Sudut pandang pasal 4 ayat (1) KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Bahwa pemberian upah dari suatu pengusaha kepada pekerja atau buruh, pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek yakni:

a. Aspek Teknis
Merupakan aspek yang tidak hanya sebatas bagaimana perhitungan dan pembayaran upah dilakukan, tetapi menyangkut juga bagaimana proses upah ditetapkan.

b. Aspek Ekonomis
Suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik secara mikro baik secara makro maupun mikro, yang secara operasional kemudian mempertimbangkan
bagaimana kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan, juga bagaimana implementasinya di lapangan.

Pasal 90 dan 91 UU 13 thn 2003, kewajiban membayar UMK bagi pengusaha

UU 13 thn 2003,

Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh TIDAK BOLEH lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SK Gubernur Tentang UMK Jawa Barat 2013

Berikut hasil lengkap SK Gubernur tentang besaran UMK se-Jawa Barat.

Silahkan DOWNLOAD

Depekab Purwakarta Dikepung Ribuan Buruh

Salam Buruh...!!!

Disnakertransos Kabupaten Purwakarta kembali kedatangan tamu buruh dari berbagai elemen buruh, yaitu FSPMI, PPMI'98, SPN, FSPNI dan KASBI yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta. Kedatangan mereka dalam rangka pengawalan rapat DEPEKAB Purwakarta yang sudah berkali-kali dilakukan dimana kali ini diharapkan segera mengeluarkan besaran angka UMK Purwakarta setelah pembagian sektor usaha selesai hari ini.

Pengawalan dan Pengawasan Kinerja DEPEKAB Purwakarta

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahim semoga Nur Rohmat Hidayah Allah SWT selalu mengiringi setiap aktifitas kita dalam menjalankan amanat demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin.

Berdasarkan schedule yg telah dibuat oleh team Depekab, bahwa hari, Rabu, 24 Oktober 2012, akan dilanjutkan lagi pembahasan tentang pembagian sektor usaha yg lebih detail lagi yg nantinya juga sebagai rujukan untuk menentukan besaran UMK dan UMSK.

Pengawalan Terhadap Depekab adalah HARGA MATI

Hari Ini...!!!
Rabu, 1 Agustus 2012, jam 21:00 WIB,

Kembali pembahasan Tata Tertib Dewan Pengupahan Purwakarta dilanjutkan.

Kali ini pembahasan akan dimulai dari pasal 21 yaitu tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan. Kita tolak pasal yg menyebutkan pengambilan keputusan dengan cara VOTING, hal inilah yg selama ini membuat suara buruh tdk berkutik krn melihat komposisi di Dewan Pengupahan, yaitu:

Kesejahteraan Buruh, Tanggung Jawab Siapa?

KOMPAS.com - Ribuan buruh di bawah panji Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa ke Istana Merdeka dan sejumlah kementerian di Jakarta, Kamis (12/7/2012). Banyak warga yang bertanya-tanya, agenda apa yang diusung dalam unjuk rasa besar ketiga setelah aksi blokade Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Januari 2012 dan unjuk rasa Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2012 ini.

Revisi Permenakertrans No. Per- 17/MEN/VIII/2005

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Baru tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Permenakertrans baru ini merupakan revisi Permenakertrans No. 17/2005.

Data Perkembangan UMK terhadap KHL Kabupaten Purwakarta

Berikut adalah data perkembangan UMK dan KHL Kabupaten Purwakarta dalam 5 tahun terakhir (2008 - 2012):

BURUH MENGGUGAT

BURUH MENGGUGAT

 

Pada hari ini kami berkumpul di bawah teriknya mentari yang panas membakar nurani memanaskan jiwa-jiwa buruh yang lemas buruh tertindas ,luruh, lusuh di bawah bayang-bayang kelabu para penindas dengan menejemen kafitalisnya yang culas feodallistis

UPAH LAYAK - Serikat Buruh menginginkan rapat Tripartit digelar

Kontan.co.id - JAKARTA. Perwakilan buruh akan tetap menolak usulan dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang hanya menambah empat item di KHL (Komponen Hidup Layak). Buruh meminta agar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tidak setuju terhadap usulan Depenas.

Pemerintah Terima Usulan Hidup Layak Buruh

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar secara resmi menerima usulan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait penetapan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar perhitungan Upah Minimum tahun 2013.

Ogah Sistem Kontrak Buruh PT MI Bergolak

TRIBUNNEWS.COM,JOMBANG-Puluhan buruh PT Mentari International (MI) Jombang, sebuah perusahaan mainan anak untuk ekspor, berunjuk rasa, Kamis (21/6/2012). Selain menuntut kejelasan uang lembur, mereka juga menuntut perusahaan menghapus sistem kontrak. Buruh menilai, uang lembur terlalu rendah, tidak sesuai aturan.

Agenda Aksi HOSTUM:

Agenda Aksi HOSTUM (Hapus Out Sourcing Tolak Upah Murah) : DUNIA-PUN MENYAMBUT GEMPITA HOSTUM!!!

Outsourcing Marak Buruh Luruk Kantor Dinsosnaker Sidoarjo

Apa itu Upah Layak? Apakah Upah Layak sama dengan Upah Minimum?

Apa itu upah layak? Apakah Upah Layak sama dengan Upah Minimum?
Tidak....!
Upah Minimum adalah upah terendah bagi mereka yang lajang dan belum berpengalaman yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, yang didalamnya ada perwakilan dari Serikat Pekerja, APINDO dan Pemerintah dengan perbandingan 1 : 1 : 2.

Dalam prakteknya, yang terjadi justru upah minimum malah dijadikan sebagai upah maksimum.

PERJUANGAN TANPA BATAS

PERJUANGAN TANPA BATAS
 

semakin hari langkahmu
semakin mantap
setiap pijakanmu adalah
semangatmu
sinar bola matamu
memancarkan keyakinan

Pergantian wakil SPSI dalam Team Survey Depekab Purwakarta

Susunan team survey pasar untuk penentuan Kebutuhan Hidup Layak Depekab Purwakarta ada sedikit perubahan, yaitu dengan digantinya wakil dari SPSI yang sebelumnya diwakilkan kepada Dudi Supriyadi, Smhk digantikan oleh Ii Sanukri.

Selengkapnya susunan tema survey pasar Depekab Purwakarta:

BERJUANGLAH BURUH

BERJUANGLAH BURUH

dimata mereka yang tinggi

rendahlah kamu
diantara yang besar
kecillah kamu

Pelanggaran Makin Parah Pascamoratorium

SURABAYA, KOMPAS.com - Komitmen dan janji Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam peringatan Mayday 2012 lalu untuk menuntaskan kasus-kasus buruh dan menerbitkan kebijakan moratorium tenaga alih daya tidak terealisasi di lapangan. Paling tidak kata Ketua Aliansi Buruh Jatim Jamaluddin di Surabaya, Senin (18/6/2012), 26 kasus buruh di sejumlah wilayah Jatim seperti Sidoarjo (10 kasus), Pasuruan (8 kasus), Mojokerto (4 kasus), dan Surabaya (4 kasus) hingga saat ini belum terselesaikan secara adil dan baik.