Jokowi Minta Sebelum Ia Dilantik SBY Naikkan BBM

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah SBY mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM sebelum ia dilantik. Hal itu karena Jokowi menginginkan agar beban subsidi BBM tidak hanya ditanggung oleh pemerintahannya mendatang. 

"Yang baik ya kenaikannya dibagi-bagi. Pemerintah sekarang dan nanti yang akan datang. Kalau menaikkan berarti mengurangi beban ke depan," ujarnya usai menghadiri Soegeng Sarjadi Award di Hotel Four Season, Selasa (19/8) sebagaimana dilansir Republika.

Dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi energi adalah Rp 291,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi APBN perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun. 

Jokowi menilai, subsidi tersebut terlalu besar sehingga membebani APBN. Padahal, kata dia, jika anggaran subsidi ditekan, akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk program kerja lain.

Misalnya, dia mencontohkan, subsidi listrik selama ini sangat besar karena proses produksinya menggunakan BBM. Padahal, listrik sebenarnya juga bisa diproduksi menggunakan gas, batu bara, dan bio thermal, yang harga produksinya jauh lebih hemat.

"Dari itu kita sudah bisa menghemat Rp 60 sampai 70 triliun," ujarnya.

Demo Tolak Kenaikan BBM, 14 Mahasiswa Jadi Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN --  Kepolisian Resor Kota Medan menetapkan status tersangka terhadap 14 mahasiswa yang diduga terlibat dalam aksi anarkis ketika berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Medan, Senin (17/6) malam.

Kapolresta Medan AKBP Nico Arfinta di Medan, Selasa, mengatakan, ke-14 mahaiswa itu adalah Delfin Setiawan Gea, Yosua Nababan, Dedi Fresley Manik, Budiman Sihombing, Fernando Malau, Mustaf Butar-Butar, Hendra Niyon Simarmata, Raymond Pasaribu, Fenando Sinaga, Masri Sihotang, Rudi. Purwono, Ardiansyah Siregar, Bujur Wardiman, dan Nurhadi Syahputra.

PMII Tolak Kenaikan BBM Berlangsung di Sejumlah Daerah

dakwatuna.com – Jakarta. Aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berlangsung di sejumlah daerah.

Di Yogyakarta, PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, sejak Sabtu (15/6) kemarin menggelar aksi di Jl. Laksda Adi Sucipto Yogyakarta. Puluhan mahasiswa membentangkan poster-poster bertuliskan kata-kata penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Sucipto, seorang koordinator aksi mengatakan, aksi akan terus bergulir sampai pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM. “Aksi ini bukan yang terakhir dan masih akan terus bergulir. Sampai kapan pun,” tandasnya. Selain menolak kenaikan BBM, para demonstran menuntut empat hal. Pertama, nasionalisasi aset-aset bangsa. Kedua, tolak investor asing. Ketiga, maksimalkan pengelolaan SDA, dan terakhir, rekonstruksi sistem Negara.

Aksi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM Berlanjut di Solo

VIVAnews -Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa di Solo kembali menggelar unjuk rasa di Bundaran Gladak, Solo, Selasa 18 Juni 2013, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.  Dalam aksinya para mahasiswa menyerukan untuk melawan dan menurunkan pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai telah mengkhianati rakyat dengan menaikkan harga BBM.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) - Tolak Kenaikan BBM

Yogyakarta, 16 Juni 2013. Indonesia kembali dihadapkan pada permasalahan subsidi BBM yang akan segera dikurangi, atau bahkan dicabut untuk menyesuaikan permasalahan fiskal dan ekonomi makro negara ini. Pemerintah berdalih bahwa Indonesia adalah negara pengimpor minyak mentah untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Lifting minyak Indonesia adalah 840.000 barrel/hari (Kementrian ESDM, 13/5/2013), sedangkan kebutuhan dalam negeri Indonesia diperkirakan 1.400.000 barrel/hari. Kondisi ini yang membuat APBN bisa jebol karena subsidi BBM yang masih disubsidi.

HTI Banyumas bersama Umat Tolak Kenaikan BBM

HTI Press, Banyumas Jateng. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi terus mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya yang terjadi di Purwokerto pada Sabtu (15/6) pukul 13.00 di depan halaman DPRD Kabupaten Banyumas, ratusan massa dari DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kabupaten Banyumas menyuarakan sikap penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Menurut Koordinator Aksi, Abietyasakti, “Kenaikan harga BBM jelas-jelas harus kita tolak, karena: