pilpres adalah 70 juta untuk Jokowi dan 62 juta suara untuk Prabowo. Jokwi memperoleh 53% suara rakyat. Dari perbandingan angka ini saja tidak dapat dikatakan seluruh rakyat merasa haknya dirampas. 62 juta suara bukannya nothing.

Dalam poster kampanye gambar yang dijadikan template yalah Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Pikiran Bung Karno tentang Demokrasi sangat jelas, yaitu Demokrasi Perwakilan, dan itupun ditambah dengan asas pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas pemungutan suara melulu. Dia menggunakan istilah diktatur mayoritas dan tirani minoritas untuk mempertegas pendiriannya. Dia juga selalu mengemukakan apakah 50% plus satu itu Demokrasi ? Apakah 50% plus satu itu boleh dikatakan sama dengan “Rakyat” ?

Jumlah rakyat yang menggunakan hak pilihnya termasuk yang tertinggi di dunia. Apakah penggunaan hak politiknya yang berbondong-bondong itu karena sangat sadar politik ataukah datang untuk menerima uang dari para calon legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara langsung ?

Kalau 5 tahun yang lalu uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR rata-rata sekitar Rp. 300 juta, di tahun 2014 sudah menjadi Rp. 3 milyar.

Demokrasi, walaupun sistem perwakilan membutuhkan rakyat yang sudah cukup pendidikan dan pengetahuannya. Marilah kita sangat jujur terhadap diri sendiri. Apakah bagian terbesar dari rakyat Indonesia sudah cukup pendidikannya ? Para calon presiden sendiri mengemukakan betapa tertinggalnya bagian terbesar dari rakyat kita dalam bidang pendidikan yang dijadikan fokus dari platformnya. Berbicara soal pilkada langsung rakyat digambarkan sebagai yang sudah sangat kompeten menjadi pemilih yang sangat bertanggung jawab.

Melihat demikian banyaknya orang yang demikian luar biasa semangatnya untuk memasuki arena penyelenggaraan negara, kita patut tanya pada diri sendiri tentang apa motifnya ? Apakah mereka demikian semangat, demikian ngotot, bersedia mengeluarkan uang, bersedia menggadaikan harta bendanya untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu karena demikian luar biasa cintanya kepada bangsa, ataukah sudah membayangkan harta dengan jumlah berapa serta ketenaran dan kenikmatan apa yang akan diperolehnya ?

Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014 baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim dijadikan agunan untuk memperolh kredit dari berbagai bank.” Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan.

Sumber: gebrak news

Setelah Struktur Kabinet...RUU Pilkada, Kembali JK Menang Atas Jokowi

DPR resmi mengesahkan RUU Pilkada tak langsung atau melalui DPRD pada Jumat 26 September dini hari. Sebanyak 226 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih setuju Pilkada tak langsung.

Sementara 135 anggota DPR setuju pilkada langsung. Terdiri dari parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), 6 anggota Fraksi Partai Demokrat, dan 11 anggota Fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Demokrat yang masuk dalam Koalisi Merah Putih memilih walk out atau meninggalkan rapat paripurna.

Jokowi termasuk pihak yang mengecam keras disahkannya RUU tersebut. Bahkan Presiden Terpilih 2014-2019 itu mengancam akan mengerahkan rakyat untuk menentang DPR. Padahal menurut Kwik Kian Gie, Jokowi-Ahok adalah produk mahal dari Pilkada Langsung namun begitu terpilih hanya mampu membelanjakan 0,04% anggaran belanja untuk pembangunan. Sungguh menjadi mubazir dan sia-sia.

Bagaimana dengan Jusuf Kalla? Pasangan Joko Widodo itu ternyata sudah sejak lama menyetujui dihapuskannya Pilkada Langsung dan memilih pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Berikut arsip Republika Online yang memuat pernyataan Jusuf Kalla pada 02 Oktober 2011. (Link: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/02/lses3b-jenjang-demokrasi-terlalu-panjang-jk-dukung-pilgub-langsung-dihapus)

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON - Wakil presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, Jusuf Kalla (JK), mendukung usulan pemerintah menghapus pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung. Menurut pendapat JK, gubernur lebih baik dipilih DPRD provinsi sebab posisinya merupakan kepanjangan pemerintah pusat di daerah.

Model demokrasi di Indonesia, kata dia, sangat tidak efektif. Sebab, jenjang pemerintahan pemilihan pemimpin mulai desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga negara, dilakukan secara langsung. Hanya tingkat kecamatan saja yang ditunjuk melalui pejabat karier pegawai negeri sipil (PNS).

''Jenjang demokrasi di Indonesia terlalu tinggi. Gubernur lebih baik dipilih DPRD,'' kata JK kepada Republika, Ahad (2/10).

Dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pemerintah mengusulkan penghapusan usulan pemilihan langsung. Sebagai gantinya, gubernur dipilih lewat mekanisme pemilihan DPRD. Adapun gubernur terpilih menunjuk wakil gubernur yang berasal dari birokrat dengan jenjang pangkat dan jabatan tertinggi.

Meski banyak kalangan menilai usulan pemerintah itu bentuk kemunduran demokrasi, JK mengapresiasi kebijakan pemerintah soal RUU Pemda itu. Pasalnya, tidak ada negara di dunia yang menerapkan model pemilihan langsung berjenjang seperti di Indonesia. Karena itu, ia sependapat gubernur dipilih melalui mekanisme terbatas oleh DPRD.